Minggu, 18 Apr 2021
radarkediri
Home > Politik
icon featured
Politik

Bingung Gaji, Rencana Perekrutan P3K Masih Rancu

Tunggu Surat Resmi

08 April 2021, 11: 41: 23 WIB | editor : Adi Nugroho

Bingung Gaji, Rencana Perekrutan P3K Masih Rancu

Share this          

KOTA, JP Radar Kediri - Para tenaga honorer daerah kategori K-2 yang menunggu perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) harus lebih bersabar lagi. Sebab, pelaksanaan perekrutan masih belum ada kepastian. Hal itu terkait dengan belum terpenuhinya kuota yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Daerah-daerah ternyata belum memaksimalkan jumlah pengajuan formasi guru. Mereka masih ragu dengan pola pembayaran gaji yang dibebankan kepada daerah. Beban daerah dianggap terlalu besar.

“Yang ditangkap (daerah) biaya transfer ada tambahan Rp 10 miliar untuk P3K, tentu saja tidak cukup,” kata Ketua Panitia Kerja Aparatur Sipil Negara (Panja ASN) DPR RI Abdul Fikri Faqih kemarin (6/4).

Baca juga: Bertambah Ratusan ODGJ

Fikri berada di Kediri terkait hal itu. Dia menyerap aspirasi pada honorer K-2 yang merupakan objek dari rekrutmen P3K tersebut. Selama dua jam dia bertemu dengan perwakilan honorer K-2 se wilayah eks-Karesidenan Kediri di Hotel Lotus.

Fikri mengatakan, ada informasi yang tidak sampai ke daerah. Hal itu membuat terjadinya miskomunikasi. Menurut wakil ketua Komisi X ini jumlah anggaran untuk P3K sebesar Rp 19,4 triliun. Karena itu, dia akan kejar kementerian agar memberi kepastian kepada daerah terkait dengan alokasi untuk P3K.

Dari beberapa daerah yang dia kunjungi, jawabannya sama. Pemerintah daerah masih ragu. Seperti di Bekasi dari kuota  8 ribu guru P3K yang disiapkan, usulannya hanya 500-an formasi saja. Lalu Banten, dari kuota 11 ribu yang diajukan hanya 1.300 formasi. Sedangkan di Jawa Timur dari 6 ribu yang mengajukan hanya 800-an formasi.

Usulan satu juta guru yang diusulkan itu belum juga terpenuhi. Dia menyebutkan, hingga saat ini, jumlah yang sudah masuk usulan ada sebanyak 523 ribu. Sisanya empat ratusan lebih masih kosong. Jika tidak segera diberi pamahaman ke daerah maka pemenuhan satu juta guru sulit dicapai.

Menganggap ada miskomunikasi, Fikri meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan surat edaran terkait alokasi anggaran P3K ke semua daerah.

Ia lalu menjelaskan, alokasi anggaran yang disiapkan untuk P3K ini semuanya dari Pusat. Nanti masuknya lewat dana transfer umum (DTU) yang akan digelontorkan ke Kemenkeu. “Ini alokasinya anggarannya dikhususkan untuk mengakomodir satu juta P3K, nilainya Rp 19,4 triliun,” katanya.

Fikri ingin semua daerah tidak boleh lagi ada yang ragu. Soal Perpres  98/2020 diikuti dengan permendagri 6/2021 untuk P3K yang dibebankan ke daerah itu nanti harus diperjelas. Sumber dananya semua dari pusat. Hanya prosedurnya saja yang berbeda. Karena sebentar lagi akan dibuka pendaftaran untuk P3K, dia tidak ingin ada daerah yang akhirnya menunda lalu mundur untuk seleksai rekrutmen P3K.

Seperti diberitakan sebelumnya, di Kota Kediri, formasi untuk rekrutmen P3K usulannya hanya 199 formasi. Dari jumlah itu belum diketahui berapa yang untuk tenaga guru.

Hingga kemarin, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Un Achmad Nurdin mengaku belum mendapat surat resmi dari Pemerintah Pusat terkait dengan pendaftaran untuk P3K. Dia masih menunggu informasi itu.

“Belum ada surat resmi tentang itu (jadwal perekrutan dan pembiayaan P3K, Red),” ujarnya.

Sementara itu, dalam forum honorer kategori 2 (K2) itu dihadiri pula dari Kabupaten Kediri. Khoiri seorang penjaga SD di Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri yang sudah belasan tahun mengabdi hanya ingin keadilan. “Pengabidan saya sudah lama, minta diangkat jadi PNS,” harapnya.(rq/fud)

Perekrutan Tenaga Guru P3K

Kuota Nasional               1 juta guru

Kuota Jatim                    6 ribu guru

Usulan Jatim                   800-an formasi

Usulan Kota Kediri         199 formasi (untuk keseluruhan)

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news