Minggu, 18 Apr 2021
radarkediri
Home > Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal

Satreskrim Akan Gelar Perkara

07 April 2021, 12: 05: 59 WIB | editor : Adi Nugroho

Pasutri

TAK BERDAYA: Bukhori dan Aziz, pasutri tunanetra, beraktivitas di rumah bersama putri semata wayangnya. (Iqbal Syahroni- radarkediri.id)

Share this          

NGANJUK, JP Radar Nganjuk-Kasus penipuan tanah yang dialami oleh Aziz Rahayu, 33, dan Imam Bukhori, 39, akan segera memasuki babak baru. Setelah menuntaskan pemeriksaan para saksi, Satreskrim Polres Nganjuk bersiap melakukan gelar perkara kasus membuat pasutri tunanetra asal Desa Sonobekel, Tanjunganom menjadi korbannya itu.

Kasatreskrim Polres Nganjuk Iptu Nikolas Bagas Yudhi Kurniawan yang ditemui koran ini di Polres Nganjuk mengatakan, gelar perkara kasus penipuan tanah akan dilakukan secepatnya. “Jika tidak ada kendala gelar perkara akan dilakukan minggu depan,” katanya.

Lebih jauh Niko menjelaskan, total sudah ada tujuh saksi yang diperiksa oleh Polres Nganjuk. Keterangan mereka dinilai cukup untuk tahap penyelidikan. Adapun untuk tahap penyidikan nanti masih akan dievaluasi ulang.

Baca juga: Alip Wibowo, Kasek yang Geluti Budi Daya Porang Beromzet Ratusan Juta

Gelar perkara, jelas Niko, akan menentukan kelanjutan pengusutan kasus penipuan tanah tersebut. Karenanya, hingga kemarin penyidik belum menentukan tersangka dalam kasus yang mencatut salah satu oknum pengacara sebagai terlapor itu.

Seperti diberitakan, penipuan tanah yang menimpa Azis Rahayu dan Imam Bukhori itu terjadi 2017 silam. Saat itu, pasutri tunanetra tersebut meminta bantuan pada pengacara berinisial AM untuk melakukan balik nama sertifikat tanah.

Bukannya mendapatkan sertifikat atas nama Azis, tanah warisan yang terletak di Desa Bungur, Sukomoro itu telah dijual kepada orang lain. Saat itu, Azis berusaha menghubungi sang pengacara dan tidak direspons. Mereka lantas melaporkan kasus tersebut ke Polres Nganjuk pada pertengahan Februari lalu.

Terkait tanah Azis yang beralih ke pihak lain, Niko menegaskan polisi hanya memiliki kewenangan untuk mengusut kasus. Adapun terkait hak kepemilikan tanah yang dilaporkan korban, menurut perwira dengan pangkat dua balok di pundak ini akan diputus oleh majelis hakim.

Setelah penanganan kasus selesai, tandas Niko, pihaknya akan melimpahkan kasus ke Kejari Nganjuk agar bisa segera disidangkan. Saat itulah akan dilakukan pembuktian. Dari sana akan diketahui apakah tanah milik pasutri yang hidup serbaterbatas itu bisa kembali atau tidak. “Jadi memang ada kemungkinan hak tanah itu bisa hilang,” imbuh Niko.

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news