Minggu, 18 Apr 2021
radarkediri
Home > Politik
icon featured
Politik

Polemik Pengisian Perangkat Desa di Kota Angin

DPRD Revisi Perda, Pemkab Terbitkan Perbup

05 April 2021, 11: 35: 57 WIB | editor : Adi Nugroho

Perangkat

Polemik (Ilustrasi : Afrizal Saiful Mahbub - radarkediri.id)

Share this          

Pengisian perangkat desa di Nganjuk belum masuk pada tahapan inti. Namun riaknya sudah mulai terasa. Muaranya adalah perbedaan pendapat landasan hukum yang digunakan untuk menjalankan pengisian tersebut.

Pemkab Nganjuk telah memberi sinyal hijau desa-desa agar dapat melakukan pengisian perangkatnya. Dasar hukum yang dipakai adalah Peraturan Bupati (Perbup) Nganjuk 11/2021. Isinya tentang mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Pemkab meyakini dengan adanya perbup tersebut pengisian perangkat desa telah dapat dilaksanakan. Sehingga tahapan sosialisasi perbup mulai dilakukan di beberapa wilayah di Nganjuk. Hal tersebut mendapat reaksi dari legislatif.

Baca juga: Dilema Keberadaan Pohon Tua yang Menggerogoti Candilor

Perangkat

Polemik Pengisian Perangkat Desa (Grafis: Dedi Nurhamsyah - radarkediri.id)

Anggota dewan menilai pemkab terlalu terburu-buru melaksanakan pengisian perangkat. Sebab, di saat yang sama Peraturan Daerah (Perda) Nganjuk 1/2016 tentang desa masih direvisi oleh DPRD Nganjuk. “Maksimal bulan Juni itu (perda desa) sudah selesai. Maksimal itu,” ujar Wakil Ketua DPRD Nganjuk Raditya Haria Yuangga.

Pria yang akrab disapa Angga itu menjelaskan, saat ini perda dalam tahap pembahasan.Tetapi, di tengah jalan ternyata pemkab mengeluarkan perbup terkait masalah tersebut. Belakangan juga dilakukan sosialisasi perbup di lapangan. Langkah ini menurutnya membuat kondisi daerah tidak kondusif.

Padahal, pihaknya secara lembaga telah mengirimkan surat untuk menunda perbup diterbitkan. Angga mengatakan korespondensi tidak hanya dilakukan sekali. Melainkan tiga kali. “Intinya jangan membuat perbup karena perda sedang direvisi,” tandasnya.

Menyikapi hal itu, DPRD Nganjuk mengambil langkah untuk mengajukan hak interpelasi kepada bupati. Hak interpelasi tersebut diajukan agar pihak legislatif dapat meminta keterangan kepada pemda terkait kebijakan yang penting dan strategis.

“Semua fraksi yang ada di DPRD Nganjuk telah menyetujui untuk mengajukan hak interpelasi,” tegas politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Nganjuk M. Yasin mengatakan perbup tersebut telah layak untuk dijadikan payung hukum. Bahkan, keberadaan perbup tersebut telah disahkan oleh Biro Hukum Pemprov Jatim. “Dengan perbup ini sudah bisa dilakukan pengisian perangkat,” tuturnya.

Terkait tuntutan untuk menunggu perda selesai direvisi, Yasin mengaku hal itu juga sangat mungkin dilakukan oleh pemkab. Pasalnya, perbup ini pun masih dalam tahap sosialisasi. “Tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya masih bisa saja,” pungkas mantan kepala Dinas Pendidikan Nganjuk tersebut.

Polemik Pengisian Perangkat Desa:

-Pemkab menelurkan peraturan bupati (perbup) tentang pengisian perangkat desa

-Di saat yang sama DPRD tengah membahas revisi perda desa yang salah satu poinnya tentang tata cara pengisian perangkat desa

-Dewan meminta agar pengisian perangkat desa ditunda menunggu pembahasan perda selesai

-Pemkab menyebut perbup telah mendapat persetujuan Biro Hukum Pemprov Jatim tetapi segala kemungkinan masih terbuka

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news