Minggu, 18 Apr 2021
radarkediri
Home > Kolom
icon featured
Kolom

Hantaman Covid-19 pada Kemiskinan

16 Maret 2021, 17: 07: 49 WIB | editor : Adi Nugroho

Mouna

Oleh : Mouna Sri Wahyuni (Radar Kediri)

Share this          

Hantaman Covid-19 di bumi Nusantara memberi dampak kompleks. Tak hanya soal kesehatan, juga membuat negeri ini jatuh ke jurang resesi. Laju pertumbuhan ekonominya mencapai -2,07 persen (c-to-c) di 2020. Dan, Kabupaten Kediri pun memikul beban resesi ekonomi yang jatuh sedalam 2,41 persen. 

Angka kontraksi yang tinggi ini membuat perekonomian Kabupaten Kediri labil. Banyak usaha masyarakat gulung tikar, tingginya PHK atau karyawan dirumahkan, serta menyebabkan menanjaknya jumlah penduduk miskin. 

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah penduduk miskin (penduduk  dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Kabupaten Kediri pada 2020 mencapai 179,93 ribu orang (11,40 persen). Bertambah 15,98 ribu orang (9,75 persen poin) jika dibandingkan dengan kondisi 2019 yang sebesar 163,95 ribu orang (10,42 persen).

Baca juga: Warga Sambiresik Tertabrak KA, Ini Sebabnya

Garis kemiskinan (GK) pada 2020 mengalami peningkatan sebesar 6,12 persen atau Rp 18.724 per kapita per bulan. Pada 2020 itu GK Kabupaten Kediri sebesar Rp 324.215 per kapita   per   bulan. Sedangkan   pada   2019   tercatat   Rp 305.491.

Dalam 5 tahun terakhir, angka kemiskinan Kabupaten Kediri sesungguhnya telah menampakkan progres konsisten menurun. Namun progres itu terhenti karena Covid-19. Fenomenanya jumlah penduduk miskin kembali melonjak. 

Selama ini pemda selalu berupaya agar jumlah penduduk miskin tidak bertambah. Dengan berbagai program pengentasan kemiskinan yang sudah berjalan. Namun pandemi di 2020 membuat angka kemiskinan kembali melonjak.

Perlu upaya lain yang mungkin dapat menekan jumlah penduduk miskin. Utamanya di level desa. Salah satunya dengan melakukan pemetaan penduduk miskin. Untuk mencoba mengintervensi penduduk miskin agar dapat diberdayakan dalam program padat karya secara optimal.

Dari pemetaan warga miskin ini, pemerintah desa (pemdes) akan lebih mudah membuat program pengentasan kemiskinan. Pemdes dapat memaksimalkan kembali dana desanya untuk kegiatan yang terkait langsung dengan target penurunan angka kemiskinan. Misalnya memaksimalkan program padat karya seperti pembangunan sarana produksi, jalur distribusi, pemberdayaan masyarakat, pengembangan pasar, dan sejenisnya. 

Seperti kata Menkeu Sri Mulyani, program dana desa telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di beberapa tahun lalu. Karena itu ada baiknya program dana desa kembali dimaksimalkan.

Tahun ini, 2021, sebagian dana desa akan dialokasikan untuk menghadapi pandemi Covid-19, yang digunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT). Namun pemdes sebaiknya juga mempunyai program nyata dalam pengentasan kemiskinan selain BLT itu. 

Tentu, sudah terbukti bahwa UMKM adalah salah satu sektor yang mampu bertahan ketika bangsa ini mengalami krisis. Seperti pada tahun 1998 dan 2008. Harapannya pun UMKM dapat kembali berperan besar  pada masa pandemi ini. Sektor-sektor informal yang digerakkan oleh UMKM dapat dijalankan. Dengan demikian program dana desa ini dapat menciptakan aktivitas ekonomi di desa.

Sektor UMKM kini menjadi usaha di desa yang pada gilirannya berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga desa. Akhirnya dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak yang bisa mengurangi jumlah penduduk miskin di desa.

Pemda diharapkan juga dapat memberdayakan pelaku UMKM dalam membuat market place, selain bantuan modal usaha. Market place ini bermanfaat sebagai wadah bagi pelaku UMKM. Agar nantinya bisa dimanfaatkan oleh setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Setiap ODP bisa membeli produk UMKM untuk kepentingan kegiatan mereka. Sehingga membantu dalam pemasaran. 

Kiat selanjutnya adalah memperkenalkan pelaku usaha pada teknologi. Agar bisa bersaing dalam pemasaran di era teknologi informasi. Di masa pandemi dunia digital juga semakin merebak dan berkibar. Untuk itu pelaku UMKM ikut terdorong terus konsisten dalam menjaga kualitas dan volume produksi dengan menggunakan teknologi yang tepat.

Hal lainnya adalah pemanfaatan BUM Desa bagi pelaku UMKM. BUM Desa idealnya mampu menjadi poros kehidupan masyarakat. Karena dia terbentuk bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, mampu menyerap kapasitas produksi masyarakat, dan aksesnya terbuka untuk semua masyarakat dari berbagai elemen.

BUM Desa diharapkan mampu menjadi stimulus penggerak roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa sebaiknya dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Dengan mendorong gerak ekonomi desa untuk mengembangkan kewirausahaan bagi masyarakat desa. Pengembangan desa wirausaha menawarkan solusi untuk pengembangan lapangan kerja di desa. Dan, tentu akan mengurangi kemiskinan. 

Optimisme sangat perlu dibangun. Apalagi, adanya pelonggaran aktivitas perekonomian merupakan angin segar bagi pelaku usaha untuk kembali menggairahkan putaran perekonomian. Hal ini harus dibarengi dengan kesadaran bersama untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Sehingga upaya pemulihan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dapat berjalan dengan optimal. (Penulis adalah statisi BPS Kabupaten Kediri)

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news