Rabu, 28 Jul 2021
radarkediri
Home > Politik
icon featured
Politik

Dukung AHY, Tolak Hasil KLB Deli Serdang

08 Maret 2021, 13: 05: 31 WIB | editor : Adi Nugroho

Fauzi

LOYAL: Ketua DPC Partai Demokrat Nganjuk M. Fauzi Irwana (baju putih) saat mendampingi Agus Harimurti Yudhoyono (baju biru) memberikan pernyataan kepada wartawan. (Dokumen Fauzi Irwana for radarkediri.id)

Share this          

NGANJUK, JP Radar Nganjuk- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Nganjuk menyatakan menolak hasil kongres luar biasa (KLB) di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum (ketum). Alasannya, KLB tak mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

“Kami sepakat untuk tidak mengakui dan menolak hasil KLB Deli Serdang,” ujar Ketua DPC Demokrat Nganjuk M. Fauzi Irwana. Menurutnya, ada beberapa kriteria yang tidak dipenuhi dalam pelaksanaan KLB. Dampaknya pada keabsahan hasil pemilihan ketum tersebut.

Pria brewok itu lantas menjabatkan beberapa poin yang tak sesuai. Yakni, KLB diselenggarakan tanpa usulan dari majelis tinggi partai berlogo bintang mercy tersebut. Kemudian, persyaratan 2/3 kehadiran ketua dewan pimpinan daerah (DPD) juga tidak terpenuhi. Total ada 34 ketua DPD yang menolak hadir.

Baca juga: Senyum Kecut Wakil Rakyat setelah Uang Harian Menciut

Selain dua poin tersebut, persyaratan KLB yang harus dihadiri separo ketua DPC di seluruh Indonesia juga tidak terpenuhi. “Hanya ada 34 ketua DPC yang hadir. Jumlah tersebut hanya tujuh persen dari total DPC yang ada,” lanjutnya.

Fauzi sendiri mengaku menolak hadir hadir pada KLB Deli Serdang tersebut. Bahkan, seluruh ketua DPC Partai Demokrat di Jatim juga tidak ada yang datang ke sana.

KLB, jelas Fauzi, juga tidak mendapat persetujuan dari ketua majelis tinggi Partai Demokrat yang sebelumnya dijabat Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dengan banyaknya AD/ART yang dilanggar, Fauzi menilai hasil KLB Deli Serdang ilegal.

Termasuk hasil yang menunjuk Moeldoko sebagai ketum baru. Melengserkan posisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). “Sikap kami jelas. Yaitu mengamankan hasil musyawarah nasional ke-5. AHY sebagai ketum yang sah,” pungkasnya.

Di lain sisi, dikutip dari JawaPos.com Jhoni Allen Marbun yang dalam KLB menjabat ketua majelis tinggi Partai Demokrat mengatakan, terpilihnya Moeldoko sebagai ketum telah sesuai dengan AD/ART partai. Jhoni menyatakan, sidang KLB juga sepakat mencabut surat DPP tahun 2020 – 2021. Yaitu, terkait dengan AHY yang memecat sejumlah pendiri dan kader Partai Demokrat.

“Mengembalikan AD/ART sesuai hasil kongres pertama PD pada 2005. Yang intinya tidak ada struktur majelis tinggi partai. Hal itu supaya tidak ada dua kekuasaan,” pungkas Jhoni kepada JawaPos.com.

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news