Rabu, 03 Mar 2021
radarkediri
Home > Politik
icon featured
Politik

Persoalan Tenaga Kerja di Kediri: Tahan Ijazah, Denda Rp 50 Juta

21 Februari 2021, 20: 38: 51 WIB | editor : Adi Nugroho

Kediri mall

TERPENGARUH: Salah satu pusat perbelanjaan di Kota Kediri. Pandemi Korona membuat semua aspek ekonomi seperti pusat perbelanjaan terpengaruh. Terutama terkait ketenagakerjaan. (Rekian - radar kediri)

Share this          

Persoalan tenaga kerja tidak hanya masalah PHK atau dirumahkan. Sebelum mereka aktif bekerja, ada banyak calon tenaga kerja yang terjebak dengan cara perusahaan mengikat pekerjanya. Salah satunya adalah dengan cara menahan ijazah. 

Hal ini kerap terjadi pada pemula. Karena menganggap itu sebagai syarat, para pekerja banyak yang terjerumus. Hal yang perlu diketahui calon tenaga kerja saat melamar ke perusahaan adalah tidak memberikan ijazah asli. Kejadian ini pernah muncul diperselisihan pekerja dengan perusahaan yang kemudian bisa diselesaikan di dinkop UMTK.

Kadinkop UMTK Kota Kediri Bambang Priyambodo mengingatkan, semua perusahaan dilarang menahan ijazah pekerja. “Ada aturannya, mereka yang melanggar bisa dipidana,” ucapnya. Hukumannya pidana kurungan selama enam bulan atau didenda Rp 50 juta.

Aturan tersebut terdapat dalam Perda Kota Kediri no 1/2019 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan,  pasal 44. Bunyinya, pengusaha dilarang menahan atau menyimpan dokumen asli yang sifatnya melekat pada pekerja sebagai jaminan. 

Perda tesebut menjadi acuan Bambang untuk melakukan penindakan bila ada perusahaan yang tetap melanggar. “Saya ingatkan, perusahaan yang menahan ijazah asli pekerja agar dikembalikan,” kata pria yang baru dua bulan menjabat sebagai kepala Dinkop UMTK tersebut. Untuk melindungi pekerja, dia berencana akan melakukan pengecekan secara acak ke perusahaan di Kota kediri. 

Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Kediri Imam Muchri menyayangkan masih ada perusahaan yang memanfaatkan ketidaktahuan pekerja. Terutama masalah yang menyangkut haknya.  

Dia mengaku, selama ini masih menemukan perusahaan yang menahan ijazah pekerja. “Saya pikir, perlu ada sosialisasi soal hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Dan ini sudah tugas dari dinas (dinkop UMTK, Red),” ucapnya. 

Untuk melindungi pekerja, wajib disampaikan kepada calon pekerja atau pekerja agar tidak memberikan ijazah asli ke perusahaan. Dia mengatakan, sosialisasi saja tidak cukup. Perlu ada kepedulian pekerja untuk ikut berorganisasi agar bisa memahami permasalahan pekerja.(rq/fud)

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news