Rabu, 03 Mar 2021
radarkediri
Home > Kolom
icon featured
Kolom
Sudut Pandang

Perlu Pembuktikan demi Yakinkan Publik

24 Januari 2021, 14: 39: 25 WIB | editor : Adi Nugroho

Korupsi di kediri

Korupsi di Kediri (Ilustrasi: Afrizal - radarkediri)

Share this          

Indikasi kredit macet di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Kediri ternyata bukan isapan jempol. Kejaksaan Negeri Kota Kediri bahkan menaruh perhatian serius. Aparat penegak hukum itu akhirnya menemukan kejanggalan dalam program penyaluran kredit modal kerja (KMK) senilai Rp 600 juta.

Usut punya usut, nyatanya pinjaman itu benar-benar bermasalah. Dikucurkan 2016 hingga jatuh tempo pelunasan 2019, debitornya tak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. KMK itu pun macet. Jaksa mengklaim terjadi kerugian negara senilai total Rp 2,4 miliar. Itu terinci atas utang pokok, bunga kredit, serta denda. 

Dari kasus tersebut, korps Adhyaksa menahan dua tersangka. Pemilik bisnis kos-kosan di Pare dan ‘orang dalam’ bank yang menjabat account officer BPR Kota Kediri. Penyidik kejari menganggap kredit macet ini bukan ranah perdata. Namun kasus pidana.

Mereka bahkan menerapkan pasal 2 ayat 1 dan 3 dalam UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP untuk menjerat dua tersangka. 

Penggunaan pasal tipikor tentu tak main-main. Untuk membuktikannya tak semudah membalik telapak tangan. Perlu pendalaman penyidikan serius. Sebab, penerapan delik pidana itu sempat menuai sorotan. Benarkah terjadi pelanggaran hukum pidana?

Pasalnya, ada yang menganggap kredit macet adalah perkara perdata. Sehingga penyelesaiannya cukup dengan membayar ganti rugi di pengadilan. Apalagi, debitor juga memiliki jaminan aset yang dapat disita. 

Karena itu, penegak hukum harus hati-hati dan teliti menangani kredit macet ini. Bisa saja dalam persidangan nanti, perkara debitor yang tak melunasi utang ini hanya perbuatan wanprestasi. Peminjam ingkar janji terhadap isi perjanjian kredit. Dia tidak menunaikan atau terlambat melaksanakan kewajiban. Kian lama menunda pembayaran, bunga pinjaman yang dipatok bank akan semakin naik

Demi membuktikan pasal tipikor, kejaksaan harus memiliki alat bukti yang kuat. Apalagi dalam perkara korupsi harus ada pembuktian unsur kesengajaan, perbuatan melawan hukum, menguntungkan diri sendiri atau korporasi, dan merugikan keuangan negara.

Harus dibuktikan perbuatan melawan hukumnya. Seperti, indikasi rekayasa dan manipulasi data demi pencairan kredit misalnya. Ada angka yang digelembungkan. Benarkah syarat penyaluran kredit tak dipenuhi tetapi dana pinjaman tetap dicairkan? Apakah ada persekongkolan debitor dengan oknum orang dalam bank? Untuk membuktikannya butuh kerja keras dan integritas. Sehingga dapat meyakinkan publik.(*)

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news