Senin, 25 Jan 2021
radarkediri
Home > Politik
icon featured
Politik

Nama Salah, KIS Tak Bisa Dipakai

Ada Temuan Puluhan Kartu yang Tak Sesuai

13 Januari 2021, 12: 10: 59 WIB | editor : Adi Nugroho

KIS

DATA SALAH: Anggota DPRD Nganjuk Burhanudin El Arief menunjukkan beberapa contoh salinan KTP dan KIS yang datanya tak sesuai. (Iqbal Syahroni- radarkediri.id)

Share this          

NGANJUK, JP Radar Nganjuk–Pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kota Angin harus mengecek ulang kartu mereka. Terutama untuk memastikan apakah nama dan alamat di kartu sudah sesuai dengan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sebab, ketidaksesuaian dua dokumen itu akan menyulitkan pemiliknya saat berobat nanti.

Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk Burhanudin El Arief mengungkapkan, dirinya beberapa kali mendapat laporan tentang adanya KIS yang tidak bisa digunakan saat berobat di rumah sakit. Penyebabnya, nama dan alamat di KIS tidak sama dengan di KTP. “Saya kumpulkan, ini ada sekitar 20 kartu yang bermasalah (data di KTP dan KIS tidak sama, Red),” ujar Burhan sembari menyebut kekeliruan kartu itu khusus yang berasal dari Kecamatan Sawahan saja.

Politisi PKB itu mengaku masih terus menghimpun data dari lapangan. Termasuk dari beberapa kecamatan lainnya. Dia pun yakin jumlahnya masih bisa terus bertambah. Pasalnya, dia masih sering mendapat laporan dari masyarakat.

Kesalahan yang tertera di KIS menurutnya beragam. Selain kesalahan nama dan alamat, ada pula yang nomor induk kependudukannya (NIK) juga salah. “Misalnya nama Frida Afnaeni Aurora di KTP, menjadi Prida Apna,” lanjut Burhan mencontohkan.

Ada pula yang pengisian alamatnya kurang lengkap. Ketidaksesuaian data ini membuat kartu tidak bisa digunakan untuk berobat. Padahal, para pemegangnya adalah keluarga prasejahtera yang sangat membutuhkan bantuan.

Bagaimana jika mereka ingin mengakses pengobatan? Burhan menjelaskan, warga harus mengurus surat keterangan tidak mampu (SKTM) ke pihak desa hingga kecamatan. Cara ini tidak hanya merepotkan warga. Melainkan juga menimbulkan inefisiensi.

Burhan mengungkapkan, Pemkab Nganjuk sudah menganggarkan sekitar Rp 12 miliar untuk KIS masyarakat prasejahtera. Jika pemegang KIS tidak bisa menggunakan kartu mereka dan harus mengurus SKTM, otomatis akan menyedot anggaran kesehatan dari SKTM tersebut.

Terkait kekeliruan data di KIS, Burhan mengaku akan mengoordinasikan lebih lanjut hal itu dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Nganjuk. “Akan kami lakukan komunikasi agar diperbaiki,” jelasnya.

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2021 PT Jawa Pos Group Multimedia