Minggu, 24 Jan 2021
radarkediri
Home > Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal

Sidang Kasus Jual Beli Perangkat di Kediri: PH Merasa di Atas Angin

12 Januari 2021, 11: 57: 21 WIB | editor : Adi Nugroho

sidang jual beli perangkat

BERSUMPAH: Sidang kasus dugaan jual beli posisi perangkat desa. (Lu'lu'ul Isnainiyah - radar kediri)

Share this          

 KABUPATEN, JP Radar Kediri – Sidang kasus dugaan jual beli posisi perangkat desa yang menjerat mantan camat Kras Suherman kembali bergulir kemarin (11/1). Sidang masih beragenda keterangan saksi.

Dua saksi yang dihadirkan kemarin adalah saksi meringankan dan seorang saksi ahli. Saksi yang meringankan dihadirkan oleh penasihat hukum (PH) terdakwa.  Yaitu Rudi Admono, kepala desa (kades) Purwodadi.

Yang pertama memberikan kesaksian dalam sidang yang berlangsung di ruang Cakra itu adalah Rudi Admono. Rudi dihadirkan oleh PH karena saat kasus ini terjadi pada 2015 hingga 2017, dia menjabat kasi pemberdayaan masyarakat dan desa (PMD) Kecamatan Kras.

“Selama dua tahun menjadi kasi PMD saya tidak mendengar dan tidak pernah tahu permasalahan yang menjerat Pak Suherman (terdakwa, Red),” jawab Rudi saat ditanya oleh salah seorang PH.

Rudi juga ditanya apakah pernah mendengar Suherman meminjam uang ke orang lain untuk menutup pembayaran pajak. Saksi menjawab bahwa dia tidak pernah mendengar hal tersebut. Dia juga mengatakan bahwa apa yang menimpa Suherman pada 2016 tidak pernah diketahui dan didengarnya. Hingga masa jabatannya berakhir dan pindah ke Kecamatan Ngasem.

Keterangan saksi tersebut langsung dibenarkan oleh terdakwa Suherman aat ditanya Ketua Majelis Hakim Fahmi Hary. “keterangan saksi benar,” jawab Suherman yang masih mengikuti sidang dengan duduk di kursi roda tersebut.

Setelah Rudi, saksi yang dihadirkan adalah Triana Ohoiwutun, dosen Hukum Pidana Universitas Negeri Jember. Penasihat hukum terdakwa mengajukan beberapa pertanyaan terkait pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan pasal 378 tentang penipuan.

Triana menjelaskan bahwa siapa saja dapat melakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum. “Siapapun orangnya dapat melaporkan ke polisi. Jadi tidak hanya korban saja,” terang perempuan yang saat bersaksi mengenakan baju batik tersebut.

Selanjutnya dalam melakukan pelaporan harus memenuhi syarat alat bukti. Yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, bukti petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun dalam proses persidangan ia menjelasakan minimal ada dua alat bukti yang ditunjukan.

“Untuk keterangan saksi yang berasal dari katanya bukan mendengar sendiri secara langsung maka keterangan tersebut tidak memiliki nilai hukum,”ujarnya.

Sementara itu, menurut salah satu PH terdakwa, Samsul Arifin, perkara yang sedang menjerat kliennya itu sudah terang dan jelas. “Dari keterangan saksi ahli tadi membicaran terkait alat bukti. Bahwa jika tidak dipenuhi dua alat bukti secara hukum pelaku tidak dapat dipidana,”akunya.

Ia menambahkan, dari beberapa persidangan alat bukti yang ditampilkan atau dihadirkan tidak memenuhi. Selanjutnya keterangan saksi sebelumnya juga tidak sesuai. Dan dari keterangan saksi di persidangan sifatnya hanya mendengar karena tidak mengetahui permasalahan secara langsung.

“Kalau tidak melihat secara langsung apakah peristiwa pidana itu benar-benar terjadi atau tidak? Itu yang mnejadi pertanyaannya,” kilahnya. (luk/fud)

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2021 PT Jawa Pos Group Multimedia