Jumat, 04 Dec 2020
radarkediri
Home > Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal

Masih Tolak Omnibus Law

Ancam Demo Lagi bila Tidak Ada Respon Dewan

22 Oktober 2020, 16: 53: 47 WIB | editor : Adi Nugroho

HITAM: Massa dari Aliansi Sekartaji melakukan unjuk rasa menentang UU Omnibus Law kemarin.

HITAM: Massa dari Aliansi Sekartaji melakukan unjuk rasa menentang UU Omnibus Law kemarin. (FAJAR RAHMAD/JPRK)

Share this          

KOTA, JP Radar Kediri – Gelombang penolakan UU Cipta Kerja, atau yang lebih dikenal dengan UU Omnibus Law, masih terjadi di berbagai daerah. Termasuk pula di Kediri. Kemarin, Aliansi Sekartaji kembali melakukan aksi demo di depan Kantor DPRD Kota Kediri.

Sayang, upaya pendemo menemui anggota DPRD gagal. Penyebabnya tidak ada satu wakil rakyat pun yang ada di kantor. Mereka dikabarkan tengah melakukan kunjungan kerja ke Solo.

Para pendemo akhirnya hanya ditemui oleh Sekretaris Dewan Tri Krisminarko. Tri pula yang menerima tuntutan para demonstran tersebut.

“Kami akan sampaikan aspirasi kalian kepada DPRD dan DPR. Namun kami tidak memiliki hak untuk membatalkan undang-undang,” ujar Tri yang saat itu memakai kemeja warna putih.

Dalam pertemuannya dengan aliansi sekartaji, Tri juga membacakan tujuh tuntutan yang disampaikan para demonstrans. Isi tuntutan itu sebagian besar menolak disahkan UU omnibus law. Pihak DPRD harus menyatakan sikap penolakan,  membuka ruang publik seluas-luasnya, dan membebaskan para aksi demo yang sempat diamankan. Tri membacakan tujuh tuntutan itu dengan suara keras yang disambut tepuk tangan para demonstran.

Yuzak, 23, koordinator lapangan demonstran, menegaskan bahwa mereka akan tetap memperjuangkan rakyat kecil dengan menolak UU omnibus law. Selain itu juga terus mengawal tuntutan yang dititipkan ke sekretaris dewan agar bisa tersampaikan dan ditandatangani semua anggota DPRD Kota Kediri.

“ Kami akan terus follow up tuntutan itu. Bila tidak ada respon balik, kami pastikan akan melakukan aksi demo lagi dengan jumlah masa yang lebih banyak,” ancam Yuzak.

Para pendemo sudah berkumpul sejak pagi, sekitar pukul 09.00. Titik kumpul mereka adalah di Gedung Nasional Indonesia (GNI). Setelah itu mereka berjalan kaki ke kantor DPRD yang berjarak sekitar satu kilometer.

Di lokasi, ratusan petugas gabungan dari polisi, TNI, dan satpol PP sudah menanti. Mereka berjaga baik di luar maupun di dalam gerbang. Gerbang DPRD pun ditutup sehingga massa tak bisa masuk ke halaman.

Menurut Kapolresta AKBP Miko Indrayana sebanyak 150 Personil dari anggota polresta diterjunkan untuk menajaga kemanan sejak pukul 08.00 WIB. Jumlah ini lebih sedikit dari demo penlakan omnibuslaw yang pertama terjadi pada 8 Oktober lalu. Karena telah memprediksi bila masa aksi tidak mencapai ribuan. Jumlah peserta aksi memang sekitar 300-an yang digalang oleh Aliansi sekartaji.

“Kami pastikan aksi demo berjalan dengan lancar dan kondusif. Tidak sampai anarkis seperti yang terjadi pada aksi demo yang pertama,” kata Miko yang ditemui di tengah aksi demo.

Di hadapan pendemo, Miko yang naik ke kursi meminta demonstran bersikap tenang dan tidak melakukan kegiatan anarkis. Bila terjadi tindakan anarkis dia akan melakukan penangkapan kepada provokator dari kegiatan itu.

Suasana demo sempat memanas ketika para dewan tidak ada yang keluar menemui. Beberapa peserta juga melakukan orasi untuk memancing anggota DPRD Kota Kediri dapat menemui mereka. Bahkan sempat perwakilan dari aliansi sekartaji ikut mediasi dengan kepolisian dan pihak perwakilan kantor dewan .

“ Kami harap tenang. Percuma kalian melakukan aksi seperti ini, karena para anggota DPRD tidak di kantor,” terang Kapolres asal Semarang kepada para demonstran. (jar/fud)

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia