Jumat, 04 Dec 2020
radarkediri
Home > Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal

Ilegal, Bikin Rusak Lingkungan

Ratusan Warga Margourip Tolak Tambang Pasir

21 Oktober 2020, 16: 53: 58 WIB | editor : Adi Nugroho

GERAM: Warga Desa Margourip, Kecamatan Ngancar melakukan protes di lokasi penambangan pasir ilegal di desanya kemarin.

GERAM: Warga Desa Margourip, Kecamatan Ngancar melakukan protes di lokasi penambangan pasir ilegal di desanya kemarin. (MOCH. DIDIN SAPUTRO/ JPRK)

Share this          

KABUPATEN, JP Radar Kediri- Ratusan warga Desa Margourip, Kecamatan Ngancar melakukan unjuk rasa penolakan tambang pasir ilegal yang ada di desanya kemarin (20/10). Warga geram dengan aktivitas penambangan yang mereka tuding sebagai penyebab kerusakan lingkungan.

Warga mengekspresikan penolakan itu di dua tempat. Pertama, mereka melakukan aksi unjuk rasa di lokasi tambang yang ada di Dusun Kaligedok dan Pohgunung. Setelah itu mereka melakukan longmarch menuju balai desa yang berjarak sekitar 2 kilometer.

Menurut warga, tambang pasir itu, selain ilegal, juga berpengaruh pada sektor pertanian mereka. Terutama dalam hal pengairan. Penambangan pasir ilegal itu  membuat aliran sungai rusak. Padahal sungai tersebut merupakan sumber irigasi bagi sawah mereka.

“Aliran sungai jadi menyempit. Air sungai juga semakin mengeruh,” tegas Feri Agung Nugroho, salah seorang perwakilan warga saat beraksi di lokasi tambang.

Selain sektor pertanian, beberapa dampak lain juga terjadi akibat aktivitas galian itu. Yaitu rusaknya ekosistem sungai, jalanan yang berdebu, dan aktivitas warga di sungai menjadi terganggu.

Menurut Feri, sebenarnya tambang pasir sempat berhenti. Tapi hanya sementara waktu. Tepatnya setelah diprotes warga beberapa waktu lalu. Hanya, mulai September lalu aksi penambangan pasir mulai berlangsung lagi.

Parahnya lagi, penambangan pasir juga menggunakan mesin atau secara mekanis. Para penambang menggunakan alat berat seperti ekskavator dan alat penyedot. “Ini sudah dilakukan kurang lebih dua tahun,” jelasnya.

Warga yang berdemonstrasi mayoritas adalah petani dan anak petani. Membawa beragam poster dan spanduk ratusan orang ini mendatangi empat titik penambangan yang ada di dua dusun tersebut. Di lokasi-lokasi itu mereka membentangkan spanduk penolakan. Warga juga mengacungkan poster-poster bertuliskan keluhan serta dampak akibat keberadaan tambang pasir itu.

Menariknya, saat warga berdemo, aktivitas para penambang tidak terlihat. Ekskavator dan peralatan penyedot tampak menganggur. Meskipun di jalan sempat ada lalu-lalang truk pengangkut tapi di lokasi tambang tak ada aktivitas penggalian.

Feri menegaskan, warga hanya minta aksi penambangan pasir ilegal ini ditertibkan dan dihentikan. Karena kondisi ini sudah meresahkan warga dan merusak lingkungan. “Kami hanya berharap segera ada upaya penertiban dan penghentian dari aparat penegak hukum terkait galian C yang marak di desa kami ini,” harapnya.

Setelah melakukan aksi di lokasi tambang pasir, ratusan warga ini kemudian keliling desa. Kemudian berhenti di depan balai desa. Di sini mereka megajukan aspirasi. Warga berharap pemerintah desa mengupayakan solusi terkait dampak buruk tambang pasir tersebut.

Kepala Desa Margourip Suroso mengatakan bahwa tambang pasir tersebut memang ilegal. “Artinya di sini sebagai pemerintah desa, sifatnya adalah kebijakan. Karena ini urusannya dengan perut dan di tambang itu status tanahnya adalah tanah hak milik,” dalihnya.

Ia mengungkapkan, awalnya penambangan pasir berlangsung dengan cara manual. Tiba-tiba berganti menjadi mekanis seperti saat ini. Terkait pergantian menjadi penambangan mekanis itu menurut Suroso, pihak pemdes tak tahu-menahu.

“Jadi ini urusan warga, urusan perut. Jadi kami serahkan sepenuhnya kepada warga,” tegas kades yang kemarin mengenakan peci hitam itu.

Terkait pelarangan tambang pasir, Suroso tidak bisa berkomentar banyak. Sebab, saat awal penambangan, memang dilakukan dengan cara manual. Tujuan utamanya adalah tidak merusak lingkungan. “Dan ini salah satunya adalah untuk perekonomian warga,” tambahnya. Sementara untuk alat berat yang digunakan, ia menyebut itu menjadi tanggung jawab pemilik tambang. (din/fud)

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia