Kamis, 22 Oct 2020
radarkediri
Home > Ekonomi
icon featured
Ekonomi

Pupuk Nonsubsidi Melangit, Phonska Menghilang

Biaya Produksi Tinggi, Keuntungan Menciut

17 Oktober 2020, 12: 36: 04 WIB | editor : Adi Nugroho

Jagung

BIAYA TINGGI: Kasiadi, 70, memanen tanaman jagungnya di Desa Cengkok, Ngronggot kemarin. Meski harga jagung relatif baik, mereka terancam tak mendapat untung karena biaya produksi yang mahal. (Rekian - radarkediri.id)

Share this          

NGRONGGOT, JP Radar Nganjuk-Petani jagung di Kabupaten Nganjuk menjerit. Pasalnya, meski harga jagung relatif tinggi, tetapi biaya produksi mereka melambung. Hal tersebut terutama akibat pupuk bersubsidi yang menghilang di pasaran hingga mereka terpaksa membeli pupuk impor.

Untuk diketahui, pada Oktober ini pupuk bersubsidi jenis ZA, urea, dan phonska langka. Para petani, baik yang memiliki Kartu Tani hingga yang tidak memiliki kartu tersebut kesulitan mendapatkan pupuk. Terutama pupuk phonska yang jenis subsidi dan nonsubsidinya langka. “Kalau urea dan ZA yang nonsubsidi masih ada,” ujar Sanusi, 65, petani asal Desa Cengkok, Ngronggot.

Harga pupuk nonsubsidi tersebut dua kali lipat lebih mahal dari pupuk subsidi. Misalnya, harga urea subsidi yang per sak Rp 100 ribu, menjadi Rp 275 ribu untuk nonsubsidi. Demikian pula pupuk ZA nonsubsidi sebesar Rp 170 ribu per sak. Padahal, harga pupuk subsidi juga hanya Rp 100 ribu.

Khusus untuk phonska menurut Sanusi tidak bisa dibandingkan. Sebab, sejak awal musim tanam jagung sudah tidak ada. “Yang nonsubsidi juga tidak ada,” lanjutnya.

Lebih jauh Sanusi mengatakan, dengan harga jagung Rp 3.700 per kilogram, menurutnya petani seharusnya sudah bisa untung. Tetapi, dengan harga pupuk yang mahal, biaya produksi semakin mahal.

Jika harga pupuk terus melambung, menurutnya petani baru bisa meraih untung jika harga jagung nanti bisa mencapai Rp 4.000 per kilogram. “Kalau di bawah itu ya kami kalah. Untungnya sedikit,” keluhnya.

Sementara itu, tak hanya Sanusi, Kasiadi, 70, petani lain di Desa Cengkok Ngronggot juga menyesalkan tentang kondisi pupuk yang menghilang di pasaran. Menurutnya, beban yang paling berat dirasakan petani yang menyewa lahan.

Sebab, mereka harus menanggung biaya sewa yang tidak murah. Apalagi, petani juga masih direpotkan dengan banyaknya hama yang memangsa tanaman mereka. “Kalau musim kemarau seperti sekarang kami juga harus menyedor ait. Biayanya tambah besar,” beber Kasiadi.

Dia mencontohkan, biaya sewa lahan setahun mencapai Rp 5 juta. Jumlah itu belum termasuk biaya lainnya. Karenanya, jika dalam satu kali musim tanam mereka tak meraup untung, petani terancam bangkrut alias tidak balik modal.

Apakah mereka tidak mendapatkan bantuan pupuk terdampak Covid-19? Kasiadi dan Sanusi kompak menggeleng. Dua lansia yang tidak tergabung dalam kelompok tani ini juga tidak memiliki Kartu Tani. “Belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah. Bantuan pupuk juga tidak dapat,” urai Kasiadi.

Terpisah, Kepala Dinas Pertanian Judi Ernanto yang dikonfirmasi tentang kelangkaan pupuk mengakui jika alokasi yang didapat Pemkab Nganjuk dari Pemprov Jatim memang terbatas. Hal serupa menurutnya juga dialami daerah lainnya di Indonesia.

Judi menegaskan, semua alokasi yang didapat Pemkab Nganjuk sudah didistribusikan ke 20 kecamatan di Kota Angin. “Sudah dialokasikan semua,” tuturnya.

Terkait pengakuan Kasiadi dan Sanusi yang belum tergabung ke dalam kelompok tani dan tidak memiliki kartu tani, menurutnya mereka akan digabung ke kelompok tani yang sudah ada. Petani, menurut Judi akan masuk ke dalam rencana dasar kebutuhan kelompol (RDKK) pupuk dan mendapat kartu tani.

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia