Jumat, 18 Jun 2021
radarkediri
Home > Politik
icon featured
Politik

Beri Waktu Seminggu untuk Surati DPR

Tolak Omnibus Law, PMII Demo di DPRD Nganjuk

10 Oktober 2020, 12: 05: 59 WIB | editor : Adi Nugroho

Demo

KETAT: Polisi memasang kawat berduri di depan gedung DPRD Nganjuk dalam aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law yang dilakukan PC PMII Nganjuk kemarin. Tiga anggota DPRD duduk lesehan menemui demonstran (foto kanan). (Iqbal Syahroni- radarkediri.id)

Share this          

NGANJUK, JP Radar Nganjuk – Aksi solidaritas penolakan Omnibus Law juga terjadi Kota Angin. Kemarin, sebanyak 80 mahasiswa dari PC PMII Nganjuk melakukan demo di depan DPRD Nganjuk. Seperti aksi di daerah lain, mereka menyatakan menolak UU cipta kerja.

Ketua Umum PC PMII Kabupaten Nganjuk Adi Nur Zaini yang kemarin juga melakukan orasi mengatakan, penolakan terhadap Omnibus Law itu dilakukan karena UU sapu jagat itu tidak berpihak kepada rakyat. “Hanya menguntungkan pengusaha dan birokrat yang mempunyai kepentingan,” ujarnya.

Adi mengatakan, total ada tiga tuntutan mahasiswa dalam aksi kemarin. Yakni, mengecam keras, menolak pengesahan, dan mendesak DPRD Nganjuk untuk segera mengirimkan tuntutan tersebut ke DPR RI.

Baca juga: Dipercaya Buat Piala Ukir Kontes Cupang Nasional

Untuk diketahui, dalam aksinya kemarin anggota PC PMII Nganjuk tidak hanya melakukan orasi. Mereka juga membawa replika keranda sebagai simbol matinya demokrasi.

Dalam aksi di depan DPRD Nganjuk, mahasiswa juga membentangkan spanduk bernada kritik dan penolakan. Di antaranya berbunyi, “DPR Impostor”, “Mosi tidak percaya”, “Gedung ini disita rakyat”, dan beberapa spanduk lainnya.

Puas berorasi selama sekitar 20 menit, perwakilan massa lantas diajak berdialog oleh Wakil Ketua DPRD Nganjuk Raditya Haria Yuangga, Fauzi Irwana, dan Edy Santoso. Dalam dialog di gedung DPRD, mereka menyepakati tuntutan mahasiswa.

“Akan kami kawal terus kesepakatan ini sampai diterima dengan keadaan utuh oleh DPR RI. Kami semua dari Kabupaten Nganjuk menolak Omnibus Law,” tegas Adi sembari memberi waktu seminggu kepada DPRD Nganjuk untuk meneruskan aspirasi mereka.

Angga, sapaan akrab Raditya Haria Yuangga yang ditemui usai berdialog dengan mahasiswa mengungkapkan, DPRD Nganjuk akan mengirim aspirasi tersebut ke DPR RI. Tetapi, dia meminta masyarakat agar sabar menunggu. “Saat ini masih ada PSBB lanjutan dari pusat. Kami juga harus menjaga diri sendiri dari bahaya korona,” terangnya.

Meski belum bisa mengirim ke DPR RI, menurut Angga surat pernyataan kemarin akan dikirim ke DPRD Provinsi Jatim. Selain menyampaikan surat dari PC PMII, menurut Angga DPRD Nganjuk akan membuat surat seperti yang dilakukan DPRD Sukabumi. Yakni, terkait penolakan Omnibus Law. Menurutnya ada 13 poin krusial yang jika dilanjutkan akan berdampak buruk.

Untuk diketahui, aksi unjuk rasa kemarin berlangsung dengan pengamanan ketat. Selain memasang kawat berduri, total ada 300 personel gabungan TNI, polisi, dan satpol PP yang melakukan pengamanan.

Kapolres Nganjuk AKBP Handono Subiakto menjelaskan, pengamanan ketat dilakukan untuk menghalau pihak luar yang kemarin hendak masuk ke rombongan PC PMII. “Kami masih akan kroscek dulu. Sepertinya bukan dari rombongan ini (PC PMII. Karena berdasarkan izin kan sekitar 80. Di luar itu kami anggap bukan dari rombongan,” terang Handono.

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news