Kamis, 22 Oct 2020
radarkediri
Home > Politik
icon featured
Politik
MUSDA GOLKAR

Ajukan Fatwa PDLT ke Mahkamah Partai

18 September 2020, 15: 00: 59 WIB | editor : Adi Nugroho

SEPI: Kantor DPD Golkar Nganjuk di Jl Diponegoro tidak ada aktivitas. Hanya ada dua PKL yang sedang menyiapkan lapaknya di depan kantor.

SEPI: Kantor DPD Golkar Nganjuk di Jl Diponegoro tidak ada aktivitas. Hanya ada dua PKL yang sedang menyiapkan lapaknya di depan kantor. (rekian- radarkediri.id)

Share this          

NGANJUK, JP Radar Nganjuk-Musyawarah daerah (musda) lanjutan DPD Partai Golkar Nganjuk agaknya belum bisa ditentukan waktunya. Pasalnya, R. Firman Adi Soeryo Bhawono, salah satu bakal calon ketua masih mengajukan permohonan fatwa ke mahkamah partai di Jakarta terkait PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, tidak tercela). Fatwa tersebut sekaligus untuk mencegah musda lanjutan nanti deadlock lagi.

Dalam permohonan itu, Firman menyebut pencalonan Maria sudah tidak memenuhi syarat (TMS). Alasannya, saat menjabat sebagai sekretaris DPD Golkar Nganjuk Maria pernah menerima sanksi organsasi. Yang semula sekretaris definitif menjadi plt (pelaksana tugas). 

“Dia (Maria Tunda Dewi, Red) pernah di-plt dari sekretaris DPD Golkar Nganjuk,” katanya. Sanksi tersebut sesuai dengan SK dari DPD Partai Golkar  Prov Jatim Nomor: Kep.20/DPD I/PG/V/2017 tertanggal 2 Mei 2017. 

Atas dasar itulah, Firman mengklaim Maria tak memenuhi syarat. Hal itu menurutnya sesuai dengan pasal 37 tata tertib Musda ke sepuluh partai Golkar yang sudah disahkan. Bukan sekadar sanksi organisasi, alasan lainnya adalah adanya tanda tangan dukungan yang dipalsukan untuk Maria.

“Dalam permohonan itu, saya meminta sebelum fatwa turun pelaksanaan lanjutan Musda ke sepuluh ditunda,” terangnya sembari menyebut salah satu masalah yang timbul dalam musda beberapa minggu lalu adalah terkait penafsiran PDLT. Dia tak ingin masalah serupa muncul hingga musda nantinya bisa berujung deadlock lagi.

Terpisah, bakal calon ketua Maria Tunda Dewi yang dikonfir­masi terkait pengajuan fatwa PDLT tetap optimistis dirinya masih bisa maju. Alasannya, jauh sebelum musda ke sepuluh digelar, anggota DPRD Nganjuk ini sudah berkoordinasi dan konsultasi ke DPP Partai Golkar. “Saya masih bisa mencalonkan. Tidak ada masalah,” katanya di ujung telepon. 

Terkait sanksi, Maria menje­las­kan dirinya bukan orang yang melanggar aturan. Secara perso­nal, ia tidak pernah me­nerima teguran baik lisan atau tulisan. Ia juga mengklaim tidak pernah melakukan pelanggaran. Bahkan ia menyebut sebagai orang yang kena imbas dari tindakan yang tidak dia perbuat. “PDLT itu untuk orang pribadi, sejauh ini saya tidak melanggar aturan,” terangnya. 

Sementara itu, salah satu anggota pimpinan musda DPD Partai Golkar Adi Wibowo membenarkan saat ini pihaknya sedang menunggu fatwa dari DPP Partai Golkar. Terkait dengan PDLT, Adi mengaku bisa memberi definisi itu berdasarkan hukum bukan politik. 

Landasannya adalah petunjuk teknis. Meski punya kewenangan, Adi mengaku masih menunggu keputusan fatwa dari pusat.  “Jika sudah ada keputusan dari DPP, pimpinan musda yang kini menahkodai partai bisa segera melanjutkan Musda,” tutur pengacara berkacamata ini. 

Ia berharap Musda lanjutan nanti tidak lagi sampai deadlock. Adanya fatwa tersebut nantinya bisa meminimalisasi ketegangan perebutan kursi ketua DPD Partai Golkar. 

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia