Sabtu, 19 Sep 2020
radarkediri
Home > Politik
icon featured
Politik

Mencari Siapa yang ‘Bermain’

Gerindra Akan Laporkan ke Mahkamah Konstitusi

15 September 2020, 13: 05: 59 WIB | editor : Adi Nugroho

SEPI: Kondisi rumah M. Ridwan di Desa Ngreco, Kecamatan Kandat.

SEPI: Kondisi rumah M. Ridwan di Desa Ngreco, Kecamatan Kandat. (MOCH. DIDIN SAPUTRO/JPRK)

Share this          

KABUPATEN, JP Radar Kediri- Siapa yang ‘bermain’ di belakang pasangan M. Ridwan – Mudawamah yang gagal mendaftar di KPU kemarin malam (13/9)? Pertanyaan itu juga menyeruak di kubu dua partai yang disebut-sebut akan memberikan mandatnya pada pasangan tersebut, Partai Gerindra dan Partai Golkar.

Dua partai itu menuding bahwa hal itu merupakan ulah oknum yang tak bertanggung jawab. Mereka juga tidak segan akan melaporkan pihak yang membuat kegaduhan politik ini.

Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Kediri Abdul Rozaq menegaskan pihaknya tidak pernah mendapat instruksi dari Dewan Pemimpin Pusat (DPP) Partai Gerindra tentang rekomendasi tersebut. “Memang kami tunggu bukti hardcopy atau bukti rekomendasi yang menyatakan memberangkatkan calon bersangkutan,” ucap Rozaq.

Bila bukti itu ada pihaknya berencana melakukan klarifikasi pada DPP. Ternyata hingga hari waktu terakhir perpanjangan pendaftaran bukti itu tidak ada.

“Kami yakin itu pasti ada oknum yang sengaja membuat kebohongan publik dan membuat suasana politik di Kabupaten Kediri menjadi tidak kondusif,” tuding Rozaq.

Diberitakan sebelumnya, pasangan Ridwan-Mudawamah berniat melakukan pendaftaran ke KPU sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati. Namun, hingga pendaftaran ditutup mereka tak bisa menunjukkan surat mandat dari partai pendukung.

Rozaq menegaskan, bila benar-benar ada rekomendasi kedua dari partainya, dia akan melapor ke DPP. Untuk ditindaklanjuti oleh mahkamah konstitusi partai. Hanya, sampai kemarin dia tidak mendapatkan bukti tersebut. Yaitu surat rekomendasi yang memberangkatkan Ridwan-Mudawamah.

“Pasti ada drama yang pada intinya membuat suasana di Kabupaten Kediri tidak kondusif,” tegasnya.

Sekali lagi Rozaq menegaskan apabila ada pihak yang sengaja membuat kegaduhan ini maka akan dilaporkan ke DPP. Sekalipun itu kader Partai Gerindra yang bermain di dalamnya.

“Akan kami telusuri siapa di balik itu semua. Apakah dari internal kami yang bermain atau memang eksternal yang sengaja membuat pembohongan publik yang membuat rekomendasi palsu,” ungkapnya. Rozaq menegaskan, rekomendasi kepada pasangan Hanindhito Himawan Pramono dan Dewi Mariya Ulfa pada 2 Agustus lalu merupakan final di internal partainya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua DPD Partai Golkar Sigit Sosiawan. Ia mengaku tetap konsisten mendukung pasangan Dhito-Dewi. Apalagi ini merupakan perintah dari DPP Partai Golkar. “Jadi itu sudah final ke Mas Dhito dan Mbak Dewi,” tegasnya.

Terkait isu rekomendasi lagi kepada pasangan lain, ia menegaskan tidak betul. Apalagi dari DPP ia tak pernah ada perintah untuk mendaftarkan pasangan lain yakni Ridwan-Mudawamah. “Apabila muncul rekom lagi, saya yakin itu adalah dari oknum yang tidak bertanggungjawab untuk memunculkan nama itu,” ungkapnya.

Sigit mengaku ikut menunggu hingga pendaftaran terakhir. Ternyata tak ada partai yang mengantarkan atau membawa mandat rekomendasi tersebut. “Sebenarnya kami juga mencari siapa oknum itu. Termasuk di malam pendaftaran, siapa orang pusat yang mengantar mendaftarkan ke KPU. Ternyata sampai jam 12 malam tidak ada,” tandasnya.

Sigit mengatakan pertama kali mendengar kabar adanya rekom dari pusat itu adalah dari salah satu tim sukes Kang Haji Ridwan (KHR). “Salah satu tim itu menyatakan pasti benar. Dia ngotot katanya ada rekomnya. Tapi saya tetap tidak yakin kalau ada,” tandasnya.

Dia mengaku menyesalkan kejadian ini. Terlebih ini juga menjadikan beban bagi Golkar yang dianggap tidak konsisten. Sayangnya, untuk mencari oknum itu belum bias. Karena belum ada bukti rekom tertulis. Termasuk B1 KWK untuk mendaftar juga tidak ada. “Saya anggap itu adalah permainan dari sekelompok orang yang ingin membuat sensasi,” tandasnya.

Terkait persiapan pendaftaran pasangan ini, selama ini yang berkomunikasi adalah Liaison officer (LO). Sebenarnya KPU terus melakukan komunikasi dengan LO tersebut hingga jelang pendaftaran pada 13 September lalu. “Kami selalu komunikasi, beberapa update info juga saya sampaikan. Bahkan di detik-detik akhir pun saya sampaikan hal-hal apa saja yang harus dipenuhi saat kehadiran pasangan calon,” ungkap Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Anwar Ansori. (din/fud)

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia