Sabtu, 19 Sep 2020
radarkediri
Home > Politik
icon featured
Politik

Usulkan Subsidi Upah untuk Belasan Ribu Pekerja

14 Agustus 2020, 10: 04: 43 WIB | editor : Adi Nugroho

Pabrik

INDUSTRI: Warga melintas di depan kawasan industri Desa Mlorah, Rejoso. Para karyawan yang bekerja di sejumlah pabrik di Nganjuk diusulkan untuk mendapat subsidi upah. (Rekian - radarkediri.id)

Share this          

NGANJUK, JP Radar Nganjuk- Kabar gembira bagi pekerja industri non-Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Nganjuk. Hari ini (12/8), dinas tenaga kerja, koperasi, dan usaha mikro  (disnakerkop UM) akan mengumpulkan puluhan Human Resource Departement (HRD) dari perusahaan untuk membahas subsidi upah bagi pekerja. Jika disepakati, belasan ribu pekerja di Nganjuk yang memenuhi syarat bisa mendapat subsidi upah.

Kepala Disnakerkop UM Agus Frihannedy mengatakan, mayoritas karyawan swasta di perusahaan Nganjuk bergaji di bawah Rp 5 juta. Untuk mendapatkan subsidi upah senilai Rp 600 ribu perbulan selama empat bulan, syarat dari gaji pokok sudah terpenuhi.  “HRD besok (Kamis 13/8, Red) dikumpulkan untuk membahas terkait dengan subsidi upah ini,” ungkap Agus.

Dia meminta semua perushaan segera mengajukan karyawan atau pekerjanya dengan mengirim rekening ke BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya, semua pekerja yang diajukan akan diseleksi lagi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Agus menyebut, tidak semua bisa mendapatkan subsidi gaji dengan total Rp 2,4 juta tersebut. Selain gaji, persyaratan lain yang harus dipenuhi pekerja adalah terdaftar secara aktif di BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu ada pula kriteria lain. Yakni, pekerja yang iuran BPJS Ketenagakerjaannya di bawah Rp 150 ribu.

Persyaratan lainnya adalah pekerja yang tetap bekerja meski gajinya dipotong karena kondisi perusahaan memburuk. “Tidak semua pekerja nanti bisa mendapat subsidi. Harus diperjelas,” tegas Agus.  

Dikatakan Agus, disnakerkop UM juga sudah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dari sana diketahui jika saat ini masih ada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS. Jumlahnya sekitar 20 persen.

Perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya ke BPJS ketenagakerjaan ini, terang Agus, otomatis tidak bisa mendapatkan subsidi upah. Termasuk karyawan yang baru mendaftar ke BPJS ketenagakerjaan. “Biasanya perusahaan tidak langsung mendaftarkan semua karyawannya. Secara bertahap,” tutur Agus sembari menyebut temuan ini jadi catatan disnakerkop UM.

Sesuai ketentuan, menurut Agus perusahaan harus mendaftarkan semua karyawannya ke BPJS ketenagakerjaan. Dari total 22 perusahaan di Nganjuk, sedikitnya ada lebih dari 17 ribu karyawan. Mereka yang sudah terdaftar di BPJS ketenagakerjaan, memiliki kesempatan untuk mendapat subsidi upah.

Terkait mekanisme pencairan subsidi, Agus berujar, dana akan langsung ditransfer ke rekening karyawan. Pencairan akan dilakukan pada September dan November nanti. Masing-masing pencairan untuk dua bulan subsidi. “Langsung ditransfer ke rekening karyawan,” jelasnya.

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia