Sabtu, 19 Sep 2020
radarkediri
Home > Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal

Kasus Dilaporkan setelah Ajakan Mediasi Tak Direspon

Warga Berharap Uang Kembali

11 Agustus 2020, 14: 00: 59 WIB | editor : Adi Nugroho

Kasus Dilaporkan setelah Ajakan Mediasi Tak Direspon

(Ilustrasi : Afrizal Saiful Mahbub)

Share this          

KABUPATEN, JP Radar Kediri- Warga Desa Bendosari, Kecamatan Kras, yang telah menyetorkan uang ke Kades MD berharap uang mereka itu bisa kembali. Namun, mereka juga meminta kasus tersebut tetap diproses sesuai aturan hukum.

Hal itu disampaikan oleh salah seorang perwakilan warga, Sul. Menurut Sul, warga berharap agar sang kades mengembalikan uang yang telah disetorkan warga tersebut.

“Harapannya proses hukum tetap berlanjut. Dan ada iktikad baik dari pak kades,” harap Sul yang mengaku mewakili suara warga yang merasa dirugikan.

Berdasar keterangan Sul, warga yang telah menyetorkan uang untuk mengurus akta jual beli tanah sebagai syarat pengurusan sertifikat dalam proyek operasi nasional agraria (prona) itu mencapai 100 orang.  Rata-rata mereka membayar mulai Rp 1,4 juta hingga Rp 12 juta.

“Jumlah itu terhitung dari tahun 2016 hingga 2017,” kata Sul kepada Jawa Pos Radar Kediri.

Kenapa baru dilaporkan sekarang? Sul berdalih para korban  sudah berusaha mengajak MD untuk melakukan mediasi. Ajakan itu tak hanya sekali tapi dua kali. Pertama pada saat berlangsungnya kampanye pemilihan kepala desa antara bulan September dan Oktober 2019. Sedangkan ajakan mediasi kedua berlangsung Desember di tahun yang sama.

Inti ajakan mediasi itu warga menanyakan soal akta jual beli tanah yang mereka urus. Sebab hingga sertifikat tanah sudah jadi warga belum pernah menerima akta tersebut.

“Apakah akta tanah itu benar-benar jadi syarat mutlak atau tidak?” kata Sul mengulang pertanyaan para warga.

Dua kali ajakan mediasi itu tak direspon MD. Warga pun akhirnya memilih melaporkan kasus ini ke jalur hukum. Pelaporan itu mereka lakukan di awal tahun ini. Tindak lanjut dari pelaporan ini, Kasatreskrim Polres Kediri AKP Gilang Akbar menegaskan bahwa status MD telah menjadi tersangka.

Berdasarkan pemeriksaan kepada tersangka dan para pelapor, kasus tersebut menyeret nama mantan Camat Kras Suherman. Menurut Gilang pejabat yang saat ini menjadi Camat Grogol itu ikut menerima uang pembuatan akta tanah yang tidak pernah diterima warga itu.

“Uang yang harus diserahkan ditentukan oleh tersangka MD sebesar 1 persen dari nilai harga jual tanah yang dimiliki.  Lalu oleh MD, setengah persennya  diserahkan pada eks Camat Kras,” kata Gilang.

Salah satu yang menyerahkan uang adalah SK, 60, warga Dusun Kromasan. Bersama dua warga desa lain, SK menyerahkan uang senilai Rp 25 juta. “Namun pelapor merasa tersangka MD tidak pernah menguruskan akta tanah yang diajukan warga tersebut. Sehingga dari kejadian tersebut  SK dan warga lainnya dirugikan Rp 25 juta,” terang Gilang.

Menurut sumber koran ini SK memang salah satu korban yang melapor. Uang senilai Rp 25 juta itu merupakan gabungan dari setoran tiga orang. Yaitu masing-masing Rp 6 juta, Rp 12 juta, dan Rp 7 Juta.

Kades MD menolak untuk memberi keterangan saat dikonfirmasi oleh Jawa Pos  Radar Kediri. Pertanyaan yang disampaikan melalui aplikasi percakapan WhatsApp hanya dijawab singkat dengan menggunakan bahasa Jawa. “Mboten usah mawon Pak (tidak usah saja Pak, Red),” tulisnya singkat.

Sedangkan Camat Suherman tak merespon sama sekali permintaan konfirmasi. Pesan singkat yang dikirim koran ini tak dibalas. (ren/fud)

‘Tertimbun’ Kasus Sertifikat Tanah

-       Warga Desa Bendosari yang ikut program pengurusan tanah sistematis lengkap (PTSL) menyerahkan uang yang disebut untuk biaya pembuatan akta jual beli tanah.  Akta itu dikatakan sebagai syarat wajib sebelum jadi sertifikat.

-       Jumlah uang yang disetor bervariasi, mulai Rp 1,4 juta hingga Rp 12 juta.

-       Kepada polisi pelapor mengaku menyerahkan uang sebanyak Rp 25 juta kepada tersangka MD. Uang itu merupakan setoran dari tiga orang.

Sumber: Keterangan polisi dari pemeriksaan saksi-saksi

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia