Sabtu, 19 Sep 2020
radarkediri
Home > Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal

Juga Terseret Kasus Pengurusan Sertifikat Tanah

Suherman Kian Terlilit Kasus

10 Agustus 2020, 16: 46: 07 WIB | editor : Adi Nugroho

Juga Terseret Kasus Pengurusan Sertifikat Tanah

(Ilustrasi : Afrizal Saiful Mahbub)

Share this          

KABUPATEN, JP Radar Kediri— Lilitan kasus yang menjerat Camat Grogol Suherman kembali bertambah. Setelah menjadi tersangka kasus jual beli jabatan perangkat desa, mantan camat Kras itu kini juga menjadi tersangka kasus lain. Yaitu kasus dugaan penipuan pengurusan sertifikat tanah.

Sama seperti kasus jual beli jabatan perangkat desa, kasus sertifikat tanah ini juga terjadi saat yang bersangkutan menjadi Camat Kras. Bahkan, kasus terbaru ini juga menyeret salah satu kades di Kras sebagai tersangka lain. Oleh polisi tersangka itu disebut sebagai MD, 55 tahun.

Menurut Kasatreskrim Polres Kediri AKP Gilang Akbar, ikut terjeratnya Suherman bermula pada 2016. Saat itu tengah berlangsung progam pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Sebagai Camat Kras Suherman diduga ikut menerima uang untuk mengurus sertifikat tanah yang diserahkan oleh MD sebagai Kades Bendosari.

“Modusnya tersangka menerima uang pengurusan akta tanah dari warga. Namun akta tanah tersebut tidak dibuat,” terang Gilang.

Pada 2016 itu, MD mendapat informasi dari BPN Kabupaten Kediri agar melakukan sosialiasi progam proyek operasi agraria nasional (Prona) dalam pengurusan sertifikat tanah. Setelah itu MD menindaklanjuti dengan pembentukan panitia.

“Panitia itu dibuat untuk mengurusi para warga atau pemohon yang akan mendaftarkan dan mengumpulkan persyaratan,” tambah Gilang.

Tak semua warga mempunyai akta tanah. Dengan celah itu, menurut Gilang, jika ada kekurangan persyaratan berupa akta tanah, warga bisa menyerahkan sejumlah uang. Nominal uang ditentukan oleh tersangka MD. Yakni uang yang harus diserahkan sebesar 1 persen dari nilai harga jual tanah yang dimiliki.

“Tersangka MD menerima uang pengurusan akta tanah dari warga atau para pemohon. Kemudian untuk biaya pengurusan akta tanah sebesar setengah persen diserahkan kepada Camat Kras,” tambah Gilang.

Saat itu tersangkat Suherman sebagai PPATS Kecamatan Kras. Uang itu menurut Gilang sebagai jasa atau honor dalam pembuatan akta tanah tersebut. Salah seorang yang menyerahkan uang adalah SK, 60 tahun warga Dusun Kromasan, Desa Bendosari, Kecamatan Kras. Dia menyerahkan uang sejumlah Rp 25 juta.

“Namun pelapor merasa tersangka MD tidak pernah menguruskan akta tanah yang diajukan warga tersebut. Sehingga dari kejadian tersebut palapor  SK dan warga lainnya dirugikan Rp 25 juta,” tambah Gilang.

Menurut Gilang warga sudah curiga sejak 2018. Pada tahun tersebut Desa Bendosari juga mendapat progam PTSL. Namun syaratnya tidak harus mempunyai akta tanah.

“Akta tanah bisa diganti dengan surat penguasaan tanah,” tutur Gilang.

Kecurigaan itu makin menguat pada 2019. Sertifikat yang diajukan warga sudah nyaris jadi semua.  Namun warga tidak mendapat salinan akta tanah yang sudah diurus tersebut.

Atas kasus tersebut polisi telah mengumpulkan barang bukti berupa tiga bendel foto kopi warkah atas nama SK, SP, dan SK (pelapor). Serta satu bendel buku catatan yang berisi pengajuan akta tanah. Selain itu, juga satu bendel buku register nomor akta tanah Kecamatan Kras.

“Dan  dua bendel dokumen berisikan akta jual beli antara ahli waris almarhum MS dengan IM yang sudah ditandatangani para pihak dan belum ditandatangani PPATS serta tidak ada nomor register,” tambah Gilang.

Suherman dan MD terjerat dua pasal. Yaitu pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 374 KUHP tentang penggelapan. Ancaman hukumannya penjara paling lama empat tahun penjara.

Sementara itu, MD yang coba dihubungi belum memberi respon. Pesan yang disampaikan melalui WhatsApp belum dibalas oleh yang bersangkutan. Demikian halnya dengan Camat Suherman. Hingga tadi malam yang bersangkutan belum menanggapi permintaan konfirmasi yang disampaikan Jawa Pos Radar Kediri.  (ren/fud)

Terjerat Program Sertifikasi Tanah

-       Pada 2016 muncul program pengurusan tanah sistematis lengkap (PTSL).

-       Warga yang ingin mengikuti diminta mengumpulkan persyaratan. Salah satunya mengumpulkan akta tanah.

-       Warga yang tak punya akta tanah diminta menyerahkan uang sebesar 1 persen dari nilai jual tanah.

-       Uang itu diserahkan kades MD kepada Camat Suherman.

Sumber : Keterangan Polisi

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia