Sabtu, 19 Sep 2020
radarkediri
Home > Catatan
icon featured
Catatan

Perjuangan Belum Usai

09 Agustus 2020, 14: 00: 59 WIB | editor : Adi Nugroho

Perjuangan Belum Usai

Share this          

Tujuh belas Agustus tahun empat lima
Itulah hari kemerdekaan kita
Hari merdeka nusa dan bangsa

Hari lahirnya bangsa Indonesia
Mer—de—ka ..

Penggalan syair lagu Hari Merdeka ciptaan Husein Mutahar itu kerap terdengar di setiap bulan Agustus. Pekik merdeka… merdeka menandai semangat peringatan Kemerdekaan Indonesia yang dinyatakan pada 17 Agustus 1945.

Gegap gempita perayaannya meriah hingga ke pelosok desa. Tak hanya upacara pembacaan teks proklamasi, berbagai lomba pun digelar. Ada karnaval, tarik tambang hingga panjat pinang.

Namun tahun ini, tampaknya, suasana jauh berbeda. Awal Agustus yang biasanya semarak dengan aktivitas para pelajar merayakan hari kemerdekaan itu tak terlihat (setidaknya sampai catatan ini diterbitkan). Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mengubah segala suasana kemeriahan tersebut.

Setelah 74 tahun merayakan hari proklamasi kemerdekaan, pada peringatan yang ke-75 tampaknya kita diminta prihatin dan introspeksi. Banyak yang terdampak virus tersebut. Apalagi, hingga kini wabahnya belum terhenti.

Tak hanya mengganyang sektor kesehatan, aktivitas pendidikan pun terimbas. Pandemi juga menggempur roda perekonomian. Sebagian perusahaan kolaps. Pelaku usaha kelimpungan. Banyak karyawan kehilangan pekerjaan.

Para pekerja seni di Kediri (JP Radar Kediri, 5 Agustus 2020) dan Nganjuk yang tak kehilangan job sampai harus mengadu ke dewan dan pemerintah daerah. Tempat hiburan dan wisata masih tutup. Begitu pula kegiatan hajatan, event, dan acara hiburan dibatasi. Belum boleh mengundang kerumunan massa demi memutus rantai penyebaran korona.

Kendati begitu, kita tidak boleh mengeluh. Mengeluh tak menyelesaikan masalah. Apalagi menista, menghujat, dan mengutuk. Justru membuat kita tak berdaya. Termasuk ketika–di tengah kesulitan mendapat pekerjaan– mencuat kasus jual beli jabatan perangkat di sejumlah desa di Kabupaten Kediri. Itu tak sekadar desas-desus atau ilusi. Namun, kasus nyata yang telah ditangani polisi. Seorang camat terlibat. Dia dilaporkan menerima duit dari warga desa yang ingin melamar jadi perangkat desa.

Bukan hanya camat, ada pula kepala desa (kades) di Kabupaten Kediri terjerat kasus sama. Dia menjanjikan jabatan perangkat desa asal warga bersedia membayar. Namun setelah uang setoran diterima, jabatan yang dijanjikan ternyata bohong. Sang kades pun berurusan dengan penegak hukum.

Di masa merdeka, mencari kerja rupanya tak mudah. Lapangan pekerjaan sempit. Apalagi di pedesaan. Maka lowongan menjadi perangkat desa pun jadi peluang yang banyak diminati. Bahkan, demi mendapatkannya ada yang sampai bersedia ‘membayar’ atau menyuap.

Ironisnya, oknum pejabat seperti kasus di atas justru yang meminta. Mereka yang seharusnya menjadi pejabat pengemban amanah dan panutan malah jadi penjahat.

Orang mencari pekerjaan semestinya berorientasi untuk memperoleh penghasilan. Begitu diterima kerja mereka akan dibayar. Menerima upah sesuai kompetensi, hasil kinerja, dan prestasinya. Maka ada proses seleksi dalam rekrutmennya. Bukan malah sebaliknya. Membayar dahulu demi mendapat pekerjaan (jabatan).

Mendengar berita seperti itu– walaupun kaget (kok masih ada oknum pejabat tega berbuat jahat)– tak perlu menghujat atau mengutuk. Pun jangan mengeluh. Kendati indikasi kongkalikong itu mencerminkan ketidakadilan. Diskriminatif dan koruptif.

Saya lantas terngiang pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly yang mengingatkan para aparatur sipil negara di kementeriannya pada acara apel pagi di Jakarta Selatan (3/8). Dia minta, aparat selalu menjaga integritas. Meningkatkan kinerja dengan memberi pelayanan yang responsif, proses, dan biaya transparan, serta bebas pungli dan praktik percaloan.

“Apa susahnya senyum? Gratis. Apa susahnya minta maaf kalau kita membuat pelayanan? Gratis. Hanya jangan kau senyum setelah disorong itu amplop, itu berbahaya. Yang paling bahaya, sudah disorong juga tidak senyum karena kurang banyak. Itu zaman antah-berantah,” ujarnya (Tempo.co).

Lalu, kita pun membayangkan bagaimana kira-kira ekspresi pejabat yang menerima ‘amplop’ saat praktik pungli atau korupsi?  Apakah tersenyum? Tertawa atau malah merengut?

Di kala pandemi yang masih belum jelas ujungnya ini, barangkali kita sedang memasuki zaman kalabendu. Zaman yang pernah diramalkan Prabu Jayabaya dan Ranggawarsita sebagai masa penuh bencana. Era kesengsaraan.

Benarkah merebaknya wabah korona di akhir 2019 menjadi indikasi zaman bebendu itu? Sebab, di antara tanda masa kalabendu adalah beban kehidupan masyarakat yang kian berat. Orang yang memiliki kuasa bertindak jahat. Rakyat kecil, wong cilik kian terjepit. Para pemimpin (pejabat) mengangkat kerabat atau kawan-kawan sendiri. Dengan cara yang tidak adil.

Andai benar ini zaman kalabendu, momentum hari kemerdekaan semestinya dapat menjadi tonggak semangat untuk mengobarkan kembali perjuangan melepaskan diri dari ‘penjajahan’. Pada masa sebelum merdeka barangkali beban kehidupan malah lebih berat. Kendati begitu, para pejuang pendahulu kita dapat mengatasinya hingga teraih kemerdekaan.

Pencapaian tersebut ‘dibayar’ dengan segala pengorbanan. Mempertaruhkan jiwa dan raga. Sehingga kita patut bersyukur karena kemerdekaan bukan ‘hadiah’ dari penjajah. Namun berkat perjuangan para pahlawan bangsa yang dirahmati Tuhan Yang Maha Kuasa.

Tentu saja setelah merdeka bukan berarti segala masalah selesai. Era berganti pasti timbul problematika dan kesulitan baru mengiringi perubahan zaman. Banyak halangan dan rintangan menghadang. Ini menandakan perjuangan belum tamat. Termasuk perjuangan menghapus praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Melalui proklamasi yang kemudian tersusun undang-undang dasar (UUD) 1945, sejatinya, telah tersirat tujuan perjuangan kita. Hal itu ditegaskan dalam janji pembukaan UUD. Yang menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan keadilan. (penulis adalah wartawan Jawa Pos Radar Kediri)

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia