Jumat, 07 Aug 2020
radarkediri
Home > Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal
Ajukan Rp 1,7 Miliar, Hanya Cair Rp 400 Juta

Miliaran Klaim Covid-19 Tak Cair

RSUD Nganjuk Harus Tunggu Permenkes Baru

11 Juli 2020, 12: 30: 59 WIB | editor : Adi Nugroho

tabel perkembangan korona

tabel perkembangan korona (ilustrasi: afrizal saiful mahbub, dedi nurhamsyah- radarkediri.id)

Share this          

NGANJUK, JP Radar Nganjuk-Biaya penanganan pasien Covid-19 di RSUD Nganjuk senilai miliaran rupiah terhambat pencairannya. Berdasar verifikasi dari BPJS Kesehatan, dari total klaim Rp 1,7 miliar untuk penanganan pasien korona pada April lalu, hanya sekitar Rp 400 juta yang cair. Sedangkan lebih dari Rp 1,3 miliar lainnya dinyatakan dispute atau dibantah, dan tidak cair.  

Data yang dihimpun koran ini menyebutkan, selama April lalu RSUD Nganjuk mengajukan klaim untuk 21 pasien senilai Rp 1,7 miliar. Dari jumlah tersebut hanya klaim untuk tujuh pasien atau sekitar Rp 400 juta yang cair. Adapun klaim untuk 14 pasien dinyatakan dispute.

Selain klaim untuk April yang berjumlah Rp 1,7 miliar. Klaim perawatan pasien Covid-19 untuk bulan Mei dipastikan jauh lebih besar. Diperkirakan biaya perawatan untuk lebih dari 20 pasien yang dirawat Mei lalu lebih dari Rp 3 miliar. Hanya saja, klaim ini belum diajukan.

Sesuai instruksi pemerintah pusat, pembayaran klaim pasien Covid-19 dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Adapun verifikasi berkas klaim dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Hasil verifikasi itulah yang menyatakan mayoritas klaim biaya perawatan pasien Covid-19 untuk bulan April tak bisa cair.

Kepala BPJS Kesehatan KC Kediri Hernina Agustin Arifin yang dikonfirmasi koran ini mengatakan, klaim dinyatakan dispute karena tak sesuai dengan persyaratan dalam keputusan menteri kesehatan  dan surat edaran (SE) menteri kesehatan. “Biasanya karena belum sesuai dengan persyaratan di KMK No. 238/2020 dan SE Menkes No. 295/2020,” tulis Ina, sapaan akrab Hernina Agustin Arifin melalui platform WhatsApp.

Selebihnya, perempuan berjilbab itu mengaku belum bisa membe­rikan penjelasan secara detail. Alasannya, dia tengah mengikuti video conference (vidcon) terkait agenda internal BPJS. “Mohon maaf,” lanjutnya.

Kepala Dinas Kesehatan Nganjuk dr Achmad Noeroel Cholis yang dikonfirmasi tentang adanya klaim biaya perawatan pasien Covid-19 di RSUD Nganjuk yang dinyatakan dispute mengungkapkan dirinya sudah mendapatkan laporan tersebut.  “Nilainya besar. Saya minta BPJS Kesehatan dan RSUD Nganjuk duduk bersama lagi,” ujar Cholis tentang klaim Rp 1,3 miliar yang tak cair itu.

Masalah hasil verifikasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan KC Kediri, lanjut Cholis, seharusnya bisa didiskusikan lagi. Sehingga, RSUD Nganjuk tetap bisa men­cairkan klaim biaya perawatan pasien korona di sana. 

Apakah klaim yang dinyatakan dispute itu tidak mungkin ditalangi anggaran Covid-19 dari daerah? Ditanya demikian, Cholis menyebut tidak ada aturan terkait hal itu. Sehingga, tidak bisa dilakukan. “Anggarannya dari Kemenkes,” jelas Cholis.

Terpisah, Wakil Direktur Pelayanan RSUD Nganjuk dr Tien Farida Yani yang dikonfirmasi terkait klaim RSUD Nganjuk senilai miliaran rupiah yang dinyatakan dispute mengatakan, manajemen RSUD Nganjuk sudah berbicara dengan BPJS Kesehatan Kediri. “Untuk anggaran yang dispute, kami harus menunggu Permenkes baru yang mengatur tentang klaim dispute itu,” ujar Tien. 

Selain RSUD Nganjuk, menurut Tien masalah serupa juga dialami oleh RSUD lainnya di Indonesia. Karenanya, dia berharap masalah ini segera diselesaikan. Sehingga, rumah sakit bisa fokus menangani pasien Covid-19.  

Lebih jauh Tien menjelaskan, meski rumah sakit diminta menunggu Permenkes baru terkait klaim dispute, dalam pertemuan dengan BPJS Kesehatan pihaknya sudah meminta agar hal yang di luar esensi tidak menjadi kendala pencairan klaim. 

Dia mencontohkan beberapa hal terkait kesalahan administrasi. Misalnya, pihak rumah sakit salah entry ruangan. “Yang seharusnya di ruangan tekanan negatif, di ruangan non-negatif,” lanjutnya.

Ada pula under-diagnosis. Seha­rusnya masuk kategori pasien dalam pengawasan (PDP), dima­sukkan orang dalam pe­man­tauan (ODP). Demikian juga dengan penentuan komor­bid. “Kami berharap hal-hal seperti itu tidak menghambat pencairan klaim,” jelasnya.

Dengan penjelasan BPJS Kesehatan, menurut Tien klaim senilai sekitar Rp 1,3 miliar itu masih ada harapan untuk cair. Hanya saja, mereka masih harus menunggu Permenkes baru. “Akan diselesaikan tim dispute Kemenkes. Kami harus menunggu,” jelasnya. (ut)

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia