Senin, 03 Aug 2020
radarkediri
Home > Politik
icon featured
Politik

Tarif Rapid Test Tunggu Provinsi

10 Juli 2020, 15: 21: 15 WIB | editor : Adi Nugroho

Rapid

GRATIS: Petugas di Puskesmas Prambon menunjukkan salah satu berkas pemohon rapid test untuk persyaratan UTBK. (Rekian - radarkediri.id)

Share this          

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah mengeluarkan surat edaran (SE) terkait batasan tarif tertinggi pemeriksaan rapid test antibodi Rp 150 ribu. Meski demikian, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk masih belum mengambil kebijakan terkait instruksi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tersebut. Alasannya, mereka masih akan melakukan kajian dan menunggu keputusan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jatim.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dr Achmad Noeroel Cholis mengatakan, pihaknya tidak bisa serta merta menginstruksikan rumah sakit, laboratorium, dan fasilitas kesehatan lain di Nganjuk langsung menerapkan SE bernomor HK.02.02/I/287/2020 itu. “Kami masih harus melakukan kajian dulu,” ujar Cholis kepada Jawa Pos Radar Nganjuk.

Lebih jauh Cholis mengatakan, alat rapid test dijual di pasaran dengan harga bervariasi. Tidak sedikit yang harganya diatas Rp 150 ribu. Selama ini menurut pria berkacamata itu, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan membeli alat yang sesuai standar dari pemerintah.

Karenanya, jika Kemenkes bisa memberi jaminan harga rapid test di pasaran di bawah Rp 150 ribu, kebijakan tersebut akan bisa langsung diterapkan di Nganjuk. Sebaliknya, dengan harga seperti sekarang mereka masih harus menelaah lebih jauh.

Tidak hanya masalah harga alat rapid test, menurut Cholis, dalam pengambilan sampel darah rapid test, petugas juga perlu memakai alat pelindung diri (APD). “Kalau harga rapid test maksimal Rp 150 ribu. Bagaimana dengan biaya APD ini? Kalau disubsidi pemerintah mungkin bisa,” lanjutnya.

Selain masalah APD, Cholis menyebut di Kabupaten Nganjuk juga ada peraturan daerah (perda) tentang tarif pemeriksaan laborat. Retribusi dikenakan untuk setiap pengambilan sampel darah.  Beberapa komponen biaya inilah yang menurut Cholis jadi pertimbangan untuk penerapan SE Menkes tersebut.

Karenanya, meski sudah mengetahui keberadaan SE itu, Cholis mengaku dinkes masih akan melakukan kajian. “Kami juga menunggu surat dari Dinas Kesehatan Provinsi Jatim,” jelas Cholis sembari menyebut jika dipaksakan dia khawatir RS malah menutup layanan rapid test mandiri karena biayanya tidak bisa ter-cover.

Untuk diketahui, biaya rapid test mandiri di Kabupaten Nganjuk bervariasi. Mulai Rp 350 ribu hingga Rp 450 ribu. Jika SE Menkes diterapkan, tarif yang sudah dipasang sejumlah rumah sakit itu harus dipangkas separo lebih.

Meski tarif rapid test belum menyesuaikan SE Menkes, Cholis menegaskan, pelaksanaan rapid test dalam tracing atau pelacakan korona tetap digratiskan. Demikian juga rapid test untuk calon peserta ujian tulis berbasis komputer (UTBK) dalam seleksi perguruan tinggi negeri. “Rapid test itu (tracing korona, Red) alatnya dibeli dari BTT (belanja tak terduga, Red) jadi tetap gratis,” tegasnya.

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia