Sabtu, 15 Aug 2020
radarkediri
Home > Politik
icon featured
Politik

Pembebasan Lahan Bendungan Semantok: Kompak Tolak Hasil Appraisal

Punya Waktu 14 Hari untuk Menggugat

10 Juli 2020, 15: 03: 13 WIB | editor : Adi Nugroho

Semantok

SATU SUARA: Warga Dusun Kedungpingit, Desa Sambikerep antre membubuhkan tanda tangan di surat pernyataan penolakan hasil appraisal tanah terdampak semantok. (Rekian - radarkediri.id)

Share this          

NGANJUK, JP Radar Nganjuk - Seperti diprediksi sebelumnya, mayoritas warga terdampak bendungan Semantok di Desa Tritik dan Desa Sambikerep, Rejoso menolak hasil appraisal atau penaksiran harga tanah mereka. Dalam musyawarah yang berlangsung di Dusun Kedungnoyo, Desa Tritik; dan Dusun Kedungpingit, Desa Sambikerep, warga yang hadir menyatakan penolakannya. Hal tersebut dibuktikan dengan tanda tangan di surat pernyataan.

Pantauan koran ini, musyawarah dilakukan di dua lokasi secara bergantian. Sekitar pukul 08.00, musyawarah kali pertama dilakukan di Dusun Kedungnoyo, Desa Tritik. Total ada 106 bidang tanah dari 77 kepala keluarga (KK) di sana yang menolak hasil appraisal.

Selesai musyawarah di sana, tim langsung bergeser ke Dusun Kedungpingit, Desa Sambikerep. Di sana total ada 153 bidang tanah dari 126 KK yang juga menolak appraisal. Total ada 203 KK warga yang menyatakan tak menerima appraisal.

Semantok

KOMPAK: Warga kompak mengangkat tangan menyatakan penolakan appraisal saat musyawarah berlangsung. (Rekian - radarkediri.id)

Kepala Desa Sambikerep Agus Johannoko mengatakan, di Desa Sambikerep total ada lima bidang tanah yang tidak mengajukan keberatan. Tanah tersebut merupakan tanah kas desa (TKD) yang ikut terkena proyek Semantok. “Lokasinya terpencar. Jika dijadikan satu, sekitar satu hektare,” ujar Johan tentang TKD yang ikut terkena proyek.

Melihat hasil musyarah kemarin, Agus yang mewakili warga warga desa mengaku akan mengajukan gugatan ke pengadilan. “Setelah berita acara penolakan nilai besaran harga dari appraisal nanti turun,  kami akan ajukan (gugatan, Red) ke pengadilan,” lanjut pria yang rumahnya juga terdampak Semantok ini.

Dengan kondisi pandemi Covid-19 yang belum berakhir, Agus menyebut jumlah warga yang akan ikut mengawal ke persidangan akan dibagi per klaster. Misalnya, dibagi hanya 10 orang di tiap sidang atau jumlah yang lebih kecil. “Saat ini langkah hukumnya sudah disiapkan. Dari dua dusun yang bersengketa, disepakati kalau tim pengacaranya sama,” beber Agus.

Ditanya tentang harga ganti rugi tanah yang diminta warga, Agus berharap nilai ganti kerugian lahan milik warga seharusnya bisa tiga kali lipat dari harga yang ditetapkan appraisal. “Saat ini sudah ada kenaikan NJOP (nilai jual objek pajak, Red) tiga kali lipat,” urainya memberi dasar penentuan harga tanah.

Jika tim appraisal memberi harga terendah Rp 160 ribu per meter, idealnya menurut Agus harga lahan sudah naik menjadi Rp 480 ribu permeter. Terkait tuntutan tersebut, nanti Pengadilan Negeri Nganjuk yang akan memutuskan.

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nganjuk Edison Lumban Batu mengungkapkan, warga memiliki waktu selama 14 hari untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Dia pun meminta warga yang keberatan untuk menggunakan haknya tersebut.

Adapun warga yang tidak mengajukan keberatan, dianggap besaran harga yang ditetap appraisal. “Ada waktu 14 hari selama hari kerja,” tegas Edison.

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia