Kamis, 13 Aug 2020
radarkediri
Home > Politik
icon featured
Politik

BPN Akan Fasilitasi Musyawarah Hasil Appraisal

Warga Kukuh Menolak Penaksiran Harga

09 Juli 2020, 12: 08: 39 WIB | editor : Adi Nugroho

Semantok

FASILITATOR: Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono (tengah) memberikan tanggapan dalam rapat yang membahas masalah hasil appraisal tanah Semantok kemarin (7/7). (Rekian - radarkediri.id)

Share this          

NGANJUK, JP Radar Nganjuk-Masalah penolakan ganti rugi tanah terdampak bendungan Semantok yang ditolak warga terdampak, kembali dibahas di DPRD Nganjuk kemarin (7/7). Dalam pertemuan yang juga dihadiri pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nganjuk itu, mereka sepakat untuk memfasilitasi musyawarah membahas masalah hasil appraisal. 

Kepala BPN Nganjuk Edison Lumban Batu mengatakan, pihaknya siap memfasilitasi musyawarah terkait penetapan nilai ganti rugi yang diputuskan tim appraisal. “Ini (musyawarah, Red) tahap ketiga. Nanti akan dibuatkan berita acara. apakah menerima atau menolak,” ujar Edison tentang musyawarah yang rencananya digelar Kamis (9/7) nanti.

Pria yang juga ketua pelaksana pengadaan tanah Semantok itu menyebutkan, jika warga menerima hasil appraisal, prosesnya akan langsung ke tahap pembayaran ganti rugi. Jika menolak, warga bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. “Diberi waktu selama 14 hari kerja,” lanjutnya sembari menyebut warga yang menolak harus menyertakan alasan penolakan.

Edison menegaskan, BPN tidak berwenang meminta tim appraisal untuk menghitung ulang harga tanah warga. Hal tersebut menurut Edison baru bisa dilakukan jika ada putusan pengadilan.

Yang bisa dilakukan BPN, jelas Edison, adalah menyarankan warga untuk mengambil langkah hukum ke pengadilan. Sesuai mekanisme, jika tuntutan warga dikabulkan, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Surabaya akan menganggarkan kembali pelaksanaan aprraisal ulang. 

Terpisah, Tim Kuasa Hukum Warga Desa Sambikerep dan Desa Tritik M. Nasikul Khoiri Abadi menegaskan, sejak awal warga di dua desa terdampak pembangunan Semantok menolak besaran ganti rugi harga lahan hasil appraisal. “Sekali lagi saya tegaskan, warga tidak menolak proyek pembangunan. Warga mendukung penuh pembangunan proyek tersebut,” ujarnya.

Hasil appraisal ditolak karena harga yang keluar tidak sesuai dengan harapan warga. “Selama ini tidak ada musyawarah besaran nilai ganti kerugian,” sesal Nasikul sembari menyebut warga hanya diajak musyawarah tentang bentuk ganti rugi.

Nasikul menganggap musyawarah yang akan difasilitasi BPN itu bentuk pelaksanaan asas kesepakatan. Jika dalam kesepakatan besaran harga nanti buntu, panitia akan membuatkan berita acara beserta alasannya. Setelah itu, warga bisa mengambil langkah hukum terkait keberatan besaran harga ganti rugi ke pengadilan.

Sementara itu, hasil hearing kemarin dicermati oleh Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono. Menurutnya, upaya warga untuk mengambil langkah hukum mulai ada titik terang. “BBWS sudah siap anggaran (appraisal, Red) bila harus dilakukan appraisal ulang,” terangnya.

Dia pun menyatakan dukungan terhadap langkah warga tersebut. Terutama, jika mereka memiliki bukti terkait kerja tim appraisal yang diduga kurang profesional. “Kami dari DPRD Nganjuk akan mem-back up penuh masyarakat terdampak. Setidaknya mereka yang lahannya terdampak tidak terlalu dirugikan,”jelasnya dalam rapat gabungan Komisi I dan Komisi III DPRD itu.

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia