Sabtu, 15 Aug 2020
radarkediri
Home > Politik
icon featured
Politik

Warga Pojok Minta Kejaksaan Usut Kompensasi TPA

Terus Demo sampai Dana Cair

07 Juli 2020, 13: 20: 59 WIB | editor : Adi Nugroho

SUARAKAN HAK : Seorang warga Kelurahan Pojok menyampaikan uneg-unegnya dalam demo terkait dana kompensasi TPA di depan kantor kejaksaan kemarin.

SUARAKAN HAK : Seorang warga Kelurahan Pojok menyampaikan uneg-unegnya dalam demo terkait dana kompensasi TPA di depan kantor kejaksaan kemarin. (IQBAL SYAHRONI/JPRK)

Share this          

 KOTA, JP Radar Kediri – Permasalahan dana kompensasi tempat pembuangan sampah akhir (TPA) belum juga tuntas. Pencairan dana itu belum jelas kapan waktunya. Hal itu membuat warga Lingkungan Pojok, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto mengancam akan terus menggelar demo hingga dana tersebut mereka terima.

Ancaman itu disampaikan mereka dalam demo yang berlangsung kemarin (6/7). Aksi yang diikuti puluhan warga Pojok itu menyasar dua tempat sekaligus. Balai Kota Kediri dan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Kediri.

“Tadinya mau ke dewan namun infonya sedang tidak ada di tempat,” ujar salah seorang warga peserta demo.

Saat beraksi itu warga Pojok menggelar orasi. Orasi dilakukan bergantian. Menurut seorang orator, hingga Juli ini pencairan dana belum ada kejelasan. Bila terus tak ada kejelasan dia mengatakan warga akan terus melakukan demo.

Supriyo, warga yang mengaku menjadi juru bicara aksi, mengatakan dana kompensasi itu seharusnya sudah mereka terima bulan ini. Nilainya, per kepala keluarga (KK) yang terdampak TPA akan mendapat Rp 800 ribu. Dia juga berharap kejaksaan mengusut kenapa hal itu terjadi.

“Belum ada kejelasan (soal waktu pencairan). Makanya kami minta kejaksaan mengusut kenapa bisa seperti ini,” ujar Priyo saat ditemui di depan Kantor Kejari Kota Kediri.

Priyo menceritakan bila Rabu (1/7) lalu mereka juga mendatangi kantor  DPRD. Saat itu pihak DPRD yang menemui mengatakan bahwa dana kompensasi jumlahnya tidak dikurangi sepeser pun. Namun masalahnya adalah dana tersebut tidak kunjung diberikan.

Uniknya, selain melaporkan soal dana kompensasi itu, Priyo mengatakan juga memberikan informasi lain kepada kejaksaan. Mereka berharap korps Adhiyaksa itu mengusut kasus lain. Yaitu persoalan kartu sahabat. Priyo mengatakan bahwa sebelumnya, saat launching, ada biaya ongkos kirim (ongkir) kepada tukang becak yang mengirimkan ke rumah masing-masing warga.

“Lha ini masuk bulan kedua tidak ada lagi tukang becak yang ngirim ke rumah-rumah. Malah menggunakan pikap, dan di-drop di satu tempat. Warga sendiri yang mengambil. Seperti di balai kelurahan, di poskamling, atau di rumah RT. Masalahnya, ongkir dan hak untuk tukang becak ini kemana?” tanya Priyo dengan nada geram.

Kasi Intel Kejari Kota Kediri Zalmianto Agung Saputra menjelaskan bahwa informasi tersebut sudah mereka terima. Pihak kejaksaan pun menampung semua laporan itu.

“Ada tiga poin yang diinformasikan ke kami (kejari, Red). Yaitu tentang pencairan dampak TPA, tentang lahan TPA, dan Kartu Sahabat,” terangnya.

Untuk permasalahan Kartu Sahabat, Zalmianto menjelaskan bahwa saat ini informasi tersebut masih harus dikaji. Karena dari informasi saat mendemo, ada beberapa RT dan RW yang sudah tidak menggunakan tenaga tukang becak. Padahal dari awal launching akan diantarkan tukang becak. Dari pengantaran itu akan diberikan Rp 5 ribu kepada setiap tukang becak.

Menurut Zalmianto, untuk proses pencairan dana dampak TPA, warga sudah bertemu dengan Pemkot Kediri. Membahas terkait masalah tersebut, dan memang saat ini untuk pencairan dana masih menunggu hasil kajian dari akademisi.

Terkait menunggu kajian dari akademisi itu, Priyo mengaku warga kurang bisa menerima. “Kalau terdapat kajian dari UGM (akademisi, Red) kenapa tidak dari dulu saja,” keluh Priyo.

Dana kompensasi TPA diberikan kepada warga Kelurahan Pojok yang terdampak. Nilainya Rp 800 ribu untuk 1.200 KK.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLHKP) Kota Kediri Didik Catur setelah menerima para warga yang datang ke Balai Kota Kediri tidak bersedoa berkomentar banyak. Dia mengaku masih harus bertemu dan melaporkan ke Wali Kota Kediri terlebih dahulu.

Sementara itu saat dikonfirmasi melalui Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, melalui Kasubbag Dokumentasi Pimpinan Adi Wicaksana, saat ini dirinya juga belum mendapat info lebih lanjut terkait demo kemarin. “Saya tidak ikut rapatnya, Mas, ditunggu saja,” tulisnya melalui pesan WhatsApp. (syi/jar/fud)

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia