Kamis, 13 Aug 2020
radarkediri
Home > Politik
icon featured
Politik

Pemkab Kediri Pertahankan Predikat 4 Tahun Berturut-turut

Wujudkan Transparansi, Diganjar Opini WTP

01 Juli 2020, 15: 10: 59 WIB | editor : Adi Nugroho

PRESTASI : Bupati Haryanti Sutrisno saat virtual conference menerima LKPD dari BPK dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

PRESTASI : Bupati Haryanti Sutrisno saat virtual conference menerima LKPD dari BPK dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (KOMINFO KABUPATEN KEDIRI for JPRK)

Share this          

KABUPATEN, JP Radar Kediri- Pemkab Kediri mempertahankan kinerja mereka dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pada tahun anggaran 2019, mereka berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan begitu, selama empat tahun berturut-turut, mereka berhasil meraih predikat tersebut.

         Penyerahan opini WTP dilakukan secara virtual conference kemarin. Diterima langsung oleh Bupati Haryanti Sutrisno di Ruang Candra Kirana Pemkab Kediri.

         Bupati Haryanti menyampaikan bahwa kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK selalu disambut pemerintah dengan tangan terbuka. Dia menyarankan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terbuka, aktif dan kooperatif. Tujuannya untuk memperlancar proses pemeriksaan.

"Harapan kami pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dapat menjangkau seluruh program dan kegiatan di pemerintah daerah,” ujarnya.

Haryanti mengharapkan, ada rekomendasi yang konstruktif. Serta dapat ditindaklanjuti sebagai bahan pertimbangan agar berjalan efektif dan efisien. Tentu saja itu semua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Saat ini Kabupaten Kediri telah menindaklanjuti rekomendasi temuan dari BPK dengan persentase 94 persen. Mudah-mudahan tindak lanjut ini bisa berdampak positif bagi pengelolaan keuangan daerah yang semakin sempurna," ungkap bupati dua periode itu.

Untuk diketahui, penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK itu merupakan wujud transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Penilaian tersebut didasarkan pada 4 hal. Mulai dari kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Sementara itu, Plt Inspektur Inspektorat Kabupaten Kediri Nono Soekardi menyampaikan perolehan WTP yang diraih  selama 4 tahun berturut-turut itu merupakan bentuk kerjasama yang efektif dan efisien.

“Ini menunjukkan penuangan kegiatan di dalam laporan keuangan itu betul-betul sudah transparan. Karena untuk memperoleh  opini WTP ada 4 syarat. Kami mampu memenuhi syarat-syarat tersebut,” ujarnya.

Ke depan, dia menekankan akan tetap berusaha mempertahankannya. Yakni dengan memperhatikan rekomendasi dari laporan keuangan SKPD tahun anggaran 2020.

Terpisah, Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Timur Joko Agung Setyono mengatakan, Kabupaten Kediri mampu meraih opini WTP sejak LKPD tahun anggaran 2016 sampai 2019.  Dia mengapresiasi kepala daerah serta semua jajaran di bawahnya yang benar-benar serius dan konsekuen dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual secara tepat waktu.

Dia menambahkan, tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah adalah memberikan opini tentang kewajaran penyajian. Akan tetapi, opini WTP bukan jaminan laporan keuangan yang disajikan pemerintah terbebas dari penyimpangan. “Di samping itu,  LKPD audited diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan,” tegasnya. (din/baz)

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia