Kamis, 13 Aug 2020
radarkediri
Home > Kolom
icon featured
Kolom

Profesional untuk Layani Masyarakat

01 Juli 2020, 13: 10: 59 WIB | editor : Adi Nugroho

Nurbaedah  : Pakar Hukum dan Ketua Program Magister Hukum Pascasarjana Uniska

Nurbaedah : Pakar Hukum dan Ketua Program Magister Hukum Pascasarjana Uniska (Ilustrasi : Afrizal Saiful Mahbub)

Share this          

Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu untuk Kepolisian Republik Indonesia. Karena hari ini genap berusia 74 tahun. Selamat Hari Bhayangkara.

Tingkatkan mental anggota Polri untuk kamtibmas kondusif, masyarakat pun akan semakin produktif. Tentunya moto Hari Bhayangkara ini juga harus dipegang teguh oleh setiap anggota kepolisian. Karena untuk menciptakan suasana keamanan dan ketertiban masyarat, tentunya ada peran langsung dari para korps baju coklat dengan warga masyarakat di daerah masing-masing.

Yang paling dekat adalah bhabinkamtibmas. Atau biasa disebut polisi desa. Polisi yang bertugas langsung untuk menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar. Menjadi pengayom masyarakat. Sehingga apabila dilihat dari moto Hari Bhayangkara ini, memang untuk mempererat hubungan antara masyarakat dan kepolisian.

Eratnya hubungan masyarakat dengan kepolisian inilah yang merupakan pondasi terlaksananya moto kamtibmas kondusif dan masyarakat produktif. Namun, dalam setiap hubungan antarmasyarakat tentunya ada yang tidak setuju.

Tidak bisa dipungkiri, ulah dari beberapa oknum atau manusia di badan kepolisian yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia bisa mencoreng nama satu institusi. Namun jika menyalahkan satu institusi karena ulah beberapa oknum juga tidak dibenarkan.

Dalam pengamatan dan penglihatan selama ini, peningkatan di bidang pelayanan, transparansi, dan di bidang penegakan hukum di kepolisian juga patut diapresiasi. Memang, sebagai pengayom masyarakat, seharusnya peningkatan itu terus ditingkatkan selagi masih bisa.

Selain peningkatan di bidang teknis, Polri tentunya juga bisa, dan perlu meningkatkan mutu sumber daya masyarakat (SDM) di badan kepolisian. Tentunya ini dilakukan untuk meningkatkan profesionalitas terkait kinerja kepolisian

Terkait dengan batas minimal pendidikan untuk kepolisian, saya rasa, makin tinggi syarat makin baik. Akan tetapi harus melihat kondisi pendidikan di Indonesia juga. Tingkat pendidikan paling banyak itu di mana. Karena Indonesia jangan dikatakan Jawa , Kalimantan, Papua, atau Sulawesi saja. Tingkatan di masing-masing wilayah juga berbeda.

Peningkatan mutu SDM ini dapat meningkatkan profesionalitas di badan kepolisian. Apa yang dilakukan oleh kepolisian harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sosial, dan moral. Namun yang terpenting adalah untuk melayani masyarakat dan bekerja lebih profesional.

Itu untuk hubungan antarpetugas dan masyarakat di tingkat komunikasi dan pelayanan publik. Untuk aturan yang ada bagaimana? Sebagai salah satu penegak hukum, selain kejaksaan dan pengadilan, fungsi polisi ini tetap harus atas dasar aturan yang jelas. Menaati asas legalitas dalam hukum pidana adalah salah satu hal yang wajib ditaati. Dan harus berdasarkan aturan hukum yang ada.

Karena, masyarakat sendiri sudah semakin cerdas. Kesadaran hukum di tingkat masyarakat secara individu ada peningkatan juga. Sehingga bisa menjadi kontrol kepolisian apabila terjadi penyimpangan hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Masyarakat juga bisamenjadi pengingat agar petugas tidak berlaku semena-mena.

Jika semua sudah berjalan dengan profesionalitas yang baik dan mampu melaksanakan tugas pokok fungsinya dalam berkegiatan, harapan untuk hidup di lingkungan kamtibmas yang kondusif ini akan terwujud. Yaitu suasana di masyarakat supaya tenang dan tertib, merasa dijaga, dan terjaga. (disalin dari hasil wawancara dengan wartawan JP Radar Kediri Iqbal Syahroni)

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia