Kamis, 09 Jul 2020
radarkediri
Home > Politik
icon featured
Politik

Dikeluhkan Warga, Polres Nganjuk Klarifikasi Beras Bansos

30 Juni 2020, 14: 44: 42 WIB | editor : Adi Nugroho

Iptu

Kasatreskrim Polres Nganjuk Iptu Nikolas Bagas Yudhi Kurniawan (Dokumen JP Radar Nganjuk for radarkediri.id)

Share this          

NGANJUK, JP Radar Nganjuk - Keluhan sejumlah masyarakat terhadap kualitas beras bantuan sosial Covid-19 yang dikucurkan beberapa minggu lalu, ditindaklanjuti oleh Polres Nganjuk. Kemarin, satreskrim memanggil bendahara dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (dinsos PPPA) berinisial IH untuk diklarifikasi.

Data yang dihimpun koran ini menyebutkan, IH didampingi seorang PNS memasuki ruang Unit Tipikor V Polres Nganjuk  sekitar pukul 10.30. Dia baru keluar dari sana setelah lebi dari satu jam.

Kapolres Nganjuk AKBP Handono Subiakto yang dikonfirmasi tentang pemanggilan bendahara dinsos PPPA terkait beras bansos Covid-19 mengungkapkan, dirinya belum mendapat laporan dari penyidik terkait detail kasusnya. “Itu baru klarifikasi,” ujarnya saat ditemui di klinik Dinas Kesehatan Tentara (DKT), kemarin siang.

Hal senada diungkapkan oleh Kasatreskrim Polres Nganjuk Iptu Nikolas Bagas Yudhi Kurniawan. Kepada koran ini, perwira yang sebelumnya berdinas di Polda Jatim itu menyebut pemanggilan kemarin merupakan klarifikasi.

Polisi, lanjut Niko, juga baru memanggil bendahara dinsos PPA. “Sebagai bentuk langkah monitoring dan pengawasan dari kami,” tulis Niko melalui platform WhatsApp.

Sebelumnya, di depan sejumlah wartawan Niko menyebut, Polres Nganjuk juga melakukan pengawasan dan monitoring melekat pada setiap bantuan yang dikucurkan kepada masyarakat. Termasuk memerintahkan anggotanya turun ke lapangan untuk menggali informasi. 

Demikian juga jika terkait penanganan Covid-19 di Kabupaten Nganjuk. Menurut Niko, pihaknya akan berkoordinasi dengan gugus tugas. “Agar kendala yang terjadi di lapangan bisa segera selesai,” terangnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, warga Desa Ketawang, Gondang sempat mengeluhkan kualitas beras bantuan Covid-19 yang mereka terima. Hal serupa juga dikeluhkan beberapa warga lain.

Menindaklanjuti keluhan tersebut, Pemkab Nganjuk meminta suplier penyedia beras untuk mengganti beras dengan kualitas yang baik. Pemkab juga menegaskan akan memberi sanksi penyedia beras jika mereka tidak bisa menyediakan beras sesuai kualitas yang disepakati.

Rupanya, pembagian beras yang kualitasnya dinilai kurang baik ini belakangan berkembang luas. Karenanya, satreskrim menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada dinas sosial PPPA.

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia