Sabtu, 15 Aug 2020
radarkediri
Home > Ekonomi
icon featured
Ekonomi

Adukan Appraisal Tanah Semantok ke DPRD

Legislatif Dukung Upaya Warga

24 Juni 2020, 13: 15: 59 WIB | editor : Adi Nugroho

Adukan Appraisal Tanah Semantok ke DPRD

(rekian- radarkediri.id)

Share this          

NGANJUK, JP Radar Nganjuk-Puluhan warga Desa Tritik dan Desa Sambikerep, Rejoso yang terdampak proyek bendungan Semantok mengadu ke DPRD Nganjuk kemarin. Mereka menegaskan penolakannya terhadap hasil appraisal atau penaksiran harga tanah oleh tim independen yang dianggap tidak sesuai. 

Tiba sekitar pukul 11.00, puluhan warga perwakilan dari dua desa itu langsung berdiskusi dengan Komisi I dan Komisi III. Di depan para wakil rakyat, mereka langsung menyampaikan keluhannya. “Kami meminta dilakukan appraisal ulang karena banyak kesalahan yang menunjukkan kerja tim appraisal tidak profesional,” ujar M. Nasikun Khoiri Abadi, kuasa hukum warga Desa Sambikerep dan Desa Tritik.

Berdasar pendataan, seti­daknya ada 35 warga yang datanya salah. Misalnya, warga yang rumahnya permanen ditulis jadi gedek bambu. Sebaliknya, warga yang rumah­nya masih berdinding gedek ditulis permanen. “Ini kesalahan fatal,” lanjutnya.

MENGADU: Sebagian warga Desa Tritik dan Desa Sambikerep, Rejoso menunggu di luar saat perwakilan mereka melakukan hearing tentang hasil appraisal tanah Semantok di DPRD Nganjuk, kemarin.

MENGADU: Sebagian warga Desa Tritik dan Desa Sambikerep, Rejoso menunggu di luar saat perwakilan mereka melakukan hearing tentang hasil appraisal tanah Semantok di DPRD Nganjuk, kemarin. (rekian- radarkediri.id)

Tidak hanya itu, Nasikun juga mempertanyakan proses peng­hitu­ngan tanah. Sebab, selama ini warga tidak pernah dilibatkan. Padahal, idealnya warga dilibatkan di tiap tahapan. “Warga ingin tahu dasar tim appraisal menentukan harga. Harusnya juga ada kesepakatan,” sesalnya.

Melihat berbagai kejanggalan itulah, warga sepakat untuk mempertahankan tanahnya. Mereka juga menuntut agar dilakukan appraisal ulang. “Selama ini tahapan yang dimusyawarahkan hanya bentuk. Bukan besaran. Sekali lagi bentuk, bukan besaran,” tegasnya. 

Nasikun menjelaskan, dalam musyawarah warga menyepakati jika lahan mereka akan diganti uang. Mereka menolak diganti dengan lahan di tempat lain. Setelah menyepakati ganti lahan dengan uang, rupanya tim appraisal tidak pernah memu­syawarahkan besaran ganti rugi yang akan diberikan. “Besaran ganti lahan inilah yang tidak pernah dimusywarahkan,” sesalnya menyayangkan tiba-tiba muncul harga ganti rugi.

Penolakan lantas muncul karena besaran harga tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Warga pun menginginkan dilakukan appraisal ulang. Meski demikian, diakui Nasikun, hingga kemarin warga belum mengajukan gugutan ke Pengadilan Negeri (PN) Nganjuk. 

“Kalau tidak ada ganti kerugian tidak mungkin ada sengketa di pengadilan. Apa yang diper­soalkan? prinsipnya adanya kerugian (baru bisa dilakukan gugatan, Red),” tuturnya dengan nada tanya. 

Terpisah, perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nganjuk Suwono Budi Hartono menjelaskan, permin­taan appraisal ulang harus menunggu menunggu putusan dari pengadilan. “Appraisal ini independen mereka tidak bisa diintervensi. Kerjanya pun pakai kontrak,” terang Suwono menyebut BPN tidak bisa mengintervensi pelaksanaan appraisal tersebut.

Sementara itu, Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono yang kemarin memimpin rapat menyebutkan, dewan akan mendukung kepentingan masya­rakat. “Kami sependapat bila harus dilakukan appraisal ulang. Pertanyaannya appraisal ulang ini boleh atau tidak?” jelasnya.

Bila ternyata diperbolehkan untuk appraisal ulang tetapi BBWS tidak bersedia karena tidak ada anggaran. menurut Tatit Pemkab Nganjuk harus bisa menyediakan anggarannya. “Tadi kami semua sepakat, warga telah dirugikan atas appraisal tersebut,” tandasnya.

Karenanya, Tatit meminta pemkab juga melakukan kajian atas celah dan upaya hukum yang bisa dilakukan warga. Tatit menegaskan, jika benar terjadi kecerobohan dari tim appraisal yang telah merugikan warganya, DPRD siap membawa persoalan ini ke proses hukum. “Tidak menutup kemungkinan nanti ke arah sana (proses hukum, Red). Segala kerugian masyarakat harus dipertang­gungjawabkan,” imbuhnya. (rq/ut)

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia