Rabu, 28 Jul 2021
radarkediri
Home > Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal

Mantan Sekretaris Desa Gebangkerep Lapor Polisi

Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik Dirinya

08 Juni 2020, 14: 29: 48 WIB | editor : Adi Nugroho

Mantan

LAPOR BALIK: Supardi (kanan) didampingi Prayogo (kiri) menunjukkan bukti laporan kepolisian terkait dugaan pencemaran nama baik kemarin sore. (Andhika Attar - radarkediri.id)

Share this          

NGANJUK, JP Radar Nganjuk- Supardi, 49, mantan Sekretaris Desa (Sekdes) Gebangkerep, Baron mendatangi Polres Nganjuk kemarin sore. Ia ganti melaporkan KD, 45, warga setempat atas dugaan fitnah atau pencemaran nama baik.

Prayogo Laksono, kuasa hukum Supardi mengatakan, pihaknya mempermasalahkan pernyataan yang dibuat oleh terlapor. Terlebih, pernyataan itu disampaikan KD di sebuah media cetak di Kota Angin. “Isinya, suatu tuduhan terhadap mantan Sekdes Gebangkerep, Baron ini,” ujarnya.

Menurutnya, tuduhan yang disampaikan KD tersebut terkait dengan dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan Supardi saat menjabat sekdes. Yakni, terkait kasus proses pengurusan sertifikat prona di desa setempat pada 2009 silam. “Padahal, nantinya kami mampu membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar,” tegas Prayogo.

Baca juga: Penghuni Rumah Singgah Tambah

Lebih lanjut, pihaknya menilai jika tuduhan penipuan dan penggelapan yang disampaikan terlapor di media massa tersebut masih sangat dini. Menurutnya, unsur-unsur penipuan dan penggelapannya itu terlebih dahulu harus dikupas tuntas

“Siapa yang membuat kerugian? Kapan membuat kerugian itu? Dan di mana letak kerugiannya? Termasuk siapa yang menerima uang yang dituduhkan oleh terlapor,” imbuhnya.

Berdasar pijakan itu, ia mengklaim pihaknya siap membuktikan jika kliennya tidak menerima uang sepeser pun seperti yang dituduhkan. “Kami sudah menerima tanda terima laporan dari SPKT Polres Nganjuk. Dalam waktu dekat mungkin akan ditindaklanjuti,” sambung Prayogo.

Lebih jauh, terkait tuduhan penipuan dan penggelapan pengurusan prona, Prayogo menilai kliennya tidak bisa dilaporkan secara mandiri. “Apalagi terkait prona, yang mana sifatnya kolektif kolegial. Yang bertanggungjawab panitia bersama-sama,” tandasnya.

Hanya saja, Prayogo mengaku belum bisa menjawab pertanyaan terkait alasan pengurusan prona yang belum selesai sampai sekarang. Atau hampir 11 tahun belum bisa tuntas. “Kalau terkait itu, kami tidak bisa menjawab. Karena itu akan menjadi bagian dari pembuktian saat klien kami dimintai keterangan,” pungkas Prayogo.

Sementara itu, sebelumnya Supardi dilaporkan ke Polres Nganjuk terkait dugaan penipuan dan penggelapan uang pengurusan prona. KD sendiri mengatakan bahwa dirinya dimintai uang sejumlah Rp 510 ribu untuk biaya pengurusan sertifikat untuk satu bidang tanah tersebut.

Pernyataan KD di salah satu media massa itulah yang membuat Prayogo ganti melaporkannya kepada Polres Nganjuk. Pihaknya menilai bahwa pernyataan itu mencemarkan nama baik kliennya.

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news