Kamis, 09 Jul 2020
radarkediri
Home > PERSIK KEDIRI
icon featured
PERSIK KEDIRI

Persik Minta Subsidi Rp 1,2 Miliar Per Bulan, Ini Alasannya

Pastikan Klub Liga 1 Tak Kesulitan Finansial

02 Juni 2020, 22: 37: 43 WIB | editor : Adi Nugroho

persik kediri

MAIN LAGI?: Pemain Persik Kediri saat berfoto bersama sebelum pertandingan. (Anwar Basalamah - radarkediri)

Share this          

KEDIRI – Persik Kediri punya sejumlah masukan jika kompetisi Liga 1 benar-benar dilanjutkan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat virtual yang digelar PSSI, siang tadi. 

Presiden Persik Abdul Hakim Bafagih mengatakan bahwa pada dasarnya, Persik sepakat dengan penghentian Liga 1 total dan menggantinya turnamen nonresmi. Namun, jika PSSI memutuskan liga berlanjut, Persik akan mengikuti kebijakan tersebut.

“Jika pertimbangannya adalah untuk menyiapkan timnas U-20 dan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun depan, kami akan mengikuti keputusan federasi,” kata Hakim kepada Jawa Pos Radar Kediri.

persik

PRESIDEN KLUB: Abdul Hakim Bafagih. (Anwar Basalamah - radarkediri)

Namun sebelum keputusan itu final, Hakim memaparkan 3 masukan. Yang pertama, Persik meminta subsidi atau hak komersial klub. Besarannya yakni, Rp 1,2 miliar - Rp 1,5 miliar per bulan. "Kami mengusulkan subsidi," papar pria yang juga anggota DPR RI ini.

Mengenai nominal tersebut, kepada Jawa Pos Radar Kediri, Hakim mengatakan pihaknya sudah punya sejumlah pertimbangan. Mulai kapasitas stadion di Indonesia yang rata-rata bisa menampung 25.700 penonton hingga tiket normal seharga Rp 50 ribu. Dengan memperhitungkan dua hal tersebut, pemasukan klub selama masa kompetisi tersisa bisa mencapai Rp 9,6 miliar. “Jika dibagikan dalam delapan bulan, ketemunya jadi Rp 1,2 miliar per bulan. Itu hitungan kami,” ungkapnya.

Yang kedua, Hakim meminta PSSI mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait relaksasi pajak bagi pelatih dan pemain. “Pajaknya 20 persen dan bisa lebih. Ini akan menjadi beban besar bagi klub,” ujarnya.

Di masa pandemi korona, kata Hakim, pemerintah saat ini sudah memberikan relaksasi pajak untuk seluruh industri. Tapi, khusus industri sepak bola, relaksasi belum diberikan. “Sementara Presiden Jokowi memberikan atensi besar ke sepak bola Indonesia. Di saat kondisi seperti ini (pandemi), akan sangat repot bila relaksasi tidak diberikan,” tandasnya.

Masukan yang terakhir yakni berkenaan dengan renegosiasi kontrak pemain dan pelatih. Menurut Hakim, nominal kontrak yang sudah diterima pemain saat ini sebesar 40 persen. Nah sisanya, sebesar 60 persen, perlu negosiasi ulang. Menurutnya hal ini wajar dilakukan dalam kondisi seperti saat ini. “Sektor industri juga melakukan hal yang sama,” ujarnya.

Jika renegosiasi tidak dilakukan, Hakim khawatir klub-klub Liga 1, termasuk Persik, akan mengalami kesulitan finansial. "Jika urgensinya adalah kepentingan timnas, Kemenpora bisa ikut andil dalam penyelenggaraan kompetisi," tandasnya. 

Hakim menambahkan, di luar usulan tersebut, Persik sebenarnya menyetujui kompetisi lanjutan disentralkan di Jawa dan tanpa degradasi. “Tapi yang perlu dipertimbangkan juga adalah akomodasi klub-klub luar Jawa. Seperti penginapan mereka apakah ditanggung atau tidak. Kalau bagi kami (klub di Jawa, Red) tidak masalah,” ujarnya.

Bagaimana dengan komposisi pemain asing? Hakim mengatakan PSSI harus memberi kepastian. Termasuk perlindungan hukum agar tak terjadi persoalan antara klub dengan pemain dan pelatih. “Karena beberapa pemain asing kami untuk saat ini dilarang negaranya datang ke Indonesia sebelum pandemi berakhir,” katanya.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia