Sabtu, 04 Jul 2020
radarkediri
Home > Catatan
icon featured
Catatan

O(ra) D(uwe) P(enghasilan)

19 April 2020, 16: 30: 53 WIB | editor : Adi Nugroho

Mahfud

Oleh : Mahfud (radarkediri)

Share this          

Kasus itu terjadi 2 Mei lalu. Ketika pertama kalinya pemerintah RI mengumumkan warganya yang positif terinfeksi Covid-19. Tak tanggung-tanggung, langsung menginfeksi dua orang yang masih bertalian darah. Si ibu dan si anak. Keduanya tertular dari kenalannya asal Jepang.

Bila dihitung dari titik itu, hari ini tepat 40 hari. Selama satu bulan setengah ini kasus ini telah merebak ke hampir seluruh sudut di tanah air. Mulai Aceh hingga Papua. Tentu saja, tak terkecuali di Kediri. Yang kasus pertamanya menimpa seorang dosen yang terinfeksi kala mengikuti pelatihan petugas pendamping haji di Surabaya. Kluster yang paling banyak menyumbang kasus positif di Jawa Timur.

Sang pasien itu dinyatakan positif pada 26 Maret. Sayangnya, dua hari sebelumnya yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Penyakit bawaan berupa jantung dan beberapa lainnya menambah parah kondisinya.

Tapi saya tak ingin larut dalam hitung-menghitung pasien korona itu. Karena sudah ada gugus tugas yang intens mengurusnya. Bahkan, dalam komposisi terbaru itu kepala daerah langsung yang bertanggung jawab. Terutama di daerah-daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar alias PSBB.

Selama 40 hari itu imbas yang sangat besar menimpa hampir di semua aspek kehidupan. Terutama sosial ekonomi. Aturan social distancing yang diadopsi pemerintah dari World Health Organization (WHO), yang kemudian oleh si empunya istilah diganti dengan physical distancing, membuat pola hidup masyarakat berubah drastis. Apalagi diimbuhi dengan pelarangan-pelarangan ketika kasus korona kian melebar dan, menurut banyak kalangan, tak terkendali.

Kini, orang ke pasar sudah tak banyak lagi. Bukan karena pasar ditutup. Bukan pula karena tidak ada pedagang yang menjual barang. Tapi, karena warga mulai enggan ke tempat itu karena takut tertular virus yang besarnya seukuran nano ini.

Warung-warung, dan juga kafe-kafe rakyat di pinggir jalan pun tutup dengan teratur. Awalnya, sebagian dari mereka mencuri-curi buka. Apalagi konsumen mereka juga masih ngotot untuk kongkow-kongkow sembari ngobrol ngalor-ngidul. Khas budaya kita, ngobrol di warung kopi dianggap waktu paling nikmat untuk menikmati hari.

Namun, lambat laun warung-warung dan kafe pinggiran itu tutup pula. Semakin intensifnya petugas keamanan berpatroli membuat mereka tak berkutik. Harus tutup dan hanya melayani pesan bawa pulang. Atau layanan antar bagi yang punya fasilitas itu.

Pengusaha transportasi, berikut para karyawannya, juga terpaksa memikirkan ulang coretan angan-angannya selama ini. Gambaran bakal mendapat pendapatan besar saat mudik Lebaran sudah harus dikubur dalam-dalam. Penerapan PSBB di kota-kota besar, serta anjuran tak mudik yang disertai dengan ‘ancaman’ bagi pemudik yang nekat, membuat jumlah penumpang menurun drastis...tis.

Kondisi itu merembet ke mana-mana. Banyak pengusaha yang memilih meliburkan karyawannya. Karena barang produksinya tak lagi laku terjual. Penjual nasi pecel di Jalan Dhoho jauh berkurang. Itupun pembelinya nyaris tidak ada.

Dengan kondisi itu, resesi ekonomi turun menghantui. Banyak lapisan masyarakat yang menjadi tidak punya penghasilan. Seperti misalnya driver ojek yang terpaksa gigit jari dengan aturan PSBB yang tak boleh membonceng penumpang. Padahal pendapatan mereka dari kegiatan itu, membonceng penumpang.

Memang, segepok paket bantuan sosial sudah disiapkan negara. Mulai dari paket bantuan sembako hingga beberapa paket bantuan uang tunai untuk mereka yang terdampak langsung akibat wabah ini. Entah itu ter-PHK atau usaha mereka sebagai pebisnis kecil jadi gulung tikar. Bentuknya bisa berupa kartu prakerja dengan insentif  Rp 600 ribu per bulan.

Pertanyaannya, seberapa efektif program-program seperti itu untuk menahan gejolak ekonomi yang kian membesar. Apakah uang Rp 600 ribu itu mampu menahan ancaman krisis ekonomi? Apalagi, belum-belum sudah banyak kritikan pada program itu. Karena ternyata program-program itu disertai pelatihan online yang justru memerlukan biaya tambahan.

Belum lagi kalau muncul pertanyaan, apakah nanti program-program itu tepat sasaran? Karena kalau mau jujur, banyak dari kita yang mengeluh program-program sosial semacam itu sering tak tepat sasaran. Orang yang kita anggap mampu ternyata masih menerima bantuan. Atau juga sebaliknya.

Yang sedikit melegakan, ternyata kita adalah masyarakat yang tangguh. Yang mampu menghadapi semua kesulitan itu dengan hati gembira. Di tengah suasana yang sebenarnya bernuansa redup ini kita masih tak kekurangan cara untuk membahagiakan diri. Memparodikan semua kejadian menjadi sesuatu yang menarik. Kita bisa menyaksikan di medsos berseliweran video lucu warga dalam menyikapi wabah ini. Juga beredar plesetan-plesetan lucu namun sarkistis dari singkatan-singkatan wabah ini. Seperti, misalnya, ODP. Seharusnya, bila dipanjangkan singkatan itu bermakna orang dalam pemantauan. Tapi, bagi kita yang terus berusaha bahagia, kepanjangannya menjadi ora duwe penghasilan alias tidak punya penghasilan. Ah, mudah-mudahan korona akan hilang dengan kelucuan kita. Dengan optimisme kita. Tidak seperti orang-orang penggede yang melihat situasi dengan selalu ketakutan, masyarakat bawah ternyata lebih bisa menghilangkan kegalauan itu dengan kegembiraan. Meski dengan cara mereka sendiri. Yang penting, jangan lupa untuk selalu bahagia!(penulis adalah wartawan Jawa Pos Radar Kediri).

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia