Rabu, 03 Jun 2020
radarkediri
Home > Ekonomi
icon featured
Ekonomi

Minta PKL di Kediri Perhatikan Zona Jam Berjualan 

13 Maret 2020, 11: 43: 14 WIB | editor : Adi Nugroho

pedagang kediri

TEDUH: Pedagang berjualan di kawasan GOR Jayabaya, Bandarkidul, Mojoroto, kemarin. Disperdagin tengah mendata dan mengklasifikasi PKL. (Iqbal Syahroni - radarkediri)

Share this          

KOTA, JP Radar Kediri – Pemkot terus membina para pedagang kaki lima (PKL). Baik mengenai tempat hingga zonasi waktu berjualan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Kediri pun sudah mendata. Ini demi membangun dan menata Kota Kediri.

Hingga kemarin, disperdagin sudah mencatat lebih dari 500 PKL yang ada di wilayah Mojoroto. Namun belum semuanya terdata. Pagi hingga malam di beberapa ruas jalan, para PKL dimintai datanya.

“Dari KTP hingga penjualan apa, didata semua,” ujar Kasi Pengendalian Barang dan Jasa Disperdagin Kota Kediri Yongki Prabowo.

Saat ditemui Jawa Pos Radar Kediri, Yongki menjelaskan bahwa saat ini masih dilakukan di Mojoroto terlebih dahulu. Proses pendataannya masih belum selesai. Baik PKL di ruas jalan maupun yang berada di kawasan GOR Jayabaya. Dari data yang diperoleh 2016 silam, di Kota Kediri tercatat ada 2.300 PKL.

Untuk pendataan ini, Yongki menambahkan, petugas disperdagin yang turun ke lapangan juga turut memberikan sosialisasi. Baik dari zona penjualan dan batas tempat jualan. Agar roda ekonomi terus berputar tanpa mengganggu arus lalu lintas.

Selain itu, Yongki mengatakan, pihaknya juga dari pendataan tersebut, sudah diklasifikasikan. Seperti apa saja moda yang digunakan atau apa yang diperjualbelikan.

“Kan, ada yang PKL jualan makanan, minuman, kerajinan, itu juga agar diberikan pembinaan yang sesuai dengan kriteria,” imbuhnya.

Sementara itu, Kasi Trantibum Satpol PP Kota Kediri Agus Dwi Ratmoko menjelaskan bahwa pihaknya juga sudah mempersiapkan. Baik untuk penanganan bagi PKL yang masih membandel atau membantu organisasi perangkat daerah (OPD) mengenai penjelasan dan sosialisasi.

“Ya, kalau sosialisasi sendiri terus dilakukan, agar semuanya jelas, dan tidak ada miskomunikasi di tempat lain,” terangnya.

Kemungkinan juga tidak semua PKL di Kota Kediri mengerti peraturan daerah (perda) dan peraturan wali kota (perwali) mengenai zona berjualan di ruas jalan bagi PKL. Di beberapa tempat, PKL hanya diperbolehkan berjualan mulai jam tertentu saja. Seperti sore hari. Ketika dirasa tidak ada kepadatan di ruas jalan tersebut.

Seperti hari-hari biasa, Agus mengungkapkan, tugas Satpol PP Kota Kediri, melaksanakan penertiban di ruas-ruas jalan yang tidak boleh berjualan pada pagi-siang hari. Untuk efek sanksinya belum ada sementara ini, pihaknya minimal mengingatkan untuk tidak melebihi batas jalan.

“Belum ada perubahan dari perwal Kota Kediri, jadi tetap ditindak sesuai peraturan yang lama, mulai dari lisan, dan surat pemberitahuan,” imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi B DPRD Kota Kediri sudah melakukan hearing dengan disbudparpora, disperdagin, dishub, dan Satpol PP Kota Kediri terkait PKL yang ada di Kota Kediri. Mulai dari rancangan perda dan perwali yang membahas zona jam jualan para PKL yang dikeluhkan oleh sebagian PKL. Hingga pembinaan dan sosialisasi terhadap kemajuan para PKL di Kota Kediri.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia