Jumat, 03 Apr 2020
radarkediri
Home > Kolom
icon featured
Kolom
MOCH. DIDIN SAPUTRO

AKDP Trayek Pare

02 Maret 2020, 15: 12: 49 WIB | editor : Adi Nugroho

MOCH. DIDIN SAPUTRO

Oleh: MOCH. DIDIN SAPUTRO (radarkediri)

Share this          

Kabupaten Kediri boleh saja berbangga. Sebab tak lama lagi daerah ini bakal memiliki bandara. Sebuah sarana transportasi udara yang selama ini menjadi gengsi tersendiri bagi sejumlah kabupaten/kota di Indonesia. Memang terkesan eksklusif, pasalnya tak semua daerah memiliki sarana transportasi satu ini.

Keberadaan bandara tersebut dinilai jadi salah satu langkah efektif pemerintah dalam peningkatkan perekonomian di wilayah mataraman Jawa Timur. Khususnya di kawasan eks-Karesidenan Kediri. Bisa meningkatkan percepatan pembangunan. Terutama pertumbuhan sektor industri, pendidikan, dan pariwisata.

Impian Kabupaten Kediri memiliki bandara memang sudah lama. Sejak pemerintahan Bupati Sutrisno. Hanya saja, beberapa kali usulannya ditolak. Banyak faktor yang membuat usulan itu gagal terwujud. Mulai alasan karena kawasan udara Kediri sebagai lokasi latihan TNI-AU, hingga faktor terlalu dekatnya bandara dengan Gunung Kelud. Salah satu gunung api teraktif di Indonesia yang dimungkinkan bisa menghambat penerbangan jika sewaktu-waktu erupsi.

Tak memilih Kediri, pemerintah pusat justru meminang Kabupaten Tulungagung. Sempat melakukan uji kelayakan di sana. Bahkan pemerintah daerah setempat telah mempersiapkan lahan untuk pembangunan megaproyek itu. Namun, beberapa tahun terakhir, rencana itu berubah. Pemerintah pusat putar balik. Itu setelah ada penawaran dari PT Gudang Garam yang akan membiayai penuh pembangunan bandara. Syaratnya, harus dibangun di Kabupaten Kediri, yang merupakan lokasi perusahaan rokok ini berdiri.

Di samping itu, sepertinya Pemerintah Kabupaten Kediri juga harus berpikir sarana transportasi lain jelang adanya bandara di Kediri. Tentu untuk menunjang keberadaan bandara yang digadang-gadang bakal menerima penumpang 10 juta orang per tahun itu. Jumlah itu separo dari penumpang di Bandara Juanda saat ini.

Di Kabupaten Kediri, untuk bidang transportasi memang masih kalah dengan daerah lain di Jawa Timur. Terutama dalam hal penanganan bus antarkota dalam provinsi (AKDP). Kabupaten Kediri tak memiliki terminal bus aktif. Sempat ada sejumlah terminal yang dibangun pemerintah daerah. Namun semuanya tak seperti yang diharapkan.

Ada Terminal Purwoasri, Sub-Terminal Sambi, Sub-Terminal SLG, dan Terminal Pare. Keempat terminal ini semuanya tak beroperasi, kecuali Terminal Pare yang masih tertolong karena ada aktivitas bus AKDP. Bus ini hanya singgah di halaman terminal ini. Tanpa masuk ke dalam terminal. Alasannya satu. Yakni status terminal Pare yang masih tarik ulur antara Pemprov Jatim dengan Pemkab Kediri.

Terminal Purwoasri sebenarnya besar, lebih besar dibanding Terminal Pare. Lokasinya berada di Jalan Nasional 22. Jalur yang menghubungkan Kertosono, Kediri dan Tulungagung. Namun saat ini terminal yang sempat mangkrak itu hanya sebagai terminal barang dan untuk sarana uji KIR.

Ada juga Sub Terminal SLG yang berada di kawasan Central Business Distric (CBD) Simpang Lima Gumul. Terminal yang digadang-gadang sebagai sarana transportasi pelengkap perkotaan baru itu justru saat ini terbengkalai. Tak ada aktivitas angkutan umum sama sekali. Termasuk Sub Terminal Sambi. Yang menjadi fasilitas di perbatasan Kediri dengan Blitar itu pun juga bernasib serupa. Tak ada aktivitas sama sekali.

Memang selama ini yang paling berpotensi adalah Terminal Pare. Hanya saja, beberapa tahun belakangan, terminal itu terganjal perihal kebijakan. Pemerintah Kabupaten Kediri tak rela satu-satunya terminal yang potensial itu diambil alih provinsi. Jelas-jelas jika mengacu peraturan, apabila ada bus AKDP yang memiliki trayek ke terminal tersebut seharusnya dikelola provinsi. Artinya, secara otomatis status terminal ini adalah tipe B. Namun kenapa kabupaten tak mengakuinya?

Sebagai contoh Terminal Tamanan Kota Kediri. Terminal ini memiliki trayek antarkota antarprovinsi (AKAP). Sehingga pengelolaannya diambil alih pemerintah pusat. Dengan status terminal tipe A.

Polemik di Terminal Pare itu pun membuat sejumlah trayek yang melintas Pare tak bisa masuk dalam terminal. Setidakya ada beberapa trayek bus AKDP yang tujuannya ke Terminal Pare. Seperti Bagong dan Harapan Jaya. Penumpang perharinya pun cukup banyak. Rata-rata 300 lebih penumpang yang naik dan turun di terminal ini.  Dalam satu bulan, bisa mencapai lebih dari 10 ribu orang. Belum lagi penumpang transportasi lain seperti MPU.

Tentu saja, kondisi ini seharusnya menjadi perhatian bagi Pemkab Kediri. Menyusul semakin pesatnya perkembangan Pare dengan Kampung Inggrisnya. Terlebih, adanya bandara di Kediri ke depan tak menutup kemungkinan menambah wisatawan dan pelajar yang datang ke Kabupaten Kediri.

Konektivitas terminal dengan bandara menjadi hal yang penting guna menunjang transportasi yang ramah bagi masyarakat dan juga pendatang. Tentu harus ada dukungan dari banyak pihak.

Nah, akankah terminal yang berada di gerbang masuk di wilayah timur Kabupaten Kediri ini bakal mangkrak seperti kasus terminal lainnya? Terkait urusan ini memang pemkab harus benar-benar serius dalam penanganan transportasi tersebut.

Jangan sampai jika tak diimbangi dengan fasilitas  yang layak, bakal membuat kesan daerah sebebsar Kediri ini tak mampu mengurus sarana transportasi dengan baik. Akankah itu terjadi? Mungkin saja. (penulis adalah wartawan Jawa Pos Radar Kediri).

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia