Sabtu, 04 Apr 2020
radarkediri
Home > Politik
icon featured
Politik

Dana Kelurahan Belum Ditransfer

Rp 340 Setahun, Pemanfaatan sesuai Prioritas

24 Februari 2020, 12: 41: 47 WIB | editor : Adi Nugroho

DK

(Ilustrasi: Afrizal Saiful Mahbub - radarkediri.id)

Share this          

NGANJUK, JP Radar Nganjuk- Sebanyak 20 kelurahan di Kabupaten Nganjuk masih harus bersabar. Pasalnya, sama seperti dana desa (DD), dana kelurahan yang merupakan transfer dari pemerintah pusat belum masuk ke kas daerah (kasda). Total anggaran dari dana alokasi umum (DAU) untuk 20 kelurahan di Nganjuk mencapai Rp 6,7 miliar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kartimah mengatakan, besaran dana yang diterima kelurahan tahun ini sama dengan tahun lalu. “Saya lupa angka pastinya, perkiraan di bawah Rp 7 miliar,” ujar Kartimah.

Kalaupun ada yang berbeda, lanjut perempuan berjilbab itu, hanyalah pada jadwal transfer saja. “Tahun lalu transfer di semester dua, tahun ini semester awal,” lanjutnya sembari menyebut dana diprediksi akan ditransfer bulan depan bersamaan dengan pencairan DD.

Ditanya terkait kendala pencairan dana kelurahan, Kartimah menyebut tidak ada masalah yang menghambat. Menurutnya, serapan dan realisasi dana kelurahan di Kota Angin terbilang baik.

Karenanya, dia meminta kelurahan bersabar dan menunggu kabar dari pusat. Kartimah menjelaskan, pencairan dana kelurahan memang agak berbeda dengan pencairan DD.

Khusus DD nanti akan ditransfer langsung dari rekening kas negara ke rekening desa. Sedangkan dana kelurahan ditransfer dari kas negara ke kas daerah. Dari sana, baru ditransfer ke rekening kelurahan.

Salah satu pertimbangannya, desa dianggap sudah otonom. Sedangkan kelurahan masih menjadi bagian pemerintah daerah. “Aturannya begitu,” terangnya. 

          Kartimah menegaskan, meski dana kelurahan lebih kecil dari DD, penggunaannya tetap harus bisa dimaksimalkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130/2018 tentang Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat. “Pengelolaan harus ikut aturan,” tuturnya mengingatkan.

Terpisah, Lurah Mangungdikaran Hari Muktiono menyebutkan, tahun lalu Kelurahan Mangundikaran menerima dana Rp 340 juta setahun. Anggaran tersebut langsung dimaksimalkan untuk kegiatan kelurahan. “Dasar realisasi anggaran adalah muswarah kelurahan,” bebernya.

Dalam musyawarah, lanjut Hari, dibahas tentang program prioritas kelurahan. Penggunaan dana mengacu hasil rapat tersebut. Salah satunya, untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan.

Untuk diketahui, di Kelurahan Mangundikaran total ada delapan RT. Jika dibagi rata ke delapan RT, tiap RT hanya mendapat sekitar Rp 40 juta. “Dengan uang segitu bisa membangun apa?” tandasnya dengan nada tanya.

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia