Minggu, 29 Mar 2020
radarkediri
Home > Politik
icon featured
Politik

Masa Kerja Tak Jadi Jaminan Lulus P3K

22 Februari 2020, 14: 11: 39 WIB | editor : Adi Nugroho

K2

ASPIRASI: Tenaga honorer daerah K2 ketika menyampaikan aspirasi di Desa Ngepeh, Loceret. (Rekian - radarkediri.id)

Share this          

Sementara itu, selain berencana menghapus tenaga honorer, pemerintah juga menggodok rencana rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Bupati Novi Rahman Hidhayat mengatakan, tahun ini Pemkab Nganjuk akan membuka pendaftaran P3K. “Ini untuk tenaga honorer yang karena usianya tidak bisa ikut tes CPNS,” ujar Novi.

Novi menjelaskan, tiap tenaga honorer memiliki peluang yang sama untuk lolos tes. Syaratnya, mereka bisa mengikuti proses seleksi yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dia memastikan, tenaga honorer dengan masa kerja lama tidak otomatis lolos menjadi P3K. “Peluangnya sama dalam proses seleksi,” tegasnya.

Dikatakan Novi, seperti halnya tenaga yang didapat dalam rekrutmen CPNS, Novi ingin mendapat pegawai dengan kemampuan dan kualitas yang baik. “Yang dibutuhkan SDM unggul,” terangnya.

Sesuai rumusan dari BKN, menurutnya tes P3K mirip dengan rekrutmen CPNS. Peserta harus mengikuti tes seleksi kompetensi dasar (SKD) hingga seleksi kompetensi bidang (SKB). Ujiannya juga menggunakan komputer.

Dengan teknis ujian tersebut, menurut Novi peserta ujian P3K yang tidak bisa memenuhi standar BKN juga tidak akan lulus. Hanya saja, menurut Novi passing grade atau nilai ambang batas di rekrutmen P3K nanti tidak setinggi tes CPNS. “Semuanya yang menentukan BKN. Pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya mengikuti,” urainya.

Untuk diketahui, nilai ambang batas untuk tes wawasan kebangsaan (TWK) CPNS sebesar 65, kemudian tes intelegensia umum (TIU) 80, dan tes karakteristik pribadi (TKP) 126. “Untuk tes P3K kami akan minta untuk diturunkan,” tegasnya.

Berapa formasi P3K untuk Kabupaten Nganjuk? Ditanya demikian, Novi menjelaskan, hingga saat ini masih dalam kajian. Pemkab, jelas Novi, belum mengusulkan berapa jumlah P3K yang akan direkrut. “Masih dikaji, dihitung lagi,” tandasnya.

Kepala BKD Nganjuk Sopingi menambahkan, pemkab bisa mengusulkan kebutuhan P3K, tetapi formasi tetap ditentukan oleh BKN. Mekanisme serupa juga berlaku untuk rekrutmen CPNS.

Sopingi menjelaskan, dengan direkrut menjadi P3K, kesejahteraan para tenaga honorer itu akan sama dengan ASN. Sebab, gaji mereka juga dari pusat atau APBN. “Yang membedakan nanti mereka ada perjanjian atau kontrak kerja,” terangnya.

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia