Senin, 06 Apr 2020
radarkediri
Home > Politik
icon featured
Politik

BKD Verifikasi Data Honorer

Jelang Penghapusan, Honda Mulai Resah

22 Februari 2020, 13: 57: 24 WIB | editor : Adi Nugroho

Honorer

(Grafis: Dedi Nurhamsyah - radarkediri.id)

Share this          

NGANJUK, JP Radar Nganjuk-Jelang penghapusan tenaga honorer daerah (honda) pada 2023 nanti, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nganjuk melakukan verifikasi data. Hal tersebut, terutama untuk memastikan tenaga di bidang apa yang overload dan yang masih dibutuhkan.

Data yang dihimpun koran ini menyebutkan, saat ini total ada 6.326 pegawai non-PNS atau bukan aparatur sipil negara (ASN) yang terdata di Pemkab Nganjuk. Pegawai yang terdiri dari tenaga honorer daerah (honda) kategori 1 (K1), kategori 2 (K2), non-kategori (non-K), dan tenaga harian lepas (THL) itu bekerja di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) hingga guru di sekolah. “Ribuan data itu (tenaga honorer, Red) yang kami verifikasi,” ujar Kepala BKD Nganjuk Sopingi.

Lebih jauh Sopingi menuturkan, verifikasi ulang data pegawai honorer dilakukan menindaklanjuti rencana pemberhentian tenaga honorer yang di-deadline pada tahun 2023 nanti. Di masa transisi seperti sekarang, pemkab akan melakukan pendataan nama, alamat, dan OPD tempat mereka bekerja.

Dari sana, menurut Sopingi akan diketahui data kebutuhan pasti jumlah tenaga kerja di Pemkab Nganjuk. Jika overload, otomatis pegawai honorer di OPD tertentu akan dipangkas atau dihapus.

Sebaliknya, jika ada kekurangan tenaga di bidang tertentu, BKD akan membuat kajian dan dilaporkan kepada Bupati Novi Rahman Hidhayat. Sesuai hitungan BKD, tutur Sopingi, Pemkab Nganjuk masih membutuhkan sekitar 5.000 pegawai. Ribuan tenaga itu, menurut Sopingi mayoritas untuk tenaga guru SD dan SMP.

Sopingi menegaskan, sejak keluarnya PP No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pemkab tidak lagi merekrut honorer atau tenaga harian lepas (THL). “Yang boleh direkrut itu pekerjaan yang tidak dikerjakan ASN seperti cleaning service, sopir, security, dan kurir,” tandas Sopingi sembari menyebut perekrutan harus dengan persetujuan bupati.

Untuk diketahui, meski ada kebijakan tentang penghapusan tenaga honorer dari pemerintah pusat, tahun ini pegawai non-ASN itu, baik pegawai K1, K2, dan non-kategori alias non-K mendapat tambahan uang saku.  Untuk K1 mendapat Rp 1 juta per bulan, K2 Rp 600 ribu per bulan, dan non-K Rp 500 ribu untuk delapan kali setahun.

Apakah ini tidak bertentangan dengan kebijakan penghapusan honorer? Kabid Pengadaan dan Mutasi BKD Nganjuk Agus Heri Widodo mengatakan, hal tersebut tidak masalah. “Sama dengan kebijakan dari Kementerian Pendidikan soal Dana BOS, demi kesejahteraan guru tidak masalah. Soal penghapusan honorer kan bertahap,” tegasnya.

Terkait masalah overload tenaga non-ASN, menurut Agus pemkab menghadapi dilema. Di satu sisi mereka kelebihan tenaga. Tetapi, di sisi lain pemkab membutuhkan tenaga guru dalam jumlah banyak. “Kalau semuanya langsung dihentikan (dihapus, Red) sekolah akan banyak kekurungan guru,” imbuhTerpisah Ketua Honda K2 Nganjuk Ninik Prasetyo mengatakan, kebijakan penghapusan honorer itu membuat pra guru yang sudah mengabdi bertahun-tahun menjadi resah. “Padahal yang membutuhkan tenaga kami ini pemerintah, kenapa kesejahteraan kami seperti tidak pernah dipikirkan?” ungkap perempuan 51 tahun itu dengan nada tanya.

Ribut Hendra, 37, pegawai honda K1 menambahkan, dirinya sudah mengabdi selama belasan tahun di SDN Salamrojo, Berbek. Karenanya, penghapusan honorer membuat dia dan teman-temannya sesama pendidik resah. “Bagaimana kalau dihapus nanti, Padahal di tempat saya mengajar memang kekurangan guru,” bebernya.

Jika kelak kebijakan penghapusan honorer itu tetap diterapkan, Ribut berharap pemerintah juga memiliki kebijakan yang berpihak kepada mereka. Di antaranya, para pegawai non-K itu mendapat prioritas direkrut menjadi P3K.

Jelang Penghapusan Honda:

-Total ada 6.326 pegawai non-ASN yang bekerja di Pemkab Nganjuk

-Kebutuhan pegawai di Kota Angin diperkirakan sekitar 5.000 orang

-BKD melakukan verifikasi ulang pegawai non-ASN jelang penghapusan honorer

-Verifikasi dilakukan untuk mengetahui honorer bidang tertentu yang overload dan kemungkinan bisa dihapus

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia