Jumat, 03 Apr 2020
radarkediri
Home > Politik
icon featured
Politik

Sengketa Masih Belum Usai

Tanah Kas Desa Ngebrak yang Disewa PT MJB

21 Februari 2020, 14: 20: 54 WIB | editor : Adi Nugroho

MEDIASI: Perwakilan warga berdialog dengan perangkat Desa Ngebrak terkait masalah sewa tanah kas desa di Mapolsek Gampengrejo, Selasa (18/02).

MEDIASI: Perwakilan warga berdialog dengan perangkat Desa Ngebrak terkait masalah sewa tanah kas desa di Mapolsek Gampengrejo, Selasa (18/02). (Rendi Mahendra - radarkediri)

Share this          

KABUPATEN, JP Radar Kediri — Sejumlah warga Desa Ngebrak, Kecamatan Gampengrejo yang berhari-hari berusaha menutup PT Merak Jaya Beton (MJB), tampaknya, harus gigit jari. Sebab perusahaan itu bakal kembali beroperasi hari ini (19/2). Tenda yang digelar warga di depan gerbang pun sia-sia.

Beroperasinya PT MJB karena kontrak sewa tanah selama enam tahun yang disepakati Pemerintah Desa (Pemdes) Ngebrak dengan perusahaan sudah diteken. Penandatanganan kontrak untuk melanjutkan sewa tanah kas desa itu juga dibenarkan oleh pihak PT MJB melalui Wiyono, kuasa hukumnya.

“Ya sudah ada penandatanganan untuk melanjutkan kontrak sewa tanah antara pemdes dengan PT MJB. Penandatanganan sudah dilakukan sejak tanggal 12 atau 13 Februari kemarin,” kata Wiyono, kemarin (18/2).

Sementara, menurut juru bicara warga Desa Ngebrak, Samsul Munir, hal tersebut melanggar kesepakatan antara warga dan PT MJB. "Hal itu melanggar kesepakatan bersama dan melanggar perdes (peraturan desa), perbup (peraturan bupati) dan Permendagri (peraturan menteri dalam negeri)," ucap Munir.

Bahkan sebelumnya, warga Ngebrak sudah melakukan penutupan PT MJB. Aksi tersebut mengacu pada surat kesepakatan bersama, sewa kontrak berakhir pada 8 Februari 2020 tidak boleh diperpanjang lagi. Kesepakatan itu ditandatangani mantan Kapolsek Gampengrejo AKP Mukhlason dan Jessica selaku kuasa hukum warga Desa Ngebrak.

Menangani soal ini, Kapolsek Gampengrejo AKP Saiful Alam pun memediasi masalah tersebut. Dia memberikan fasilitas di mapolsek untuk berdialog antara warga Ngebrak dan pemdes, kemarin. Namun mediasi yang dihadiri 13 warga, Kades Ngebrak Saeroji dan tiga perangkat desanya tersebut tidak menemukan titik terang.

Selain itu, Munir juga mempertanyakan soal transparansi pemanfaatan uang hasil dari sewa tanah kas desa tersebut. Saat Saeroji dikonfirmasi masalah ini, ia menyatakan, sudah transparan.

“Uang dari sewa tanah kas desa dari PT MJB itu kita pakai untuk mendanai kegiatan sosial warga Desa Ngebrak,” ungkapnya.

Menurut Wiyono, PT MJB tidak bisa dengan serta-merta ditutup. “Sebetulnya investor atau PT MJB itu tak bisa dibebani perjanjian yang seperti itu. PT MJB kan tidak melanggar amdal, ledakan yang pernah dikeluhkan warga tahun 2017 juga sudah diberikan kompensasi,” tuturnya.

Selain itu, Wiyono mengatakan, kalau warga desa punya dasar jelas, mereka bisa melaporkan dan melakukan upaya hukum. Tidak serta merta melakukan penutupan usaha PT MJB. "Apabila ada masyarakat yang tidak terima dengan sewa kontrak tersebut, mereka berhak melakukan gugatan keberatan ke pengadilan," papar Wiyono.

Tak hanya dari pihak PT MJB, Saeroji pun berharap, menyelesaikan masalah itu ke meja hijau. Sementara dari pihak warga ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut mengatakan, siap mengajukan tuntutan. Selain itu, mereka bersikukuh tetap menghadang jika PT MJB tetap beroperasi.

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia