Rabu, 08 Apr 2020
radarkediri
Home > Politik
icon featured
Politik

Dewan Sarankan Beli Komputer

Untuk Pelaksanaan Tes CPNS di Tahun Mendatang

20 Februari 2020, 11: 43: 43 WIB | editor : Adi Nugroho

SKD

BERI MASUKAN: Rombongan Komisi I DPRD Nganjuk (kiri) saat berbincang dengan panitia saat melakukan sidak di lokasi ujian CNS, kemarin. (Rekian - radarkediri.id)

Share this          

NGANJUK, JP Radar Nganjuk- Komisi I DPRD Kabupaten Nganjuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) di tempat pelaksanaan tes CPNS, kemarin. Dari sidak tersebut, wakil rakyat itu mendorong agar pemkab bisa memiliki sendiri komputer yang dipakai ujian.

Seperti diketahui, lokasi ujian CPNS Kabupaten Nganjuk digelar di Balai Budaya Pu Sindok Jalan Diponegoro, Kelurahan Mangundikaran, Nganjuk. Menurut Wakil Ketua Komisi I Kamto, sidak dilakukan untuk meninjau langsung proses seleksi komptensi dasar (SKD). “Kalau sudah melihat dari dekat seperti ini, kami bisa menilai pelaksanaannya. Bisa rapi sesuai dengan harapan kita semua,” ungkap politisi Partai Gerindra ini.

Melihat pelaksanaan sudah sangat baik itu, komisi I menilai semua perlengkapan seperti komputer dan laptop seharusnya tidak perlu pinjam.

SKD

TERTIB: Peserta SKD masuk ke ruang ujian di lantai atas gedung Balai Budaya Pu Sindok (Rekian - radarkediri.id)

 “Kalau kegiatannya rapi seperti ini, idealnya alat-alat sudah tidak pinjam,” ungkap Kamto.

Karenanya, dia mengusulkan peralatan ujian CPNS bisa membeli sendiri. Sehingga komputer atau laptop bisa digunakan khusus untuk ujian CPNS. “Nanti bisa diusulkan di PAK (perubahan anggaran keuangan),” paparnya.

Hal tersebut penting mengingat tahun ini Pemkab Nganjuk akan membuka kembali pendaftaran CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Hitungan koran ini, biaya yang butuhkan minimal Rp 1,3 miliar. Asumsinya, harga satu unit laptop dengan spesifikasi core i3 senilai Rp 4,5 juta sejumlah 300 unit. Sementara, bila menggunakan komputer all in one dengan spesifikasi yang sama harga Rp 6 juta per unit bisa menghabiskan biaya Rp 1,8 milar.

Kamto mengaku, usulan tersebut pastinya menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. “Untuk dana kegiatan yang tidak terlalu penting bisa ditunda dulu,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nganjuk Sopingi menjelaskan, pelaksanaan tes CPNS mandiri baru pertama kali dilaksanakan di Nganjuk. “Meski baru pertama, kami berusaha memberi yang terbaik bagi peserta,” ungkapnya. Karena itu, sebelum ujian dilakanakan, dia dan timnya rela berkeliling ke daerah yang melaksanakan ujian.

Sopingi juga tidak mengelak bila pelaksanaan ujian CPNS perdana di Nganjuk ini semua peralatannya pinjam. Tidak hanya kpmputer dan laptop, gedung atau lokasi ujian pun pinjam selama enam hari. “Kalau di tempat lain semuanya sewa,” terang pria 46 tahun ini.

Sementara itu, di hari ke empat pelaksanaan ujian SKD, jumlah peserta yang tidak hadir semakin meningkat. Jika hari pertama hanya 39 orang peserta yang tidak hadir, hari berikutnya ada 41 peserta lalu meningkat lagi jadi 45 peserta. Terakhir jumlah yang tidak masuk sebanyak 52 peserta. Bila dijumlah peserta yang tidak hadir menjadi 177 peserta. Semua peserta yang tidak hadir dipastikan gugur.

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia