Selasa, 25 Feb 2020
radarkediri
icon featured
Show Case

Kajari Himbau Perusahaan Daftarkan Seluruh Karyawan ke BPJS Kesehatan

18 Badan Usaha Hadiri Mediasi JKN-KIS

13 Februari 2020, 08: 59: 10 WIB | editor : Adi Nugroho

SOSIALISASI BPJS KESEHATAN: Kajari Kabupaten Kediri Rohmadi (kiri) menjelaskan sanksi perusahaan nakal

SOSIALISASI BPJS KESEHATAN: Kajari Kabupaten Kediri Rohmadi (kiri) menjelaskan sanksi perusahaan nakal (Dokumen BPJS Kesehatan)

Share this          

KABUPATEN, JP Radar Kediri - Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri Mohamad Rohmadi menghimbau agar seluruh Badan Usaha segera mendaftarkan seluruh karyawan sebagai peserta Program JKN-KIS. Himbauan ini disampaikannya dalam sosialisasi dan mediasi Penegakan Kepatuhan Program JKN-KIS yang dihadiri 18 Badan Usaha, Rabu (12/2).

“Sampaikanlah data yang sebenarnya. Bisa jadi Badan Usaha merasa sudah mendaftarkan karyawannya, tetapi saat dicek ternyata yang terdaftar baru 20 orang padahal berdasarkan data padanan BPJS diketahui bahwa perusahaan mempekerjakan 50 orang. Ini yang harus dikonfirmasi pada hari ini. Apabila memang belum, maka segera didaftarkan lah,” himbau Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri Mohamad Rohmadi.

Dikatakan oleh Rohmadi, undangan hari ini dikhususkan bagi Badan Usaha yang terindikasi belum mendaftarkan karyawan secara keseluruhan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, pemberi kerja wajib mendaftarkan seluruh pekerja sebagai peserta program Jaminan Sosial, salah satunya Jaminan Kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

BERI HIMBAUAN: Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri berdialog dengan salah staf perusahaan yang dipanggil di Kantor Kejari Kabupaten Kediri.

BERI HIMBAUAN: Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri berdialog dengan salah staf perusahaan yang dipanggil di Kantor Kejari Kabupaten Kediri.

“Undang-Undang mengamanatkan agar Pemberi Kerja menyampaikan data dengan lengkap dan benar serta memungut dan menyetorkan iuran sesuai dengan kewajibannya. Apabila ketentuan ini dilanggar maka Pemberi Kerja dapat dijatuhi sanksi baik administratif hingga pidana. Kita semua berharap sebisa mungkin tidak perlu sampai di penjatuhan sanksi. Lebih baik dijalankan saja aturannya,” tambah Rohmadi.

Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang (KC) Kediri Hernina Agustin Arifin menyampaikan bahwa upaya penegakan kepatuhan bersama Kejaksaan Negeri dilakukan di seluruh wilayah.

“Tidak hanya Kejaksaan Negeri, kami juga bersinergi dengan Pengawas Tenaga Kerja dan Instansi yang berkaitan. Sebelum diupayakan bersama, kami sudah melakukan sosialisasi dan pendekatan persuasif. Apabila upaya persuasif tidak ditindaklanjuti maka kami serahkan ke Kejaksaan Negeri dan Pengawas Tenaga Kerja agar dilakukan upaya-upaya yang diperlukan,” tegas Ina.

Hingga saat ini BPJS Kesehatan KC Kediri telah menerbitkan 109 Surat Kuasa Khusus (SKK) Penegakan Kepatuhan untuk Kejaksaan Negeri di wilayah Kediri dan Blitar. Atas diterimanya SKK, Kejaksaan Negeri dapat mengundang Badan Usaha yang dilaporkan untuk menghadiri sosialisasi dan mediasi bersama BPJS Kesehatan.

(rk/die/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia