Selasa, 25 Feb 2020
radarkediri
icon featured
Hukum & Kriminal

Tolak MJB, Warga Ngebrak Minta Satpam Tinggalkan Lokasi

12 Februari 2020, 18: 56: 49 WIB | editor : Adi Nugroho

Demo Ngebrak

Demo Ngebrak (Ilustrasi: Afrizal - radarkediri)

Share this          

KABUPATEN, JP Radar Kediri — Aksi penolakan warga Desa Ngebrak, Kecamatan Gampengrejo yang menolak keberadaan PT Merak Jaya Beton (MJB) di tanah kas desa masih berlanjut. Kemarin (11/2) lima hingga sepuluh warga datang memantau pabrik pengolahan beton itu.

Warga mendatangi gerbang masuk PT MJB. Meminta satpam yang berjaga agar meninggalkan lokasi. “Tadi warga meminta satpam yang menjaga agar meninggalkan MJB. Karena pada dasarnya tanah yang ditempati MJB sejak habisnya sewa kontrak sudah bukan haknya Merak,” jelas Samsul Munir, juru bicara warga yang menolak keberadaan PT MJB.

Menurut Munir, hal tersebut akan dilakukan warga  hingga tuntutannya terpenuhi. Bahkan warga akan mengontrol setiap pergantian shift satpam. “Karena satpam penjaga Merak (PT MJB, Red) itu sistemnya shift maka warga setiap pergantian shift juga akan mengontrol,” jelas Munir.

Meskipun mendapat halangan dari warga, hingga pukul 20.36 WIB, satpam yang menjaga pabrik tersebut masih bertahan di pos penjagaan. “Malam ini (tadi malam, Red) sekitar pukul 20.36 WIB, warga masih di lokasi karena ternyata satpam perusahaan juga tidak mengindahkan permintaan warga,” kata Munir.

Sementara, Kepala Desa Ngebrak Saeroji, kembali menegaskan antara PT MJB dan pemerintah desa (pemdes) belum berdialog terkait masalah perpanjangan kontrak sewa tanah kas desa   tersebut. “Belum ada dialog dengan PT MJB. Kalau pihak pemdes ya nunggu PT MJB saja,” jelas Saeroji. 

Ketika dikonfirmasi terkait  warga yang masih mendatangi PT MJB dan meminta satpam akan meninggalkan lokasi, Saeroji mengaku tak tahu-menahu. Dia hanya menegaskan pada komitmen awal. Yaitu memperpanjang kontrak sewa tanah kas desa dengan PT MJB.

“Tidak tahu, di kantor tidak apa-apa ini. Aku malah urung eruh nggak eruh opo-opo (saya justru tak tahu apa-apa, Red). Saya tetap seperti kemarin. Kalau memang penuntut masih bersikukuh, ya, di selesaikan di pengadilan negeri saja,” kata Saeroji.

Diberitakan sebelumnya, sebagian warga Desa Ngebrak menuntut agar PT MJB meninggalkan tanah kas yang mereka sewa. Menurut warga tuntutan mereka sudah berdasarkan hukum. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa yang maksimal hanya tiga tahun.

“Pada dasarnya, kalau kades bersikukuh maka warga juga tetap akan melakukan perlawanan. Hal tersebut sudah sesuai dengan hukum. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, maksimal sewa hanya tiga tahun, setelah itu dapat diperpanjang. Sedangkan Pemdes sudah membuat kontrak dengan perusahaan selama 6 tahun. Kalau dilanjut ke jalur hukum, kami juga akan tetap melawan,” kata Munir.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia