Selasa, 25 Feb 2020
radarkediri
icon featured
Hukum & Kriminal

Warga Ngebrak Bergejolak Lagi

Pemdes Sebut Izin PT MJB hingga 2022

11 Februari 2020, 17: 02: 31 WIB | editor : Adi Nugroho

SEGEL: Warga Desa Ngebrak memasang portal bambu sebagai penghalang akses keluar masuk ke lokasi PT Merak Jaya Beton, kemarin.

SEGEL: Warga Desa Ngebrak memasang portal bambu sebagai penghalang akses keluar masuk ke lokasi PT Merak Jaya Beton, kemarin. (RENDI MAHENDRA - JP RADAR KEDIRI)

Share this          

KABUPATEN, JP Radar Kediri — Aksi menolak keberadaan PT Merak Jaya Beton (MJB) di tanah kas Desa Ngebrak, Kecamatan Gampengrejo, kembali terjadi. Kemarin puluhan warga menutup paksa gerbang pabrik pengecoran itu dengan bambu. Meminta agar pabrik tak lagi beraktivitas.

Warga menyebut, kontrak antara PT MJB dengan desa harusnya selesai awal bulan ini. Itu bila mengacu pada perpanjangan kontrak pertama yang periodenya 2016 hingga 2018. Sementara perpanjangan kedua berlangsung antara 2018 sampai 2020.

“Kontrak tersebut harusnya berakhir pada 8 Februari 2020. Hal itu berdasarkan surat pernyataan penjaminan yang ditandatangani pada 2 Juni 2018 antara warga dan perusahaan,” terang juru bicara warga Samsul Munir.

Aksi warga tak berhenti dengan menyegel pintu masuk pabrik. Mereka kemudian menuju balai desa untuk melakukan mediasi. Sayangnya, mediasi yang  berlangsung selama dua jam setengah itu tak membuahkan hasil. Antara warga dan pihak pemerintah desa (pemdes) tak menemukan titik temu.

Warga, menurut Munir, tetap menuntut agar perjanjian sewa tanah kas desa dengan PT MJB diakhiri tahun ini. Menurutnya pemdes telah secara sepihak membuat nota kontrak tanpa melibatkan warga. Kontrak itu ditandatangani 18 Februari 2016 dengan dibubuhi materai Rp 6 ribu.

“Biaya sewa tanah kas desa seluas 6 ribu meter persegi tersebut per tahun disewa Rp 17,5 juta. Dan biaya pengganti timbunan tanah yang sudah ada selama enam tahun sebesar Rp 20 juta. Jadi total  selama enam tahun sebanyak Rp 125 juta. Namun kontrak tersebut tidak melibatkan warga,” terang Munir.

Warga, imbuh Munir, merasa khawatir akan terjadi lagi ledakan dari tangki penyimpanan semen seperti yang terjadi 2017 silam. “Akibat dari ledakkan itu limbah semen terlempar sampai rumah warga yang dekat dengan perusahaan tersebut,”kata Munir.

Selain tak pernah dilibatkan dalam klausul sewa-menyewa itu, Munir juga berdalih pemdes tak transparan dalam soal tersebut. “Pemdes tak transparan dalam pengelolaan TKD (tanah kas desa, Red),” tuding Munir.

Sementara itu, Kepala Desa Ngebrak Saeroji menegaskan bahwa pemdes tidak bisa menuruti keinginan para pendemo. Sebab, pernjanjian sewa-menyewa dengan PT MJB belum habis masa berlakunya.

“Sudah ada kesepakatan antara pihak desa dengan PT MJB bahwa sewa tanah kas desa selama enam tahun,” terang Saeroji.

Menurutnya, awal perjanjian sewa-menyewa itu dimulai Februari 2016. Bila berlangsung selama enam tahun berarti baru akan berakhir Februari 2022. “Sehingga desa akan menghormati masa sewa tanah yang kurang dua tahun lagi,” tegas Saeroji.

Kades yang sudah menjabat selama dua periode itu menegaskan, tanah kas desa tersebut masih menjadi sumber pendapatan desa. Karena itu pihaknya juga telah memikirkan matang-matang soal sewa-menyewa tersebut.

Pihak PT MJB memilih tak berkomentar banyak. Melalui kuasa hukumnya, Wijono, PT MJB menampung semua aspirasi warga. Namun, sebagai investor mereka juga akan menjalankan perusahaan sesuai aturan yang ada.

“Yang jelas keberadaan PT Merak Jaya Beton jangan sampai merugikan warga,” ucap Wiyono.

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia