Selasa, 25 Feb 2020
radarkediri
icon featured
Hukum & Kriminal
Aksi Unjuk Rasa di Kantor DPRD

Penambang Pasir Tradisional Minta Payung Hukum

11 Februari 2020, 16: 58: 34 WIB | editor : Adi Nugroho

GEMBIRA: Para penambang pasir meluapkan kegembiraan setelah mendengar tuntutan mereka dituruti, kemarin.

GEMBIRA: Para penambang pasir meluapkan kegembiraan setelah mendengar tuntutan mereka dituruti, kemarin. (RENDI MAHEDRA - JP Radar Kediri)

Share this          

KABUPATEN, JP Radar Kediri – Ratusan penambang pasir dan sopir truk pengangkut pasir menggelar unjuk rasa kemarin (10/2). Demonstrasi yang berlangsung di depan gedung DPRD itu meminta adanya perlindungan hukum bagi mereka. Serta menuntut agar tiga truk pengangkut pasir yang ditahan polisi bisa dikeluarkan.

“Lima sopir teman kami telah ditilang saat sedang ada razia pada Kamis (5/2). Dua dilepas, sementara tiga lainnya (truknya) malah ditahan dengan tuduhan melanggar UU Minerba,” terang Koordinator lapangan (Korlap) aksi Tubagus Fitra Jaya.

Tubagus menegaskan, sekitar 1.800-an penambang pasir manual di lereng Gunung Kelud saat ini dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi mereka terdesak oleh kehadiran penambang pasir mekanis. Penambang mekanis itu menggunakan alat berat dan mengeruk pasir di wilayah Kali Ngobo, Plosoklaten. Sedangkan di sisi lain aktivitas mereka juga tak bisa mendapat perlindungan secara hukum. Karena itu mereka berharap ada upaya untuk melindungi mereka.

“Tuntutan kami sebenarnya sangatlah sederhana. Yaitu biarkan kami bekerja dengan nyaman. Karena selama ini, para pencari pasir manual selalu dihantui akan ditangkap polisi karena melanggar UU Minerba,” imbuhnya.

Aksi kemarin tak hanya diikuti ratusan penambang pasir saja. Tapi juga diwarnai keikutsertaan delapan puluh dump truk yang biasa digunakan mengangkut pasir. Mereka memarkir truk-truk tersebut di sepanjang Jalan Soekarno – Hatta. Membuat arus lalu lintas sempat dialihkan.

Awalnya, para sopir truk itu tak berniat membawa truknya ke kantor dewan. Saat para wakilnya berdialog dengan anggota dewan, mereka semula berkumpul di Desa Brenggolo, Kecamatan Plosoklaten. Namun karena perwakilan yang berdialog itu tidak kunjung memberikan kabar, akhirnya ratusan sopir dump truk berkonvoi menyusul ke kantor dewan.

"Setelah kami tunggu sampai jam 11 tidak ada keputusan, teman-teman kemudian menyusul ke kantor dewan," ungkap Budi, salah satu sopir dump truk yang ikut dalam aksi demo.

Kedatangan ratusan sopir dump truk ini sempat mengagetkan Ketua DPRD Dodi Purwanto, yang saat itu sedang menerima perwakilan sopir dump truk. Karena salah satu poin tuntutan terkait dengan pihak kepolisian, Dodi bersama perwakilan pendemo serta pejabat terkait mendatangi Kapolres Kediri AKBP Lukman Cahyono di Mapolres Kediri.

Terkait tuntutan payung hukum pada aktivitas penambangan pasir, Dodi berjanji akan mengupayakan. Karena menyangkut mata pencaharian. "Kami akan menugaskan komisi A untuk menindaklanjuti masalah ini. Tidak cukup pertemuan hanya sekali, tapi harus dilanjutkan dengan pertemuan lagi," kata Dodi.

Menurut Dodi, agar permasalahan penambang pasir manual ini bisa segera teratasi maka harus ada solusi. Salah satunya bisa dengan membentuk koperasi dan mengurus perizinan penambangan atau ikut perusahaan yang telah memiliki izin. " Tapi itu perlu pembahasan lebih lanjut," katanya.

Terkait dengan tuntutan pembebasan tiga truknya ditahan polisi, Dodi mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kapolres Kediri AKBP Lukman Cahyono. Hasilnya, truk itu bisa dibebaskan tanpa syarat. Setelah mendengar keputusan itu, ratusan sopir yang telah memblokade jalan akhirnya membubarkan diri.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia