Minggu, 05 Apr 2020
radarkediri
Home > Show Case
icon featured
Show Case

BPJS Kesehatan Kediri Gelar Sosialisasi dan Mediasi

Tegakan Kepatuhan Kepatuhan Program JKN-K

06 Februari 2020, 16: 06: 07 WIB | editor : Adi Nugroho

PROSES: Sosialisasi dan Mediasi yang dilakukan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kediri di Blitar.

PROSES: Sosialisasi dan Mediasi yang dilakukan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kediri di Blitar.

Share this          

KOTA, JP Radar Kediri - Tujuh Badan Usaha menghadiri sosialisasi dan mediasi penegakan kepatuhan Program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri Blitar (5/2)

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut diterimanya Surat Kuasa Khusus (SKK) yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan Kantor Cabang (KC) Kediri.

Melalui paparannya, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasidatun) Kejaksaan Negeri Blitar Muhamad Taufik Sugianto menyampaikan, bahwa sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman Pemberi Kerja atas kewajibannya mendaftarkan karyawan sebagai peserta Program JKN-KIS.

“Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, setiap Badan Usaha wajib mendaftarkan karyawan dan keluarganya ke dalam Program JKN-KIS. Artinya kepesertaan karyawan dalam Program JKN-KIS telah menjadi hak normatif (hak dasar) pekerja,” jelas Taufik.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Kota Blitar Sugiyanti menyampaikan bahwa selain di Blitar, pihaknya juga melaporkan badan usaha yang tidak patuh ketentuan JKN-KIS kepada Kejaksaan Negeri Kota dan Kabupaten Kediri.

Hingga kini Kantor Cabang telah menerbitkan 109 SKK Penegakan Kepatuhan untuk Kejaksaan Negeri di wilayah Kediri dan Blitar. Jumlah potensinya sekitar 788 orang pekerja, mereka bekerja namun tidak didaftarkan BPJS oleh pemilik usahanya. Selain itu ada juga yang dilaporkan karena data pekerjanya tidak valid. "Misalnya upah yang diterima 3 juta namun yang dilaporkan kurang dari itu,” ujar Yanti.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS setiap pekerja dan keluarganya wajib didaftarkan sebagai peserta Program Jaminan Sosial. Khusus untuk Program JKN-KIS, total iuran masing-masing peserta adalah 5% dari upah yang diterima.

 Kewajiban pembayaran dibebankan kepada badan usaha dan pekerja dengan proporsi 4:1. Bila disimulasikan dengan Upah Minimum Blitar, total iuran adalah sekitar 100 ribu rupiah.

Iuran peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) lebih murah dibandingkan iuran peserta mandiri. Pemerintah sudah memberikan kemudahan dalam pemenuhan hak sosial tenaga kerjanya. "Kami berharap agar badan usaha dapat segera mendaftarkan pekerja dalam program JKN-KIS tanpa harus diundang oleh Kejaksaan seperti ini,” tutup Yanti.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia