Selasa, 25 Feb 2020
radarkediri
icon featured
Kolom
MAHFUD

Compensatie

02 Februari 2020, 22: 48: 36 WIB | editor : Adi Nugroho

Mahfud

  Oleh : Mahfud (radarkediri)

Share this          

Berita Terkait

Istilah ganti rugi sering, atau bahkan selalu, menjadi sumber perdebatan dalam suatu proses pembangunan yang di dalamnya membutuhkan lahan dari masyarakat. Sebagian berpendapat, istilah ganti rugi kurang tepat. Karena ada frasa ganti dan rugi. Artinya, versi kelompok ini, ganti rugi selalu beridiom memunculkan kerugian pada salah satu pihak yang terlibat. Dan, menurut mereka, rata-rata yang menderita kerugian jelas adalah masyarakat yang menjadi objek pembangunan itu.

Kemudian mereka menyodorkan istilah ganti untung. Di sini, istilah ini dibentuk dua frasa. Ganti dan untung. Menurut mereka, dengan penggunaan istilah ganti untung berarti warga pemilik tanah yang jadi sasaran pembangunan itu akan mendapatkan untung.

Benarkah? Saya sendiri berpendapat bahwa apapun istilahnya tetap sama saja. Toh, penggunaan istilah ganti rugi ataupun ganti untung nantinya akan berujung pada satu hal yang sama. Yaitu pemberian sejumlah uang untuk mengganti harga dari lahan yang akan digunakan untuk pembangunan tersebut. Tentu saja, pemberian sejumlah uang itu harus memenuhi beberapa kriteria tertentu. Dan semestinya, kriteria tersebut juga sudah diatur dalam peraturan yang dikeluarkan.

Kalaupun kita menggunakan istilah ganti rugi bila pemberian sejumlah uang itu ternyata menyenangkan pihak pemilik tanah, tentu akan menjadi ganti untung. Sebaliknya, kalaupun kita ngotot menggunakan istilah ganti untung tapi kenyataannya harga yang diterapkan jauh dari harapan pemilik lahan, tentu namanya tetap rugi juga.

Repotnya, istilah ganti rugi ternyata tidak sesederhana itu. Setidaknya dalam kenyataan. Ganti rugi kepada warga atau kelompok masyarakat yang terdampak suatu proyek pembangunan selalu terkait pada banyak hal. Pada banyak faktor. Baik itu faktor ekonomi maupun sosial. Tak hanya pada faktor ‘loe jual gue beli’.

Beragam faktor itulah yang kemudian memunculkan simpul-simpul permasalahan. Yang, biasanya, ketika simpul persoalan itu kecil kita masih abai. Namun, ketika simpul-simpul itu menjadi banyak dan multidimensi, kita akhirnya bingung. Karena simpul itu akhirnya sulit terurai. Yang ujung-ujungnya membutuhkan ‘power’ untuk menyelesaikan (bukan mengurai). Butuh kekuasaan untuk memotong simpul permasalahan itu. Akhirnya akan jatuh juga korban-korban dari proses pembangunan.

Soal ganti rugi ini menghangat ketika proyek bandara Kediri muncul. Proyek besar yang membutuhkan lahan 400-an hektare lahan milik masyarakat. Itu artinya proyek bandara di daerah barat Sungai Brantas itu akan memakan tanah-tanah milik warga yang tersebar di tiga desa di tiga kecamatan!

Dan, memang, proyek seperti pembangunan bandara seperti itu sangat-sangat rentan terjadi konflik. Baik vertikal maupun horisontal. Paling menyita perhatian adalah proyek pembangunan bandara di Kulonprogo, Jogjakarta. Proyek yang sudah dimulai sejak 2011 itu belum juga tuntas proses pembebasan lahannya hingga 2019 lalu. Padahal proyek bandara baru karena overloadnya Bandara Adi Sucipto Jogjakarta itu proyeksinya harus selesai pada 2019.

Bila dibandingkan dengan proyek bandara Kulonprogo, sebenarnya riak-riak yang terjadi pada pembangunan bandara Kediri relatif lebih sedikit. Mungkin, karena sejak awal proyek ini diinisiatori oleh pihak swasta. Yang lebih dulu punya modal tanah sebelum memulai proses pembangunan bandara. Harga yang ditawarkan pun, di awal-awal proses pembangunan, konon juga relatif bagus. Yang banyak memunculkan cerita tentang miliarder baru dari desa-desa yang terdampak. Bahkan, konon, ada cerita  seorang kades di salah satu desa terdampak yang juga menjadi miliarder ‘dadakan’. Hingga mampu menyiapkan berpuluh miliar uang untuk maju ke ajang pemilihan kepala daerah.

Toh, riak tak hanya disebabkan soal faktor ekonomi saja. Riak tetap muncul karena pada proses pembangunan seperti ini faktor sosio-kultural tetap menjadi faktor peramai. Bagaimana kisah penolakan sekelompok warga karena lahan bandara itu akan melewati tanah pekuburan. Atau, ketika proyek itu menyentuh simbol-simbol sosial keagamaan.

Tapi, pembangunan tetaplah pembangunan. Yang merupakan kata sakti yang harus diagungkan bak dewa. Terlepas bagaimana kita merasa pro dan kontra, suatu pembangunan tetap harus berjalan. Pembenarnya adalah masalah pertumbuhan ekonomi. Kehadiran bandara menjadi keniscayaan bagi suatu daerah yang ingin meloncat jauh dalam hal pertumbuhan ekonominya. Yang artinya, menurut teori, akan berimbas pada kemakmuran bagi warga di sekitarnya. Walaupun, untuk mencapai hal tersebut harus mengorbankan sekelompok masyarakat tertentu.

Lalu, apakah tidak ada solusi pada persoalan-persoalan tersebut? Seharusnya ada. Karena sebenarnya tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Hanya, yang menjadi pertanyaan, apakah pihak yang terlibat itu mau untuk menemukan titik temu.

Soal harga misalnya, memang harus dirumuskan formula yang membuat warga terdampak benar-benar tidak menjadi ‘buntung’ karena ganti untungnya justru merugikan. Dan ini, dalam skala tertentu, memang telah dilakukan oleh stake holder pembangunan bandara. Meskipun seberapa besar tingkat kemauan para pihak itu untuk menyelesaikan kasus juga masih bisa dipertanyakan.

Yang pasti, bila semua pihak punya hasrat positif untuk menyelesaikan masalah, mungkin permasalahan tidak akan melebar. Bila semua pihak membuang jauh-jauh sikap ambil untung tentu simpul masalah pasti akan terurai dengan mudah. Sosialisasi pada masyarakat terdampak seharusnya memang harus dilakukan sejak dini. Pihak-pihak terkait dengan proyek ini, terutama pemerintah daerah dan pusat, harus tak kenal lelah untuk menjelaskan pada masyarakat seperti apa proses berjalannya suatu pembangunan. Bila memang membutuhkan ‘pengorbanan’ dari mereka, sewajarnya pula ada harga yang pantas untuk pengorbanan itu. Meskipun ada tameng undang-undang yang bisa ‘memaksa’ warga negara ‘menyerahkan’ asetnya pada negara bila dibutuhkan untuk pembangunan, seharusnya itu memang menjadi jalan terakhir. Sehingga warga terdampak tidak akan berpikir lagi apakah menggunakan istilah ganti rugi atau ganti untung pada proses itu. Karena bagi mereka kompensasi pada niat mereka melepas harta terpentingnya itu sudah mendapat kompensasi yang pantas. Ya, kompensasi! (penulis adalah wartawan Jawa Pos Radar Kediri)

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia