Selasa, 25 Feb 2020
radarkediri
icon featured
Politik

Kejar Target Ground Breaking Bandara Kediri pada 16 April

24 Januari 2020, 15: 56: 11 WIB | editor : Adi Nugroho

alat berat bandara kediri

ALAT BERAT: Kendaraan pengeruk tanah berada di lokasi calon bandara Kediri, di Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan, sejak beberapa hari terakhir. Proyek strategis nasional itu rencananya akan menjalani groundbreaking April mendatang. (Mualifu Rosyidin - radarkediri)

Share this          

KABUPATEN, JP Radar Kediri - “Saya tidak ingin tersandera lagi. Sudah mundur satu tahun,” tandas Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dengan emosi, pekan lalu. Disampaikan di depan para pejabat yang terkait dengan pembebasan lahan bandara Kediri.

Kemarahan itu sebagai tanda kalau deadline pembebasan lahan di akhir Januari ini bukanlah main-main. Tak ada lagi toleransi. Artinya, warga yang masih ngeyel  tak ingin bertransaksi hingga akhir Januari dipastikan akan menghadapi konsinyasi.

Data timeline pembangunan bandara yang dimiliki Jawa Pos Radar Kediri, seharusnya kepastian pembebasan lahan sudah harus tuntas pertengahan Januari. Sebab, pada timeline yang disampaikan pada rapat yang digelar di Kemenko Kemaritiman tersebut disebutkan kalau seharusnya PT GG sudah menyampaikan permohonan penetapan lokasi (Penlok) pada 24 Januari 2020. Ditujukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN) Republik Indonesia.

Setelah mendapat permohonan, dilanjutkan dengan penerbitan rekomendasi untuk pembangunan oleh Kementerian ATR/BPN. Berlanjut dengan penerbitan Penetapan Lokasi (Penlok). Tercatat penertiban Penlok ini ditarget keluar tanggal 17 Februari 2020.

Penetapan timeline ini dibenarkan oleh Sukadi, kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kediri yang ikut menghadiri rapat. “Sesuai yang disampaikan oleh Pak Luhut, kami mengikuti timeline itu dengan mempercepat pembebasan lahan,” terang Sukadi saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.

Jika tepat waktu, proses pembangunan akan dilanjutkan dari PT GG untuk menyerahkan studi kelayakan dan dokumen pengadaan pada 20 Februari 2020. Dari dokumen ini prosesnya kemudian dilanjutkan dengan persetujuan studi kelayakan dan penetapan pemrakasa yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan yang ditargetkan pada 6 Maret 2020.

Selanjutnya oleh kemenhub dilakukan penunjukan langsung badan usaha pelabuhan (BUP) yang dijadwalkan 9 Maret -3 April 2020 yang kemudian diumumkan pada 6-8 April BUP yang terpilih. Proses dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang dilaksanakan antara Kemenhub dan BUP maksimal pada 9 April 2020.

Setelah ini barulah bisa dilakukan ground breaking pada 16 April 2020. Dilanjutkan dengan penetapan pelaksanaan pembangunan oleh Kemenhub pada 25 April 2020. Dan nantinya pada 15 Mei 2020, Kemenhub sudah dijadwalkan mengeluarkan izin mendirikan bangunan badar udara (IMBBU) dan BUP bisa memulai konstruksi.

Sayangnya, setelah melakukan segala upaya seperti penawaran tanah relokasi dan tambahan uang untuk usaha dan pembangunan, masih ada warga yang enggan melepas tanahnya. Khususnya di Desa Grogol, Kecamatan Grogol. Ada 46 warga yang masih bertahan tidak melepas tanahnya. Terdiri 37 warga yang berupa bangunan dengan ketetapan ganti rugi 750 ribu per meter persegi dan 9 tanah kosong dengan ketetapan ganti rugi 500 ribu per meter persegi.

Meski informasi yang diperoleh koran ini, bahwa sebenarnya ada tujuh warga yang berminat melepas, tetapi tidak enak dengan warga yang lain dan akhirnya memilih bertahan.

Sampai kemarin, ada tambahan satu warga yang mau melepas warganya. Yaitu dari Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan. Sehingga tersisa 11 bidang lahan yang belum dilepas. Meski begitu, khusus di Desa Bulusari, Sukadi optimistis lahan akan dilepas.

Secara terpisah, Bupati Kediri Haryanti yang terus memantau perkembangan pelepasan lahan ini membenarkan masih ada warga yang enggan melepas lahannya. “Dalam hati saya menangis, tidak bisa membayangkan kalau nantinya mereka akan mendapatkan ganti rugi sesuai konsinyasi,” keluhnya.

Pasalnya, selain ganti rugi yang jauh lebih rendah, masyarakat yang sebagian besar warga tidak mampu ini dipastikan akan tidak mendapatkan bantuan dana untuk usaha sebesar Rp 30 juta. “Semoga ini tidak benar-benar terjadi,” harapnya. Karena itu, dalam waktu dekat, warga yang belum mau bertransaksi akan dikumpulkan dan akan mendapatkan langsung pengarahan dari pemerintah pusat.  Hal ini akan menjadi kesempatan terakhir sebelum deadline konsinyasi yang diperkirakan akan jath pada 1 Februari nanti.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia