Sabtu, 22 Feb 2020
radarkediri
icon featured
Politik

Pemdes Diinstruksikan Tutup Jam 15.00

AKD Sebut Pelayanan Desa Sudah 24 Jam

22 Januari 2020, 13: 08: 08 WIB | editor : Adi Nugroho

Desa

Pelayanan Desa ((radarkediri))

Share this          

NGANJUK, JP Radar Nganjuk- Pelayanan pegawai pemerintahan desa (pemdes) mulai ditertibkan. Senin (20/1) lalu muncul surat edaran kepada camat terkait hari dan jam kerja kantor desa. Dalam surat itu disebutkan jam kerja desa sama dengan pegawai negeri sipil (PNS) di kelurahan, kecamatan, dan pemkab.

Dalam bernomor 140/166//411.010/2020 tersebut ditandatangani oleh Plt Sekda Nur Solekan. Di sana disebutkan, pengaturan jam kerja pemdes bertujuan untuk meningkatkan disiplin, tertib administrasi, produktivitas, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.

Pengaturan jam kerja pemdes itu didasarkan pada Keputusan Presiden No.68/1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah. Sesuai kepres tersebut, pada hari Senin-Kamis, jam masuk pukul 07.00 dan tutup pukul 15.00. Kemudian, Jumat masuk pukul 07.00, istirahat pukul 11.00 sampai pukul 13.00, dan pulang pukul 14.30.

“Sehubungan hal tersebut, agar terwujud tertib administrasi kepala desa dan perangkat desa harus mengisi daftar hadir,” tulis Nur Solekan dalam surat yang ditangatanganinya.

Pengisian daftar hadir dilakukan satu kali saat masuk kerja dan satu kali saat pulang kerja. Selebihnya, kades juga berkewajiban menyusun rekap daftar hadir per bulan. “Melakukan pengawasan atas pelaksanaan hari kerja dan jam kerja dan mengirimkan rekapitulasi daftar hadir tersebut kepada camat,” lanjut Nur dalam surat yang dikirim kepada camat itu.

Menanggapi surat itu, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Nganjuk Dedy Nawan meminta agar kebijakan itu dipertimbangkan. “Desa ini tidak sama dengan kelurahan. Ada Undang Undang Desa yang harus dipatuhi bersama,” ujar pria yang menjabat kepala Desa Gejagan, Loceret itu.

Dedy menjelaskan, AKD tidak keberatan jika tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hanya saja, menurutnya selama ini pelayanan desa sudah dilakukan selama 24 jam. Tidak dibatasi waktu tertentu. “Kita terbiasa melayani saat di rumah malam hari. Bayangkan jika hanya dibatasi sampai jam tiga sore apa tidak menjadi masalah?” lanjutnya tentang pelayanan yang biasa dilakukan di rumah itu.

Terkait surat edaran itu, Dedy mengungkapkan, pihaknya akan berkoodinasi dengan seluruh anggota AKD dan membahasnya. Dia yakin masyarakat akan bergejolak jika jam pelayanan hanya dibatasi hingga pukul 15.00. Sebab, biasanya banyak yang datang malam hari terkait pelayanan administrasi desa.

Sayang, Plt Sekda Nganjuk Nur Solekan belum bisa dikonfirmasi terkait surat edaran itu. Saat dikonfirmasi melalui ponselnya, tidak diangkat. Kepala Dinas Pemberdayaan dan Desa Haris Jatmiko yang dikonfirmasi koran ini mengaku belum menerima suratnya. “Saya coba berkoordinasi masalah ini,” ungkap mantan Camat Lengkong ini, tadi malam.

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia