Selasa, 25 Feb 2020
radarkediri
icon featured
Politik

Lahan Kas Desa dan Bengkok Terkena Proyek Bandara Kediri

20 Januari 2020, 15: 23: 34 WIB | editor : Adi Nugroho

Bandara Kediri

Bandara Kediri (radarkediri)

Share this          

KABUPATEN, JP Radar Kediri -  Selain beberapa lahan warga yang belum bisa dibebaskan, proyek bandar udara (bandara) Kediri juga punya kendala lain. Yaitu beberapa lahan milik pemerintah yang berada di area proyek tersebut.

Hanya, untuk pembebasan lahan yang terdiri dari tanah kas desa dan bengkok perangkat itu kemungkinan tak memiliki kendala besar. Namun memerlukan proses lagi karena membutuhkan izin dari menteri.

Pihak pemkab sendiri memastikan pembebasan lahan pembangunan bandara bisa selesai tahun ini. Termasuk pemindahan aset daerah dan juga tanah kas desa tersebut.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sukadi mengakui bahwa ada sejumlah aset daerah yang terkena dampak pembebasan lahan. Saat ini, sejumlah aset tersebut sudah diinvetarisasi.“Targetnya pada 2020 ini semuanya sudah bisa pindah,” kata Sukadi.

Termasuk untuk tanah kas desa dan bengkok perangkat. Selama ini selain barang milik daerah (BMD), yang akan ditukar guling nanti juga untuk tanah kas desa dan bengkok milik perangkat. Ia menyebut itu nanti juga ikut dipindah karena terdampak pembebasan lahan.

"Selain Grogol juga ada tanah kas desa dan bengkok di Desa Jatirejo," katanya.

Hanya saja, untuk tanah tersebut harus melalui prosedur. Salah satunya adalah perizinan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Sukadi menegaskan izin itu bagi tanah yang ditukar guling ke wilayah kecamatan lain.

"Tanah kas desa di sana nanti dipindah ke Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan," jelasnya.

Memang, karena tanah kas di Desa Jatirejo terkena dampak maka harus dilaporkan ke Kemendagri terlebih dahulu. Agar bisa dilakukan pemindahan ke luar kecamatan. Jumlah total tanah yang akan dipindah itu mencapai 25 ribu meter persegi.

Selain tanah kas Desa Jatirejo, tanah kas di Desa Grogol juga terkena dampak proyek bandara ini. Hanya saja, untuk pemindahan tidak dilakukan ke luar kecamatan. Sehingga tidak perlu izin ke Kemendagri.

"Hanya yang di Desa Jatirejo saja (yang butuh izin menteri)," tegasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya sejumlah BMD Pemerintah Kabupaten Kediri di kawasan terdampak bandara akan dipindah. Baik itu berupa bangunan sekolah maupun fasilitas publik lain.

Salah satunya milik Pemerintah Desa Grogol yang hingga saat ini belum ada kejelasan pencairan.

Untuk tanah kas dan bengkok di Desa Grogol, dari data yang dihimpun total ada 17 bidang. Baik milik kepala desa maupun milik perangkat. Menurut Kepala Desa Grogol Suparyono rencana pemindahan itu hingga saat ini belum ada proses penggantian.

"Total tanah tersebut adalah 152 ribu meter persegi. Sudah diinventarisasi, namun belum cair," kata Suparyono kepada Jawa Pos Radar Kediri.

Seperti diberitakan sebelumnya, proses pembebasan lahan untuk Bandara Kediri yang masuk proyek strategis nasional (PSN) ini sudah mencapai 98 persen. Hingga saat ini persiapan pembangunan bandara yang sepenuhnya didanai oleh PT Gudang Garam Tbk tersebut juga terus dikebut. Yakni dimulainya perataan tanah dan pembuatan akses masuk proyek yang rencananya akan mulai groundbreaking pada 16 April nanti.

 

 

Beda Tempat, Beda Penanganan

-         Pemindahan 25 ribu m2 tanah kas Desa Jatirejo butuh persetujuan Kemendagri. Alasannya, karena tanah kas ini akan dipindah ke luar kecamatan asal. Yaitu akan dipindah ke Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan.

-         Pemindahan 17 bidang tanah kas dan bengkok Desa Grogol tak memerlukan izin Kemendagri. Karena pemindahan tak dilakukan ke luar kecamatan asal.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia