Selasa, 25 Feb 2020
radarkediri
icon featured
Hukum & Kriminal

Pencuri Motor di Nganjuk: Sasar Warga yang Terlena

20 Januari 2020, 10: 46: 22 WIB | editor : Adi Nugroho

Motor

Pencuri Motor di Nganjuk (Grafis: Nakula Agie Sada - radarkediri.id)

Share this          

Bukan hal yang baru jika melihat sepeda motor milik petani yang terparkir begitu saja di pinggir jalan. Motor tanpa pengamanan yang memadai itu ditinggal bercocok tanam di sawah. Tanpa berpikir ancaman kriminalitas yang mungkin menimpa mereka.

Kebiasaan para petani ini pun jadi peluang bagi beberapa orang atau kelompok tertentu. Mereka memanfaatkan ketidakwaspadaan para petani tersebut. Hal inilah yang jadi awal peluang maraknya kasus pencurian bermotor di area persawahan.

Pakar Hukum Uniska Nurbaedah menilai, tindak kriminal curanmor terjadi lantaran pelaku melihat adanya kesempatan. “Makanya harus dihilangkan keluguan dan anggapan bahwa di pedesaan pasti aman-aman saja. Kewaspadaan harus ditingkatkan,” tandasnya.

Menurutnya, fenomena kasus curanmor di Nganjuk memang tidak lagi memandang nilai ekonomis kendaraan incaran. Berkaca dari kejadian yang ada, pencuri seakan tak ambil pusing dengan kendaraan yang digasak. Selama masih bisa dijual, rasanya tetap akan berpotensi digondol maling.

Nurbaedah melihat fenomena motor curian tersebut tidak hanya dijual secara utuh langsung. Namun pada beberapa kasus, pencuri justru menjual barang curiannya bagian demi bagian.

 “Bisa juga dijual eceran. Makanya, kondisi sepeda motor, baru atau lama tidak jadi masalah. Masih tetap saja mendapatkan uang dan untung,” timpal Nurbaedah.

Karenanya, tidak menutup kemungkinan para pencuri tersebut memang mengincar daerah yang ada di area persawahan. Mengingat kewaspadaan masyarakat di desa atau pinggiran relatif rendah. Sehingga, memudahkan melancarkan aksi.

“Makanya para penegak hukum harus dapat membuktikan bahwa pelakunya merupakan bagian sindikat atau hanya fenomena biasa saja. Agar dapat diberantas sampai ke akar-akarnya,” tambahnya.

Terkait kemana barang curian itu akan berpindah, Nurbaedah menegaskan bahwa penadahan barang curian termasuk tindak kriminal. Terlepas si penadah mengetahui atau tidak barang yang dibelinya merupakan hasil curian. Ia menegaskan bahwa tindak penadahan tetaplah melanggar hukum.

Nurbaedah menjelaskan, tindak penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP. Dalam pasal itu dijelaskan jika penadah dapat dipidana dengan pidana penjara. Paling lama empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900 ribu.

Masyarakat tidak serta-merta dapat mengelak dan merasa tidak tahu bahwa barang yang dibeli, disewa atau digadai kepadanya merupakan barang curian. Pasalnya, masyarakat memiliki kewajiban untuk mengecek terlebih dahulu surat atau dokumen pendukung dari barang yang di jual.

“Makanya sebagai pembeli kita juga harus jeli. Harus dipastikan surat dan kelengkapannya. Kalau penjual sudah tidak dapat menunjukkanya, patut diduga barang  tersebut didapat secara tidak semestinya,” papar Nurbaedah.

Dengan tidak melakukan pengecekan saat membeli barang, seseorang dapat diasumsikan melakukan tindak penadahan. Terlebih, kebanyakan orang akan tergoda dengan harga miring yang ditawarkan dibandingkan dengan kendaraan yang memiliki syarat kelengkapan. “Jangan mudah tergiur dengan harga yang murah,” pungkas Nurbaedah.

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia