Sabtu, 22 Feb 2020
radarkediri
icon featured
Politik
Kediri Airport

Deadline Akhir Januari

Desak Pembebasan Lahan Harus Cepat Tuntas

18 Januari 2020, 15: 10: 26 WIB | editor : Adi Nugroho

DIKEBUT: Alat berat sedang beroperasi untuk pemadatan lahan di area proyek bandara kemarin.

DIKEBUT: Alat berat sedang beroperasi untuk pemadatan lahan di area proyek bandara kemarin. (Heri Muda Setiawan - Radar Kediri)

Share this          

KABUPATEN, JP Radar Kediri - Pemerintah Pusat sepertinya tidak lagi memberikan banyak toleransi waktu. Pembebasan lahan untuk bandara di Kabupaten Kediri hanya diberi batas hingga akhir Januari ini. Itu sebelum akhirnya dipilih alternatif terakhir, yaitu konsinyasi.

Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Kediri, peringatan deadline ini langsung disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Pertemuan berlangsung Kamis sore (16/1) di ruang rapat lantai dua Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Rapat tersebut dipimpin langsung Luhut. Turut mendampingi Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak dan Pangdam V Brawijaya Mayjend R. Wisnoe Prasetja Boedi. Juga hadir sejumlah pejabat tinggi dari sejumlah kementerian.

Di antaranya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), kemudian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Menko Bidang Perekonomian, dan Kementerian Perhubungan.

Sementara dari Kediri, hadir Bupati Haryanti Sutrisno yang didampingi sejumlah kepala dinas, Ketua DPRD Dodi Purwanto, dan sejumlah pejabat forum komunikasi daerah (Forkopimda) serta perwakilan PT Gudang Garam (GG) dan PT Surya Dhoho Investama (SDhI).

“Pak Luhut marah karena masih ada (tanah) yang belum dibebaskan,” tutur sumber Jawa Pos Radar Kediri yang mengikuti rapat tersebut.

Di depan peserta rapat itu, berkali-kali Luhut berkata tidak ingin tersandera lagi dengan warga yang tidak ingin melepas tanahnya. Sementara, proyek bandara sudah berjalan. Karena itulah, deadline pun diberikan hingga akhir Januari ini agar pembebasan lahan benar-benar tuntas.

Untuk diketahui, sampai kemarin, pembebasan lahan masih tersisa 1,5 persen. Setidaknya ada 64 bidang tanah yang belum dibebaskan. Tanah-tanah tersebut berada di tiga desa dari tiga kecamatan.

Yaitu Desa/Kecamatan Grogol sebanyak 48 bidang tanah; Desa Jatirejo, Kecamatan Banyakan tiga bidang, dan 13 bidang di Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan.

Pemberian batas waktu ini dibenarkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sukadi. “Iya, memang diberi batasan sampai Januari,” ujarnya.

Menurut Sukadi, hal ini terkait dengan timeline yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Mereka tak ingin proyek pembangunan mundur lagi. Karena itu, pembebasan lahan harus selesai tepat waktu. “Rencananya ground breaking akan berlangsung April,” terangnya.

Berdasarkan timeline yang diperoleh koran ini, ground breaking dijadwalkan pada 16 April 2020. Sebelumnya, pada akhir Januari sudah dilakukan penetapan lokasi yang diajukan PT GG kepada Kemen ATR/BPN. Selanjutnya akan dikeluarkan penerbitan rekomendasi untuk pembangunan.  “Karena itu, perlu kepastian pembebasan lahan untuk keperluan penetapan lokasi tersebut,” papar Sukadi.

Mendesaknya kepastian pembebasan lahan itulah yang selanjutnya membuat Pemerintah Pusat memutuskan bertemu dengan warga yang belum juga bertransaksi dan melepas tanahnya. “Jadwalnya minggu depan untuk pertemuan Pemerintah Pusat dan warga,” ungkap Sukadi.

Rencananya, Pangdam V Brawijaya serta sejumlah pejabat tinggi lainnya akan turut mendampingi. Sukadi berharap, pelepasan tanah bisa benar-benar tuntas minggu depan. Sebab, jika tidak juga ada deal, maka pilihan terakhir adalah konsinyasi.

Dengan demikian, dipastikan biaya ganti ruginya di bawah harga yang sekarang disepakati. Yaitu Rp 500 ribu hingga Rp 750 ribu per meter persegi.  “Nanti akan ada pihak ketiga yang menghitung dan biasanya tidak akan lebih dari yang telah ditawarkan investor ini,” tuturnya.

Pemerintah Pusat pun tidak akan bisa membantu lagi untuk menambah angka ganti rugi tersebut. Sampai saat ini, dari 64 bidang tanah, yang sudah memastikan akan melepas sebanyak tujuh bidang tanah. Terdiri atas Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan (3 bidang) dan Desa/Kecamatan Grogol (4 bidang). Selain itu ada 12 warga dari Desa/ Kecamatan Grogol yang meminta ada relokasi. “Ini sedang kami tindaklanjuti,” jelasnya.

Setelah merampungkan pembebasan lahan nanti, Sukadi menyatakan, pembangunan bandara segera dilakukan. Salah satunya perataan lahan untuk pembangunan area penting bandara. “Sekarang sudah mulai membuat jalur untuk kendaraan proyek,” urainya.

Bahkan, pengerjaan perataan lahan akses masuk area proyek itu sudah dua minggu lalu. Sejak awal tahun. Pantauan di lapangan, progres pembuatan jalan masuk area bandara itu cukup cepat. Lokasinya di Dusun Pojok, Desa Bulusari, Tarokan. Sejumlah truk dan alat berat sudah mulai melakukan perataan.

Salah satunya terlihat di Jalan Raya Kediri-Nganjuk, tepatnya 200 meter di barat MAN Kediri 1. Berdasarkan informasi, pengerjaan proyek saat ini hanya sebagai akses masuk proyek bandara. Bukan pintu masuk utama bandara. Kontraktor yang mengerjakannya hanya diberi batas waktu untuk membangun akses tersebut. Bukan sepenuhnya mengerjakan bandara.

Sukadi mengatakan, proyek perataan tanah untuk akses ke daerah utama pembangunan bandara ini memang dikebut. “Saat ini sudah mulai persiapan untuk peletakan batu pertama,” pungkasnya.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia