Sabtu, 22 Feb 2020
radarkediri
icon featured
Ekonomi
Pupuk Bersubsidi

Kuota Berkurang, Petani Khawatir Produktivitas Turun

18 Januari 2020, 13: 47: 23 WIB | editor : Adi Nugroho

STOK TERBATAS: Petani membeli pupuk bersubsidi di kios Desa/Kecamatan Ngetos. Pengurangan kuota pupuk belum berdampak pada pertengahan Januari ini.

STOK TERBATAS: Petani membeli pupuk bersubsidi di kios Desa/Kecamatan Ngetos. Pengurangan kuota pupuk belum berdampak pada pertengahan Januari ini. (Rekian - Radar Kediri)

Share this          

NGANJUK, JP Radar Nganjuk - Penurunan kuota pupuk bersubsidi tahun ini yang mencapai lebih dari 50 persen membuat petani resah. Mereka khawatir terjadi kelangkaan hingga mengakibatkan pemupukan tanaman tidak bisa maksimal.

Seperti yang diutarakan Agus Masrukin, 52. Ketua Kelompok Tani di Desa Rowomarto, Patianrowo, itu menyebut kebijakan penurunan kuota pupuk dari pusat itu sangat aneh. “Katanya disuruh mempertahankan ketahanan pangan, mana bisa kalau kuota pupuk dikurangi,” keluh pria yang akrab disapa Masrukin itu.

Dengan pengurangan kuota pupuk bersubdisi, lanjut Masrukin, otomatis akan menyulitkan petani. “Nanti petani memupuk pakai apa?” lanjutnya dengan nada tanya.

Lebih jauh Masrukin menyesalkan tentang kuota pupuk yang jauh lebih kecil dari rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) tahun ini. Sebab, pengurangan kuota akan menyulitkan petani mendapatkan pupuk bersubsidi di kios. “Seharusnya kan malah ditambah. Ini malah dikurangi,” sesalnya.

Tidak hanya Masrukin, Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S), Susanto, 42, juga mengkhawatirkan gejolak yang timbul setelah menyusutnya kuota pupuk tersebut. “Petani akan kebingunan karena selama ini sering menggunakan pupuk kimia subsidi. Kalau diganti dengan pupuk non-subsidi harganya dua kali lipat lebih tinggi,” tutur pria asal Desa Gandu, Bagor ini.         

Dikatakan Susanto, jika penggunaan pupuk menurun, otomatis akan berdampak pada ketahanan tanaman dan hasil produksinya. “Rentan terserang hama dan penyakit,” tegasnya.

Bagaimana dengan pupuk organik? Bagi Susanto petani bisa saja beralih ke pupuk organik yang harganya lebih terjangkau. Meski demikian, menurutnya, kualitas pupuk organik yang diproduksi badan usaha milik negara (BUMN), dianggap masih kalah dengan pupuk yang dibuat petani lokal.

Pupuk buatan petani lokal relatif lebih murah harganya. Hanya saja, produksi pupuk organik lokal yang dibuat oleh petani itu jumlahnya masih terbatas. Solusinya, jelas Susanto, alokasi pupuk tetap tidak dikurangi. “Seharusnya alokasi tetap. Hanya subsidinya yang dikurangi,” terangnya memberi alternatif.

Terpisah, Ketua Komisi II, Basori yang membidangi masalah ini mengaku baru mendapat surat dari Kementerian dan Provinisi. “Suratnya baru saja masuk, saya belum mengetahui seperti apa isinya,” aku politisi PKB ini.

Sejauh ini, politisi asal Desa Patihan, Kecamatan Loceret ini mengaku belum mengetahui yang dikurangi adalah jumlah kuota pupuknya atau subsidi pupuk. Karenanya, dia belum bisa memberi keterangan lebih detail apa yang bisa laksanakan berikutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian (Dispertan), Judi Ernanto, sedang berada di Surabaya. “Tadi berangkat sama Pak Ghofur (Kabid Bina Usaha dan Penyuluhan, Red),” kata salah satu staf di Dispertan. Saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, Judi belum meresponsnya.

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia